Penelitian ini bertujuan untuk mereview Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUUPKS) dalam perspektif Viktimologi dengan titik berat pada perlindungan hukum dan perhatian hukum terhadap korban akibat kekerasan seksual. Kajian ini dilakukan dengan melalui   library research dengan sumber data sekunder berupa RUU PKS dan bahan referensi terkait. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa RUU PKS sangat berorientasi terhadap korban. Hal ini ditunjukan dengan   banyaknya hak-hak korban maupun   keluarga korban serta perhatian hukum terhadap korban. Hak-hak korban dinyatakan secara tegas pada Pasal 22 hingga Pasal 31 RUU PKS. Perhatian Hukum terhadap korban terdapat dalam konsidertan hingga pasal demi pasal dengan adanya regulasi yang mewajibkan serta melarang aparat penegak hukum yang meliputi penyidik, jaksa penuntut umum hingga hakim. Selain itu juga terdapat aturan tentang pasrtisipasi masyarakat untuk ikut serta mencegah terjadinya kekerasan seksual hingga melakukan bantuan secara sosial terhadap korban kekerasan seksual. Namun demikian RUU PKS diprediksi sangat berat untuk dapat efektif mencapai tujuan dikarenakan besarnya dana yang dubutuhkan dalam rangka untuk membentuk Pusat Pelayanan Terpadu beserta pelaksanaan tugasnya.   Untuk itu maka komitmen pemerintah dalam penyediaan dana untuk mendukung sepenuhnya maksud dibuat nya UU PKS menjadi sangat urgen.  

Bisnis dan setiap layanan publik, dalam kondisi yang penuh ketidakpastian karena pandemi Covid-19, termasuk didalamnya konsep penggunaan cyber notary bagi pejabat pembuat akta otentik. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Perolehan data primer melalui focus group discussion, interview secara langsung atau melalui seminar online, dengan teknik non-random purposive sampling. Cyber notary diselenggarakan untuk membuktikan dokumen pendukung dari suatu akta yang wajib dilengkapi dengan tanda tangan elektronik yang terdaftar. Suatu digital signature telah memenuhi unsur secara yuridis, yaitu seseorang yang membutuhkan tanda tangan digitalnya dianggap mengakui apa yang ditulisnya secara keseluruhan dalam dokumen elektronik yang bersangkutan. Oleh karenanya mendesak bagi Kemenkumham untuk segera membuat peraturan tentang digital signature dalam akta otentik notaris, mengingat sah secara hukum sebagai alat bukti surat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana.

Pada saat ini hadirnya Revolusi Industri 4.0 telah menawarkan sistem otomatisasi dalam berbagai bidang kehidupan. Hal ini secara tidak langsung membawa ujian bagi hukum pertanahan nasional kita yang berlandaskan pada hukum adat. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini akan mengkaji peran dan relevansi hukum adat sebagai dasar hukum agraria dalam pengembangan hukum pertanahan saat ini ketika dihadapkan dengan perkembangan era industri 4.0. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum adat sebagai pondasi Undang-Undang Pokok Agraria tidak hanya memiliki peran yang penting sebagai sumber norma dan pelengkap norma hukum pertanahan nasional, akan tetapi melalui prinsip-prinsipnya, hukum adat dapat berperan sebagai penyeimbang efek dari output yang dihasilkan oleh industri 4.0 sehingga tidak lepas dari hakikat hukum adat.

This article questions "How is the institutional transformation of the KPK after the revision of the KPK Law in supporting corruption prevention policies in Indonesia?". The purpose of writing this article is to trace the extent to which the KPK institutional transformation after the revision of the KPK Law in supporting corruption prevention policies in Indonesia is based on a comprehensive rational model. This needs to be done because the insignificant decrease in corruption cases in Indonesia is inseparable from the institutional factors of the KPK which have tended to be oriented towards eradication, are less effective and efficient in supporting corruption prevention policies. From this analysis it can be said that the institutional transformation of the KPK in the revision of the KPK Law, which was originally a superpower / superbody institution where the concentration of power tends to be corrupt, became a state institution in the executive power clump, was carried out as a form of legal reform as well as upholding an anti-corruption ethical commitment to prevent and eradicate acts. The criminal act of corruption is effective, efficient and integrated / synergistic, which is the most rational policy for the state.Keywords: Transformation, Institution, KPK, Policy, Legal Reform.

