Tujuan penelitian ini adalah membandingkan pengaturan pemungutan pajak penghasilan pada masa Khulafaurrasyidin dan di Indonesia saat ini, serta ingin mengetahui perspektif Hukum Islam terhadap konsep pemungutan pajak penghasilan di Indonesia saat ini. Sumber-sumber penerimaan negara, dapat diperoleh dari berbagai sumber, dimana salah satunya adalah pajak. Begitu pula dalam pemerintahan Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif . Temuan   dalam penelitian ini ialah perbandingan pemungutan   pajak penghasilan pada dua masa, yaitu pada masa Khulafaurrasyidin dan di Indonesia saat ini.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses pertukaran pesan dan tanda dalam suatu komunikasi antara tersangka/terdakwa atau penasihat hukumnya dengan Penyidik dan Penuntut Umum, pada dasarnya, bukanlah merupakan proses kontaminasi biner. Dimana, Penyidik dan Penuntut Umum sebagai pemegang kekuasaan merupakan oposisi biner the central melakukan produksi pengetahuan berbasis kepada kepentingannya. Pada akhirnya, proses permintaan turunan BAP dan Berkas Perkara tersebut, lebih dinuansai oleh logika monolog dimana ketidakmampuan tersangka/terdakwa atau penasihat hukumnya untuk membantah atau menyanggah pengetahuan yang menyimpangi teks Pasal 72 KUHAP jo Pasal 143 ayat (4) KUHAP, yang patut diduga pula sebagai upaya langgengkan kepentingan dari pemiliki otoritas dengan tidak menyiapkan upaya hukum atas penolakan tersebut. Padahal, rangkaian teks Pasal 72 jo  Pasal 143 ayat (4) KUHAP seharusnya dimaknai sebagaimana landasan filosofis dalam Konsideran Menimbang huruf a KUHAP sebagai suatu bentuk perlindungan atas hak yang asasi dari tersangka/terdakwa guna melakukan dan mempersiapkan pembelaan bagi dirinya dalam proses persidangan. Pembentukan logika monolog tersebut bertitik tolak dari suatu perumusan masalah yaitu Bagaimana pembentukan logika monolog dalam praktik peradilan pidana dalam kaitannya penerapan Pasal 72 KUHAP jo Pasal 143 ayat (4) KUHAP? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah adanya suatu bentuk ujaran/tindak tuturan dalam suatu proses komunikasi sebagai semiotika konotatif terhadap norma hukum Pasal 72 KUHAP jo Pasal 143 ayat (4) KUHAP, yang menghindari kewajiban normatif dari Penyidik dan Penuntut Umum terhadap tersangka/terdakwa.

Artikel ilmiah ini memiliki tujuan untuk mengkaji urgensi implementasi omnibus law untuk menyelesaikan permasalahan pembentukan regulasi di Indonesia dan mengulas reformulasi pembentukan peraturan perundang-undangan melalui Omnibus Law. Penelitian ini berangkat dari gagasan penggunaan omnibus law sebagai mekanisme untuk mengatasi hambatan regulasi akibat terlalu banyak (hiper regulasi) dan tumpang tindihnya (overlapping) peraturan yang ada. Mekanisme ini pada hakikatnya sesuatu yang baru dan dapat berperan sebagai terobosan bagi reformulasi penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang dipergunakan diantaranya adalah tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konsep, spesifikasi penelitan diskriptif analitis, pengumpulan data dengan studi kepustakaan, dan analis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 2 (dua) manfaat utama mekanisme omnibus law, yaitu efisiensi dan efektivitas pembentukan produk legislasi, serta mendorong harmonisasi regulasi. Guna mendukung penerapannya, reformulasi yang perlu dilakukan antara lain merevisi aturan terkait penyusunan perundang-undangan, optimalisasi sistem audit hukum elektronik, dan membuka ruang partisipasi publik. Omnibus law menjadi satu bentuk langkah konkret untuk mereformasi sistem hukum Indonesia serta mewujudkan regulasi yang memberikan kepastian, keadilan, dan kebermanfaatan.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya revenge porn dan bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban renvenge porn dalam perspektif hak asasi manusia. Perkembangan kejahatan dengan pemanfaatan teknologi informasi salah satunya adalah perkembangan cyberporn.  Jenis penelitian ini   yuridis normatif, dengan    data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen yang dikuatkan dengan  wawancara dan dianalisis secara  kualitatif. Hasilnya bahwa muncul dinamika perkembangan kejahatan berupa revenge porn.   Revenge porn atau balas dendam porno adalah bentuk pemaksaan, ancaman terhadap seseorang, umumnya perempuan, untuk menyebarkan konten porno berupa foto atau video yang pernah dikirimkan kepada pelaku . Perilaku ini bertujuan untuk mempermalukan, mengucilkan dan menghancurkan hidup korban. Pelaku bisa pacarnya, mantan pacar yang ingin kembali, atau orang yang tidak bisa diidentifikasi. Victim impact statemens dapat menjadi pertimbangan dalam criminal juctice system sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap korban revenge porn. Pelaku tidak cukup hanya dipidana penjara tetapi bagaimana upaya pelaku untuk memulihkan kembali korban karena masa depannya sudah hancur akibat penyebaran foto atau video korban yang melanggar nilai kesusilaan dan penyebabkan trauma bagi korban dan berdampak pada depresi yang dialami oleh korban. Korban juga perlu mendapatkan rehabilitasi berupa layanan psikologis, dan rehabilitasi psikososial untuk menghilangkan trauma bagi korban revenge porn.  

