Management of medical actions carried out in handling patients who are ODP (people under monitoring), OTG (asymptomatic people), PDP (patient under monitoring) and positive Covid-19 patients is carried out based on assumptions, such as self-isolation, hospitalization, or special treatments in the ICU (Intensive Care Unit) room. The condition of the body in each patient is different, a patient may have same symptoms but the treatment is different, especially in elderly patients. Many problems occur in determining medical action because the patient's body condition is different. Therefore, it needs to be appointed as a research. The research method used in this study was Nive Bayes algorithm with supporting application Rapid Miner. It was applied to carry out the process of testing on patient data as much as 500 data, 25 variables or patient symptoms and 3 outputs as a form of medical action. Based on the results of the analysis carried out in this study, prediction of medical actions for ODP, PDP, OTG and positive Covid-19 patients were obtained by comparing training data with testing data using Rapid Miner application. It resulted that an accuracy rate of 76.00% was obtained

This study used a classroom action research design which was carried out in three stages, namely the pre-cycle stage, cycle I, and cycle II with the research subjects being grade III students at SDN Kaliwungu 1. This study used two variables, namely intensive reading skills and intensive reading learning using the KWL strategy. . Pre-cycle data collection was done by using the test technique, while in the first cycle and the second cycle using the test and non-test technique. Non-test instruments in the form of observations, journals, interviews, and documentation. Data analysis includes quantitative and qualitative data.
The results showed that after participating in intensive reading learning using the KWL strategy, the average value of intensive reading skills of third grade students at SDN Kaliwungu 1 increased. The average value of intensive reading using the KWL strategy achieved by students in the pre-cycle was 56 and in the first cycle it increased to 65 or 9% then in the second cycle it increased to 76 or 11%. Changes in attitudes and behavior of third grade students at SDN Kaliwungu 1 Kaliwungu District, Semarang Regency have increased towards a better direction, namely students are more active and enthusiastic in learning, because students are starting to enjoy and enjoy intensive reading learning using the KWL strategy.

Within the body of the National Police, the Polsekta / Polsek have an important role in protecting, nurturing, serving and enforcing the law in the Tegowanu Police area community. Therefore, the Tegowanu Police are required to be able to serve the community where one of the main tasks of the Republic of Indonesia Police is as a public servant. As one of the law enforcement officers, the National
The old work agenda system still uses manual methods and takes a lot of time and with this system will slow down the performance of Polsek members. Documentation of activities carried out by the Tegowanu Police Officer cannot be seen by the police chief and members, because photo documentation is only stored on the officer's computer. Another problem is that there is no data storage for community activity data and activity schedules, because there is no storage in the database so that data processing has not been well integrated.
By designing a Performance-based Activity information system using the Object Oriented Method at the Tegowanu Police, Resort Grobogan is expected to help data processing so that it is more well integrated and the reporting process and data retrieval are faster if data is needed at any time and create an integrated system with the database. The information that will be built can speed up the process of processing and sending information and activities of the Tegowanu Police to the head of the Sector Police. 

The implementation of the 2020 Pilkada in Gunungpati District as a whole has improved in terms of the quality of its implementation. This is the result of the cooperation of all competent parties at the sub-district and village levels. This study aims to analyze the collaboration of the Supervisory Committee for the Election of Governors and Deputy Governors in 2020, Gunungpati District and to understand in depth the flow of information using Social Network Analysis (SNA). The results showed that the overall density of the supervisory committee network was 0.53 or 53%, so the characteristics of the network of members of the Panwaslu Kec.Gunungpati network were in the high category. Panwaslu members with the initials DAP, RV, WPU and M are the most dominant members of the Panwaslu with values of Centrality, Closeness and Betweness Centrality in the network.
 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan supervisi akademik dan perbedaan implementasi supervisi akademik saat pembelajaran luring dan daring yang dilaksanakan di Sekolah Karangturi, Kota Semarang, Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian model data, dan penarikan kesimpulan. Implementasi supervisi akademik saat pembelajaran luring menggunakan model Performance Appraisal (PA). Sedangkan saat daring, proses implementasi supervisi akademik mengalami pergeseran cara dengan melibatkan teknologi komunikasi. Dengan demikian peneliti dapat membedakan kedua hasil tersebut  bahwa terdapat perbedaan implementasi supervisi akademik saat pembelajaran luring dan daring di Sekolah Karangturi, antara lain: penyederhanaan aspek penilaian, pergeseran sasaran supervisi, durasi waktu pelaksanaan, proses perencanaan yang melibatkan penggunaan teknologi komunikasi, proses pelaksanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan di Sekolah Karangturi, dan belum adanya umpan balik supervisi akademik saat pembelajaran daring.