Indonesia as the largest marine mega-biodiversity in the world makes Indonesia very important to strengthen its maritime security by empowering coastal communities so that the welfare of the community can be achieved. The purpose of this paper is to explain the improvement of welfare through empowerment of coastal communities as an effort to strengthen maritime security in Indonesia. This paper uses a literature research method with a content analysis approach. The findings of this study are that community involvement is needed in empowerment programs that are not only limited to implementing the program, but also involved in the formulation and creation of the program so that the community feels responsible for program implementation and is motivated so that the program runs well. The hope is that with community involvement in efforts to empower technology-based coastal communities, it will take part in supporting Indonesia's maritime security and also improve the welfare of these communities.

ABSTRAKSemua Negara diberbagai belahan Dunia tentunya memiliki ciri khasnya tersendiri dalam menonjolkan eksistensinya entah itu dibidang budaya, keamanan, keagamaan, dan lain sebagainya. Manusia sebagai makhluk individu yang tidak ada kemajuan dalam hidupnya tanpa individu lain ,begitu pula sebuah negara tidak akan menuju kemajuan tanpa adanya campur tangan dari negara lain .Salah satu wujudnya yaitu dengan adanya hubungan bilateral bahkan multirateral guna untuk kepentiangan dan kemajuan sebuah negara ,contoh lainnya yaitu keperluan ekspor dan impor yang bertujuan guna menambah suatu devisa negara .Dilihat dari sisi lain hasil masa lalu karena penjajahan yang dilakukan bangsa barat ke bangsa timur membawa pengaruh yang sangat menonjol terutama bangsa Indonesia yang telah dijajahnya. Akibat dari penjajahan bangsa barat terhadap bangsa pribumi ini membawa pengaruh yang besar terhadap pribadi dan jati diri bangsa yaitu meningkatkan nasionaliseme dan patriotisme serta rasa tangguh, tahan banting, dan persatuan kesatuan rakyat indonesia. Dari hal hal tersebut tentu saja akan menimbulkan pengaruh bagi bangsa indonesia baik itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif .Terutama yang paling menonjol adalah pengaruh budaya asing bagi Bangsa Indonesia ,dilihat dari bidang budaya tidak semua memberi pengaruh positif seperti di atas, namun ada pengaruh negatifnya misalnya seperti minum minuman keras, berpakaian terbuka, pemerkosaan, dan tindakan kriminal lainnya, bahkan tidak banyak yang sudah terseret narkoba .Pengaruh negatif tersebut akan berpengaruh besar pada Generasi muda Di Indonesia mengingat anak muda jaman sekarang dengan gampangnya terbuai oleh rayuan rayuan perduniawian, dimana anak remaja masih rentan mencari jati dirinya sendiri . Tidak sedikit yang bahkan sudah terjerumus arus negatif budaya asing, kita seharusnya sebagai penerus dan pewaris Negara Indonesia harus siap oleh setiap tantangan globalisasi yang semakin merajarela dengan cara menghempaskan seluruh pengaruh negatif budaya asing yang akan mengancam jati diri bangsa. Oleh karena sikap patriotisme dan nasionalisme perlu ditanamkan pada generasi muda  untuk mengantisipasi pengaruh negatif dari adanya kebudayaan asing, yang melibatkan semua pihak terutama peran orang tua ,pihak pemerintah dan para ulama budayawan. Jurnal ini menjelaskan Upaya yang harus ditempuh dalam menghadapi pengaruh negatif   budaya asing terhadap Generasi Muda Di Indonesia. Hasil riset dipakai buat tingkatan pemahaman khalayak dalam upaya mengatasi pengaruh negatif budaya asing terhadap Generasi Muda Di   Indonesia.Kata Kunci : Pengaruh Negatif Budaya Asing, Generasi Muda Indonesia    ABSTRACTAll countries in various parts of the world certainly have their own characteristics in accentuating their existence whether it is in the fields of culture, security, religion, and so on. Humans as individual beings who have no progress in their lives without other individuals, as well as a country will not progress without interference from other countries. One of its manifestations is the existence of bilateral and even multilateral relations in order for the steadfastness and progress of a country namely the need for export and import which aims to increase a country's foreign exchange. From the other side, the results of the past because the colonialism carried out by the western nation to the eastern nation had a very prominent influence, especially the Indonesian nation which had been colonized by it. As a result of the western occupation of this indigenous nation, it had a great influence on the personality and national identity, namely increasing nationalism and patriotism as well as a sense of resilience, resilience, and the unity of the Indonesian people. From this, of course, it will have an influence on the Indonesian nation both positive and negative. Especially the most prominent is the influence of foreign culture on the Indonesian nation, seen from the cultural field, not all of them have a positive influence as above, but there are negative influences, for example such as drinking alcohol, dressing openly, rape, and other criminal acts, not even many have been dragged by drugs. This negative effect will have a major impact on the younger generation in Indonesia, considering today's youth are easily lulled by worldly seduction, where teenagers still vulnerable to find his own identity. Not a few who have even fallen into the negative flow of foreign culture, we should as the successors and heirs of the Indonesian State must be prepared for every challenge of globalization that is increasingly rampant by throwing away all the negative influences of foreign culture that will threaten the national identity. Therefore, steps are needed to anticipate negative influences by strengthening the sense of nationalism and patriotism of the younger generation in Indonesia, which involves all parties, especially the roles of parents, government and cultural scholars. This journal explains the efforts that must be taken in dealing with the negative influence of foreign culture on the Young Generation in Indonesia. The results of the research are used for public understanding of the efforts to overcome the negative influence of foreign cultures on Indonesia s young generation.Keywords: Negative Influence of Foreign Culture, Indonesian Young Generation

