Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi pada Sistem Perundang-Undangan di Indonesia dalam mengatur securities crowdfunding serta penyelesaian sengketa terhadap risiko yang dihadapi pemodal dalam securities crowdfunding di Indonesia. Securities crowdfunding sendiri merupakan penyempurnaan layanan urun dana equity crowdfunding yang sebelumnya sudah berjalan di Indonesia. Dalam penyempurnaannya ini, perubahan POJK 37/2018 tentang equity crowdfunding menjadi POJK 57/2020 tentang securities crowdfunding oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dikarenakan adanya kekurangan pada equity crowdfunding yang diantaranya adalah karena equity crowdfunding tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh usaha kecil menengah (UKM) serta pelaku usaha pemula (start-up company) karena keduanya bukan berbentuk perseroan terbatas, serta penerbitan efek yang hanya berupa saham. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan statute approach dan conseptual approch. Pendekatan statute approach melalui POJK 57/2020 dan pendekatan conseptual approch menggunakan teori Hans Nawiansky mengenai theorie von stufenufbau der rechtsordnung. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, berdasarkan teori theorie von stufenufbau der rechtsordnung dari Hans Nawiasky, kedudukan POJK dalam tata susunan norma hukum negara adalah sebagai Verordnung atau peraturan pelaksana dan POJK memiliki kekuatan hukum mengikat serta konsekuensi hukumnya adalah segala bentuk praktek security crowdfunding di Indonesia tunduk dan patuh pada ketentuan POJK 57/2020. Kedua, terhadap risiko yang dihadapi pemodal, penyelesaian sengketanya dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu melalui internal dispute resolution, external dispute resolution dan pengadilan.Kata Kunci: Securities Crowdfunding; Penyelesaian Sengketa; Pemodal.

It is no doubt that the popularity of ICTs in developing countries has increased the use of internet-related social networking sites along with news information consumption, production, and news distribution. As such, there has been a huge shift in the trend of news consumption from conventional media to an online newspaper. It has also been tocied that male and female youth are equally inclined to use internet for different reasons. Thus, in recent times scholars have started inspecting online newspaper consumption-related behavior, with an emphasis on young boys and girls in a way this group is one that can last longer. However, very few studies have paid attention to gender differences in motivating factors for online newspaper consumption in Pakistan. To address this gap, by using a cross-sectional design, a survey was conducted on university students from three public universities of Pakistan because university students are tech-savvy and mostly internet users. These three universities are representative of rural and urban population. Questionnaires were used to collect data which was analyzed using Partial Least Squares-Multi Group Analysis. Hypothesized results discovered that in terms of online newspaper consumption, there was no gender differences found in online newspaper consumption among Pakistani youth.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan pendapat pasca hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang merupakan hasil uji konstitusional Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Melihat banyaknya praktik eigenrichting terhadap eksekusi jaminan fidusia, maka menjadi urgensi untuk memberikan ruang bagi pencari keadilan dalam mempertahankan haknya dihadapan hukum. Artikel ini menggunakan pendekatan conceptual dan statute approach. Hipotesis di awal pada artikel ini berpendapat bahwa: Pertama, adanya keinginan Hakim Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 bertujuan untuk menyeimbangkan kedudukan hukum antara kreditur dan debitur guna memprioritaskan keadilan dan kepastian hukum. Kedua, putusan a quo merupakan bentuk keinginan Hakim Konstitusi untuk mereduksi praktik eigenrichting dalam eksekusi objek jaminan fidusia. Dengan demikian, artikel ini menghadirkan kebaharuan konsep berpikir yang mampu menganalisis sebuah putusan tidak hanya secara tekstual namun tidak terbatas pada kandungan kaidah-kaidah hukum didalamnya. Artikel memberikan kesimpulan bahwa putusan a quo bertujuan untuk memberikan ruang keadilan bagi kreditur dan debitur dalam penyelesaian sengketa serta menghindari praktik eigenrichting. Analisis artikel ini pun berorientasi pada keinginan untuk mencapai tujuan hukum sebagai saran untuk menertibkan perilaku masyarakat.