<p>Wabah    <em>Corona    Virus    Disease</em> 2019    (<em>Covid-19</em>)    saat    ini    menjadi masalah utama masyarakat dunia, dan telah membuat khawatir seluruh negara termasuk negara Indonesia. Pada mulanya   pemerintah  Indonesia  tidak  segera   menangani  virus  tersebut  sesuai dengan informasi yang diperoleh dari negara-negara lain dikarenakan untuk meminimalisir adanya berita <em>hoax</em> serta agar masyarakat tidak panik. Namun pada kenyataanya banyak masyarakat yang menjadi korban virus Corona. Oleh karena itu hal ini menjadi masalah yang sangat serius sehingga karantina kesehatan sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona dan mengurangi jumlah  korban  haruslah diberlakukan oleh pemerintah. Instrumen hukum yang sudah dibuat oleh pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19 adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) . Kebijakan pemerintah untuk memberlakukan kebijakan hukum dalam masa pandemi Covid-19 adalah untuk melindungi gangguan kesehatan masyarakat Indonesia dari ancaman penyakit baru maupun penyakit lama yang muncul Kembali, di satu sisi kebijakan hukum tersebut merupakan solusi praktis  yang   tegas dan efektif dalam menyelesaikan   berbagai masalah termasuk permasalahan Covid-19 ini. Salah satu hal yang menarik dari isi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 adalah berkaitan dengan aspek hukum pidana yang berkaitan dengan ketentuan pidana sebagaimana yang terdapat Bab XIII, khususnya Pasal 90 Pasal 94 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Berdasarkan hal ini dapat dirumuskan permasalahan dalam   kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah kurangnya pemahaman Siswa SMA Negeri 2 Boyolali mengenai   Kebijakan Hukum Pidana sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19 .  Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab secara langsung dan evaluasi dengan penyebaran kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, menunjukkan adanya peningkatan pemahaman Siswa SMA Negeri 2 Boyolali mengenai   Kebijakan Hukum Pidana sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19 adalah mencapai 6,2%.</p><p>  </p>

Artikel ini bertujuan untuk menganalisa langkah hukum yang dapat ditempuh oleh notaris yang merasa dirugikan karena diberhentikan secara tidak hormat tanpa melalui proses pembelaan berdasarkan surat keputusan pemberhentian yang dibuat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas rekomendasi Majelis Pengawas Notaris. Pada proses pemeriksaan masih terdapat notaris yang tidak diberi kesempatan untuk memberikan pembelaan. Padahal pembelaan dalam tahap pemeriksaan merupakan hak setiap notaris. Notaris sebagai pihak yang dirugikan dapat melakukan upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atas dikeluarkannya surat keputusan tersebut dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan atau diketahui. Upaya tersebut dilakukan untuk melakukan pembatalan surat keputusan pemberhentian karena pihak penyelenggara pemerintah tidak menjalankan jabatannya sesuai Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Metode penelitian dalam artikel ini bersifat eksplanatoris yaitu menjelaskan mengenai gejala yang timbul dari rumusan permasalahan dalam artikel ini serta mencari jawaban atas permasalahan tersebut dengan dianalisis terhadap sumber hukum yang berkaitan. Pada penelitian terdahulu hanya membahas upaya hukum notaris yang diberhentikan sementara, sedangkan pada artikel ini dibahas mengenai upaya hukum notaris yang diberhentikan secara tidak hormat. Notaris yang diberhentikan secara tidak hormat tidak bisa menjalankan profesinya secara permanen, sedangkan notaris yang diberhentikan sementara bisa menjalankan tugas dan jabatannya kembali. Upaya hukum notaris melalui PTUN adalah langkah yang harus ditempuh oleh notaris apabila merasa dirugikan atas pemberhentian secara tidak hormat. Putusan Majelis Hakim PTUN yang menyatakan surat keputusan pemberhentian dengan tidak hormat tersebut batal demi hukum, secara tidak langsung mengembalikan notaris sesuai profesi jabatannya serta mengembalikan harkat dan martabat notaris kepada keadaan semula.