Film berjudul Tilik telah menjadi perbincangan khalayak umum dan banyak menuai kritik dari segi kehidupan sosial. Cerita Tilik menggambarkan fenomena budaya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang disertai dengan humor cerita yang unik. Berbagai dinamika sosial budaya telah terlampir pada alur cerita tersebut sehingga menciptakan ketika menonton. Tokoh bernama Bu Tejo menjadi fokus sekaligus tokoh utama yang menarik banyak perhatian penonton. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisa film Tilik pada perspektif teori psikologi hubungan interpersonal. Berbagai sudut pandang teori psikologi mengungkapkan dinamika interaksi sosial sepanjang alur cerita. Banyak terjadi konflik dalam cerita dan gangguan secara psikologis yang terjadi selama proses interaksi kelompok berlangsung sehingga memicu emosi setiap menonton karena timbul prasangka dan steorotip pada kelompok masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan warga Dusun Sumberan terhadap interaksi sosial dalam menerapkan upaya pencegahan dan penyebaran Covid-19 di warung kopi. Penulisan artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode observasi dan wawancara baik secara luring maupun daring. Adapun teori yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah teori dramaturgi dan teori efektivitas hukum. Penelitian ini melihat adanya beberapa faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan hukum mulai dari faktor kaidah hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Dengan adanya faktor-faktor tersebut peniliti juga melihat adanya beberapa tingkat kesadaran warga Dusun Sumberan dalam penerapan 3M di warung kopi, antara lain tingkat kesadaran anomous, heteronomous, sosio-nomous, dan autonomous. Sehingga dalam penelitian ini ada dua jenis kesadaran yang teridentifikasi dalam membentuk kepatuhan hukum warga Dusun Sumberan, yakni tingkat kesadaran hukum Sosio-nomous dan autonomous.

In the era of the Industrial Revolution 4.0, which was marked by the massive development of information technology and the easy distribution of information without any filters. This study aims to explained the urgency of digital literacy in order to ward off radicalism in the millennial generation in the era of the Industrial Revolution 4.0. The method used in this research is literature review with content analysis techniques. The conclusion of this study is that digital literacy skills are very important in warding off radicalism and need to be developed in eight essential elements, namely cultural, cognitive, constructive, communicative, creative, critical, and civic. In addition, to improve digital literacy skills, Siberkreasi activities can be used. Hopefully, with the digital literacy skills of a digital user, namely the millennial generation, they can filter the information obtained and ensure its correctness first.

Proyek pemerintah untuk menambah rel kereta api jalur ganda (double track) menyebabkan peningkatan volume kereta api dan kebisingan di pemukiman sekitarnya. penelitian ini dilakukan analisis Tingkat Kebisingan pada lingkungan pemukiman yang dilewati rel kereta api jalur ganda dengan cara pengukuran dilapangan. Metode pengukuran dan analisa berdasar pad Kep48/MENLH/11/1996, tentang Baku Tingkat Kebisingan. Pada penelitian ini pengujian dilakukan pada dua waktu yaitu siang dan malam, hasil dari pengujian di rata- rata kemudian dibandingkan dengan baku standart mutu sesuai dengan kepMenLH no.48 tahun 1996. Selain itu untuk mengetahui mitigasi yang dapat dilakukan setelah melakukan pengujian kebisingan di jalur double track tersebut. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas kebisingan yang berada pada sisi kanan dan kiri rel double track masih diatas standart baku nilai ambang kebisingan sesuai dengan kepmen LH no 48 tahun 1996 (80 dB).