<p class="BasicParagraph">Aplikasi perpustakaan secara manual masih diterapakan di MTs Miftahul Ulum Jragung yaitu semua alur kerja masih dicatat dalam buku, mulai dari kehadiran, pendaftaran untuk kartu anggota, peminjaman dan pengembalian buku. Hal tersebut membuat proses dalam mencari sebuah informasi perpustakaan menjadi lama. Oleh karena itu perlu adanya sebuah aplikasi perpustakaan yang handal untuk mempercepat dan mempermudah proses informasi perpustakaan. Dalam merancang dan membangaun aplikasi perpustakaan MTs Miftahul Ulum Jragung digunakan metode <em>waterfall</em>, bahasa pemprograman <em>Microsoft Visual Basic</em> 2010, <em>database Microsoft Access</em> 2007 dan <em>UML </em>(<em>Unified Modeling Language</em>). Aplikasi perpustakaan terbukti mampu dalam proses kerjanya, mulai dari memberikan kemudahan bagi para pustakawan dan para pemustaka. Proses pengelolaan perpustakaan berbasis komputer membuat para pustakawan semakin mudah dalam memonitoring proses transaksi mulai dari pendataan anggota, pendataan buku, pencarian buku, peminjaman, pengembalian, dan pelaporan-pelaporan yang lian.</p><p class="BasicParagraph"><em>Manual library applications are still being applied at MTs Miftahul Ulum Jragung, namely, all workflows are still recorded in books, starting from attendance, registration for membership cards, borrowing and returning books. This makes the process of searching for library information a long one. Therefore it is necessary to have a reliable library application to speed up and simplify the library information process. The waterfall method, Microsoft Visual Basic 2010 programming language, Microsoft Access 2007 database, and UML (Unified Modeling Language) were used in designing and building the library application for MTs Miftahul 'Ulum Jragung. The library application is proven to be able in its work process, starting from making it easy for librarians and visitors. The library management process computer-based librarians make it easier for librarians to monitor the transaction process starting from member data collection, book data collection, book search, borrowing, return, and other reports.</em></p>

<p><em>The law is basically a reflection of human rights that is no longer seen as a mere defense but also a protection of citizens. This regulatory product will protect citizens. In fact, children cannot protect themselves from various words of loss, mental and social and in various lives. Based on KPA data for regions in Central Java Province as many as 957 cases of child protection occurred in the period 2011-2016. Of the 8 child protection clusters, the 4 highest rankings consist of 135 cases of advanced children with the law, 81 cases of family and alternative education, 5 cases of health and napza and 49 cases of education. According to dp3akb data of Central Java Province in August 2020 there were 76 cases of children. Meanwhile, data on DP3A in Semarang in 2019 reached 5 cases. Based on the above thoughts and data, we as a Community Development Team feel that there needs to be real action through legal counseling activities on child protection in the Semarang area, namely SMK 3 Semarang City. Berbed this can be formulated problems in this community loving activity is to raise students smk 3 Semarang about "Child Protection City". This Community Detractor activity is conducted by pre-test method, lectures, discussions, Q&amp;amp;A and post test. In this activity, smk 3 students obtain information and information about child protection. The results of this activity have, before the activity, smk 3 students have not understood and understood, and after counseling smk 3 students increased insights on child protection services, it is terbib he well understood from the general 40 participants by 53.07%.</em></p><p><strong><em>Keywords: </em></strong><strong><em>Organizing, Protection, Children</em></strong><strong><em>.</em></strong><strong><em></em></strong></p>

Penanggulangan tindak pidana narkotika perlu ditingkatkan dengan melakukan langkah-langkah yang lebih efektif guna pencegahan tindak pidana narkotika dan kelebihan kapasitas penghuni di Lapas dan Rutan. Minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya remaja mengenai tindak pidana narkotika perlu mendapatkan pencerahan di antaranya melalui penyuluhan hukum, agar tidak   terlibat dalam tindak pidana narkotika baik sebagai penyalah guna, korban penyalahgunaan, pecandu atau pun pengedar narkotika. Tim Pengabdian dari Fakultas Hukum Universitas Semarang melakukan penyuluhan di Panti Asuhan Al Hikmah yang beralamat di Wonosari, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Permasalahan difokuskan pada ketidakpahaman remaja Panti Asuhan Al Hikmah mengenai tindak pidana narkotika dan kewajiban rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika. Metode yang digunakan dalam PkM ini adalah pemberian kuesioner, penyuluhan mengenai tindak pidana narkotika dan tanya jawab. Pemahaman remaja Panti Asuhan Al Hikmah mengenai tindak pidana narkotika dan kewajiban rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika meningkat setelah dilakukan penyuluhan. Hal ini dapat dilihat jawaban dari kuesioner yang dibagikan sebelum dan sesudah penyuluhan dilakukan, peningkatan pemahaman mencapai 26,28%.