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui dan memahami upaya hukum yang dapat dilakukan Indonesia terhadap tindakan dumping yang dilakukan Tiongkok dan Vietnam dan untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dari dumping yang dilakukan Tiongkok dan Vietnam terhadap Indonesia. Indonesia memiliki masalah peningkatan jumlah impor besi dan baja dari tahun ke tahun, akan tetapi impor dari Tiongkok dan Vietnam disorot berbeda oleh pemerintah karena mengalami peningkatan yang signifikan sehingga dicurigai melakukan dumping. Dengan begitu apa upaya hukum yang harus dilakukan terhadap dugaan dumping yang dilakukan Tiongkok dan Vietnam oleh lembaga-lembaga yang berwenang serta pihak-pihak terkait dan apa akibat hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dumping saat ini belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Antidumping Code 1994 menjadi dasar upaya yang dilakukan Indonesia terhadap Tiongkok dan Vietnam mengingat bahwa ketiga negara tersebut merupakan anggota dari World Trade Organization dengan General Agreement on Tariff and Trade. Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) adalah lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dumping, baik secara offensive ataupun defensive yang dimulai berdasarkan inisiatif ataupun permohonan dari mayoritas industri dalam negeri barang sejenis. Apabila proses penyelidikan yang dilakukan oleh KADI terbukti ditemukan adanya dumping maka akan dikenakan sangsi berupa pengenaan Bea Masuk Anti Dumping sesuai besaran margin dumping, dan apabila tidak ditemukan atau margin deminimis maka proses penyelidikan dihentikan.  

Artikel ini disusun bertujuan untuk menilai pemenuhan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan perihal adanya peran negara dalam pemenuhan hak atas tempat tinggal. Sehingga apabila merujuk kepada peran negara yang memiliki tugas melindungi segenap bangsa Indonesia, maka pelaksanaan tugas pemerintahan untuk penyediaan tempat tinggal menjadi suatu keharusan. Tujuan tersebut dilatar belakangi oleh karena kerap kali kebijakan penyediaan tinggal khususnya rumah susun milik menghadapi persoalan dalam minimnya campur tangan pemerintah dalam hal penyediaan tempat tinggal yang terkesan hanya diserahkan kepada mekanisme pasar, akibatnya kerap kali konflik kepentingan antara pihak pengembang dengan konsumen. Hal ini kerap kali terjadi di beberapa daerah dan telah menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Oleh karena itu tulisan ini dimaksudkan untuk mengkaji tindakan pemerintah daerah dalam melakukan tindakan pengelolaan Rumah Susun Milik sebagai upaya campur tangan pemerintah dalam hal pemenuhan Hak atas tempat Tinggal Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap norma-norma hukum, asas-asas, konsep dan teori yang berkaitan dengan persoalan hak atas tempat tinggal menurut UUD 1945 dan terhadap berbagai bentuk tindakan pemerintah (rechthandelingen) dalam menanggulangi konflik hubungan hukum yang memerlukan intervensi tindakan pemerintah. hasil penelitian menunjukan bahwa dalam melakukan tindakan pembinaan pengelolaan rumah susun milik, pemerintah daerah kerap melakukan tindakan perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan. Namun dalam pelaksanaan tindakan pembinaan yang demikian itu kerap kali pemerintah daerah menerbitkan aturan yang bertentangan dengan norma yang lebih tinggi yang diterbitkan oleh Menteri.

Developments in the business of shipping goods are very tight, many similar companies offer varioustypes of delivery services. Creating promotional strategies to attract consumers, various ways of promotingmust be done to win the competition.PT. Niti Segara Trans is a company engaged in the delivery of goods or often called an expedition.Because companies need the right promotional tools. So there are obstacles in the delivery of information.In this case, we need a media that can remind, be effective (faster in spreading), and efficient (require lesstime and effort).cost ).Because the company wants to grow faster and more consumers know PT. Niti Segara Trans, theauthor wants to promote PT. Niti Segara Trans by using X-Banner, Banner, and business card media. Thepurpose of making X-Banners, business cards, and banners as promotional media for outside the company.With brochures, consumers can read what is offered by PT. Niti Segara Trans. With a consumer businesscard, it will be easier to store and remember the address of PT. Niti Segara Trans. While the use of thebanner itself as a promotional medium used to provide brief information to the public to get to know PT.Niti Segara Trans.With this kind of promotion, it is hoped that PT. Niti Segara Trans will be more advanced and knownby the wider community