In Indonesia in the last five years, homosexuals still experience discrimination. This condition causes the gay to create new identities that are constructed. Instagram is a medium that is currently widely used by gay in social interactions. This media is used by gays to construct their identity. This study aims to find out how they construct their identity through instragram social media, and what their identity is different in the real world and cyberspace in Bandung. This research method is qualitative with a phenomenological study approach. The informants in this study were gay groups in Bandung City, expecially gay young. Sampling technique used to purposive sampling with deep interview, observation and documentation. The results of this study say that one's experience of being gay is driven by internal environmental factors, namely the treatment of discrimination from family members, colleague and friends. The popular features of Instagram used by informants on Instagram are posting photo, video, and comment by share story to post. Gays construct their identity through online and offline media. Researchers found that there were two stages (front stage and back stage) played by gays when interacting with others.

Penelitian ini dilatarbelakangi ketidakjelasan   makna larangan campur tangan urusan peradilan dalam Pasal 3 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berimplikasi pada arah makna tersebut, dimana dalam prakteknya telah banyak kasus-kasus   dalam tingkat ketatanegaraan dan peradilan yang nota bene dapat diselaraskan dengan Contempt ofCcourt/CoC.   yang mempengaruhi kewibawaan hakim dan badan peradilan. Metode yang digunakan melalui penelitian hukum bahan-bahan hukum, dengan analisis preskriptif. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan menganalisis hubungan campur tangan dalam Pasal 3 ayat (2) UU No., 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berkaitan dengan Contempt of Court, dan diperlukannya kebijakan hukum pidana ke depan.Adapun hasil dan pembahasan ditemukan bahwa antara makna campur tangan urusan peradilan pada Pasal 3 ayat (2) undang-undang di atas hakekatnya tidak berbeda dengan perbuatan penghinaan pengadilan (contempt of court) dimana terdapat sebagian masyarakat yang memandang hal tersebut berbeda, misalnya adanya upaya untuk menyusun pengaturannya melalui RUU CoC dan perubahan KUHP yang mengatur Tindak Pidana dalam Penyelenggaraan Peradilan. Kebijakan hukum pidana yang mengadopsi hukum sebagai satu kesatuan sistem sangat kompeten dalam mengatur implikasi atas norma Pasal 3 ayat (3) undang-undang di atas dengan cara mengusulkan perubahan undang-undang tersebut sebagai hukum pidana khusus ke depan. Kesimpulannya bahwa terdapat hubungan antara Pasal 3 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan perbuatan penghinaan pengadilan untuk menentukan arah perubahan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman melalui Pasal 3 ayat (2) UU tersebut yang hasilnya sebagai kebijakan hukum pidana (hukum pidana khusus).

Sistem monitoring lingkungan air secara realtime merupakan hal yang harus dilakukan dalam upaya menjaga ekosistem air pada negara maritim dan kepulauan, seperti contoh Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya air yang sangat besar. Dalam rangka mengintegrasikan sistem monitoring dengan teknologi big data untuk analisa realtime, kami mambangun sebuah sistem yang dinamakan SEMAR (Smart Environtment Monitoring and Analyttic in Realtime system), yang merupakan platform IoT-Big data untuk monitoring lingkungan air. Akan tetapi, SEMAR belum memiliki sistem analisa. Sehingga kami melakukan penelitian untuk membangun sistem analisa untuk klasifikasi kualitas air menggunakan metode Indeks Pencemaran, yang mana akan menjadi ekstensi buat sistem SEMAR. Hasil evaluasi menunjukkan algoritma Linear SVM dan Decision Tree yang digunakan memiliki tingkat akurasi di atas 90% dan rata-rata MSE sebesar 0.019075. Sementara untuk waktu pemrosesan sistem SEMAR hanya membutuhkan rata-rata 0.5 detik untuk memproses data yang diterima hingga proses visualisasi.