<p>ABSTRAK</p><p>Wabah Coronavirus Disease (Covid-19) menjadi Isu kesehatan yang paling menggemparkan seluruh dunia. Corona virus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan China, pada Desember 2019. Penyebaran sangat cepat sekali hingga ke luar wilayah Wuhan dan negara lain. Sampai dengan 16 Februari 2020, secara global dilaporkan 51.857 kasus konfimasi di 25 negara dengan 1.669 kematian (CFR 3,2%). Virus ini juga menyebar di Indonesia sangat cepat sekali. Berbagai upaya dilakukan untuk melakukan pencegahan dan pengendalian, mulai dari penghentian aktivitas dari berbagai bidang yaitu bidang pendidikan, sosial budaya, ekonomi, keagamaan, dan lain sebagainya. Mewajibkan pola hidup bersih dengan selalu cuci tangan, hingga menggnakan masker dalam melakukan setiap aktivitas di tempat dan fasilitas umum. Upaya yang dilakukan pemerintah, baik pemerintah pust hingga daerah, nampaknya agak diabaikan oleh masyarakat, sehingga angka penderita pasien covid-19 terus meningkat. Untuk menjamin masyarakat, terpaksa pemerintah mengambil langkah tegas, seperti halnya di Pemerintah Kota Semarang, yaitu dengan memberikan sanksi bagi masyarakat yang tidak mematuhi pembatasan yang telah ditentukan pemerintah. Payung hukumnya adalah Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Semarang. Untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat, maka perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk memberikan pemahaman hukum khususnya pada Anak Panti Asuhan Amal Mulia Muta alimin Kota Semarang mengenai sanksi bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker pada masa covid-19, dengan harapan darai sosialisasi ini dapat dibagikan kepada masyarakat lainnya. Pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan Tanya jawab secara langsung dan evaluasi dengan penyebaran kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Adapun hasil pengabdian dengan tema pemahaman hukum mengenai sanksi bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker pada masa covid-19, menunjukkan adanya peningkatan 22%.</p><p>  </p><p>  </p>

<p>Investasi atau penanaman modal telah diatur pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk   mencapai tujuan bernegara. Untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam menghadapi   perubahan   perekonomian global dan   keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional   perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Selama ini banyak siswa yang belum mengetahui tentang investasi, oleh karena itu perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Penguatan Pemahaman Siswa MA Al Adzkar Tentang Investasi Bagi Pembagunan Nasional. Pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan tanya jawab secara langsung dan evaluasi dengan penyebaran quesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Pengabdian ini dilaksanakan oleh tim pelaksana yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, dan 1 (satu) orang anggota. Tim pelaksana ini adalah para dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang yang berkompeten dalam penguasaan materi mengenai investasi bagi pembangunan nasional. Adapun hasil pengabdian yang mengambil tema investasi bagi pembangunan nasional ini berdasarkan rata-rata mengalami kenaikan sebesar 70,0%.</p>

<p>Pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah Kabupaten Grobogan dari tahun ke tahun mengalami kecenderungan meningkat.Pelanggaran lalu lintas menjadikan salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas   di wilayah Kabupaten Grobogan. Yang memprihatikan, pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut berstatus sebagai pelajar. Berdasar survey awal yang telah dilakukan diketahui bahwa siswa MA YPI Klambu Grobogan belum memahami dengan baik dan benar peraturan berlalu lintas Berpijak pada kondisi tersebut serta argumen bahwa membangun para generasi muda khususnya para pelajar untuk tertib hukum dalam berlalu lintas merupakan suatu kebutuhan maka perlu dilakukan langkah untuk meningkatkan pemahaman siswa MA YPI Klambu Grobogan tentang peraturan berlalu lintas. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan   dengan   metode ceramah, tanya jawab, serta kuestioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Pengabdian ini dilaksanakan oleh tim pelaksana yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, dan 1 (satu) orang anggota. Tim pelaksana ini adalah para dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang yang berkompeten dalam penguasaan materi mengenai peraturan lalu lintas. Adapun hasil pengabdian yang mengambil tema peraturan lalu lintas ini berdasarkan rata-rata mengalami kenaikan sebesar 67,3%.</p>