Corporate Identity is the identity of a company which consists of visual identity (name, logo, trademark, typography, color, etc.) and verbal identity (slogan, tagline, etc.). Corporate identity is an active effort to build an image within the company. One example of a company that requires a corporate identity as a new image builder and to introduce it to the public is the clothing company CV ADHI BUMI LESTARI. Where this company is a new company engaged in the clothing vendor (sewing, screen printing and computer embroidery). In an effort to increase sales, the company makes advertisements and promotions through various media such as visual and print media. New companies will compete to get attention from customers or target markets, so companies need to make their company different from other companies by creating an image so that the company is easily recognized and remembered by the public. The existence of the corporate identity of the company is considered unable to present the company's vision and mission. The visual form of the company's identity does not reflect the image to be conveyed. Therefore, to deal with these problems and shape the public's visual of the daily use brand, a graphic system that describes the corporate identity is needed through the formation of a new corporate identity. Through research methods and data obtained through observations, interviews and literature.

The application of stock and financial systems in the world of health is needed today, especially interms of buying and selling is an important factor, because with an information system these activities canrun more effectively. Apotek Sana Farma which is located at Jalan Kedung Jati Number 26 Semarang is asupporting agency in terms of health services, especially accommodating the need for goods (drugs) thatare demanded to be fast and precise in serving consumers (patients). To achieve this goal, it is necessary toprepare human resources who are able to accommodate and adapt to the development of science andtechnology, by providing up to date information on health services, accommodating the need for drugs andfinancial information to those in need.In designing a multiuser-based stock and financial system application, research was previously carriedout using a system development life cycle (SDLC) approach. In the application of the stock and financialsystem, research objects, interviews and field research are used as the basis for system performance.Multiuser based stock and financial system application is designed using Visual Basic 6.0 programminglanguage and uses MySQL database.

Promotion is an important activity carried out in developing a business and business, promotion is thespearhead of the sustainability of a business itself. Lack of promotion can be an incentive for people to lookelsewhere than the place of business itself. Therefore, a special strategy is needed to advertise and inform acompany.Sekar Sari makeup studio is a service that functions personally to assist the bride and groom and theirfamilies in planning and supervising the implementation of a series of wedding events according to apredetermined schedule and budget. Therefore, to introduce or inform it, a print promotion media is neededso that all circles of society can recognize it.Based on this, the authors make print promotional media in the form of neon boxes, brochures andstickers with the aim of introducing or informing the Sekar Sari Rias Studio Semarang as a company thatprovides bridal makeup services and planning the implementation of a series of wedding events.Making designs based on existing theories and using design principles and then processing them withcomputer programs such as Adobe Photoshop CS 5.

The development of information technology is growing rapidly from day to day. This is supported by the presence of a computer as a data processing media that can assist the process of providing information. Computers are one of the basic needs for an agency or company to assist in recording and processing data in order to produce fast, precise and accurate information. The need for a computer is due to the number of transactions or important data of agencies or companies that are very diverse so that a database is needed that can store and process the data into information quickly, accurately, and can be used whenever needed This information is needed to help a company or agency in making the right decisions for the company's survival in the future. Likewise, the Ambarawa Regional General Hospital (RSUD) uses computers as a medium for recording and processing data to produce information.The Regional General Hospital (RSUD) Ambarawa is one of the institutions belonging to Semarang Regency which is engaged in public health services. Ambarawa Hospital is located at Jalan Kartini No. 101 Ambarawa. The beginning of its establishment was in 1930 in the form of a Private Hospital belonging to the Catholic Foundation and in 1945 the ownership of the Hospital was handed over to the Semarang Regency Government with management still carried out by the Catholic Foundation. Then in 1956 the ownership and management of the Hospital was completely handed over to the Semarang Regency Government. As of 2012, Ambarawa Hospital has been in the form of a Regional Public Service Agency (BLUD).