Penelitian ini bertujuan untuk membahas fenomena pinjaman online yang hadir sebagai akibat dari adanya kemajuan teknologi. Akan tetapi fenomena ini tidak hanya memberikan kemudahan, melainkan juga menimbulkan permasalahan yakni berkaitan dengan dana pribadi yang diisikan saat melakukan pinjaman online yaitu rentan untuk disalah gunakan oleh pihak lain, sehingga sangat penting untuk dibahas masalah perlindungan data pribadi pada aktivitas pinjaman online dan belum ada penelitian yang sama seperti penelitian ini sebelumnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa perlindungan hukum diberikan pada peminjam atas data pribadi mereka yang diatur dalam UU ITE, peraturan pemerintah, peraturan OJK, dan peraturan menteri. Selain itu apabila terdapat pelanggaran terhadap data pribadi dapat dijathui sanksi pidana maupun sanksi administratif. Perjanjian yang dibuat oleh lembaga pinjaman online dan peminjam dapat dimintakan pembatalan pada pengadilan negeri apabila terdapat pelanggaran terhadap data pribadi yang dilakukan oleh lembaga pinjaman online.  This study aims to discuss the phenomenon of Online Loans that are present as a result of technological advances. However, this phenomenon not only provides convenience but also causes problems related to personal funds that are filled in when making online loans, which are vulnerable to being misused by other parties, so it is very important to discuss the issue of personal data protection in online loan activities and there has been no similar research as this research before. This research is normative juridical research, based on the results of the study it is concluded that legal protection is given to borrowers for their personal data as regulated in the ITE Law, Government Regulations, OJK Regulations, and Ministerial Regulations. In addition, if there is a violation of personal data, criminal sanctions and administrative sanctions can be imposed. In the event that the agreement made by the online lending institution and the borrower can be requested for cancellation in the district court if there is a violation of personal data by the online lending institution.

Keberadaan pidana mati dalam suatu sistem hukum pidana suatu negara seringkali diperdebatkan secara global tidak hanya tentang pembenaran keberadaan pidana tersebut tetapi juga terkait bagaimana pidana tersebut dijalankan. Terdapat berbagai permasalahan dalam pelaksanaan pidana mati saat ini seperti fenomena deret tunggu eksekusi pidana mati hingga implikasinya terhadap kondisi terpidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proyeksi ke depan pelaksanaan pidana mati di Indonesia dalam RKUHP. Adanya pembaruan hukum pidana di Indonesia melalui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) diharapkan menjadi solusi akan pandangan pro-kontra atas keberadaan sanksi pidana mati itu sendiri dan formulasinya dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan social legal research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika RKUHP disahkan maka kedepannya keberadaan pidana mati tetap dipertahankan namun tidak lagi menjadi jenis pidana pokok. Adapun hal yang patut diperhatikan bahwa terdapat kelemahan dalam formulasinya, sehingga ke depannya masih belum menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pidana mati.Kata kunci: Pelaksanaan Pidana Mati; Proyeksi; RKUHP    The existence of the death penalty in the criminal law system is often debated globally, not only the justification for the existence of the crime but also how the crime is carried out. There are various problems in the implementation of the death penalty, such as the death phenomenon which has an impact on psychologically attacking the convict. Draft Criminal Code (RKUHP) in Indonesia is expected to be a solution to the pros and cons of the existence of the death penalty itself and its formulation can provide justice and legal certainty in its implementation. Therefore, this study aims to analyze future projections of the implementation of the death penalty in Indonesia in the RKUHP. The research was conducted using qualitative research methods, with a social legal research approach. The results show that if the RKUHP is ratified, in the future the existence of the death penalty will be maintained but will no longer be the main criminal sanction. As for things that should be noted that there are weaknesses in the formulation, so that in the future it still does not guarantee legal certainty in the implementation of the death penalty.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis politik hukum terhadap pembangunan untuk kepentingan umum atas tanah abrasi pasca hadirnya undang-undang yang memuat peraturan tentang cipta kerja. Berbagai macam pendekatan seperti pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual menjadi instrument pada jenis penelitian yuridis normatif yang digunakan sebagai metode dalam penelitian ini. Penemuan dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa telah ditambahkan kepentingan umum seperti halnya termaktub dalam pasal yang mengatur tentang pengadaan tanah sebanyak 6 (enam) kegiatan meliputi kawasan industri, ekonomi khusus, pariwisata, ketahanan pangan, industri gas, industri minyak, dan pengembangan teknologi. Hapusnya hak atas tanah karena tanah musnah bersamaan dengan pemberian kesempatan kepada pemegang kuasa atas tanah untuk perlu membangun kembali dan merevitalisasi atas pendayagunaan tanah dan diatur di dalamnya tentang pihak lain yang dapat melakukan rekonstruksi dan revitalisasi berdasarkan pemberian dana kerohiman pada kuasa atas tanah atau kuasa pendayagunaan. Adanya perubahan-perubahan tersebut diatas akan menjadi sebuah langkah lebih dekat demi terwujudnya keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran dalam pemberian kompensasi terhadap tanah musnah.  The purpose of this research is to analyze the legal politics of development in the public interest on abraded land after the presence of a law that contains regulations on work creation. Various approaches, such as the statutory and conceptual approach, become instruments for the type of normative juridical research that is used as a method in this research. The findings from the results of research conducted that public interest has been added as stated in the article that regulates land procurement as many as 6 (six) activities covering industrial areas, special economy, tourism, food security, gas industry, oil industry, and technology development. The abolition of land rights because the land is destroyed simultaneously with the opportunity for the holder of the power over the land to need to rebuild and revitalize the utilization of the land and it is regulated in it by other parties who can carry out reconstruction and revitalization based on the provision of spiritual funds to the power over land or the power of utilization. With the changes mentioned above, it is seen that it will be a step closer to the realization of justice, welfare, and prosperity in providing compensation for the destroyed land.

Mempertahankan kualitas sebuah brand adalah hal yang mutlak dilakukan oleh perusahaan penyedia barang/jasa. Di era konsumerisme seperti saat ini, peluncuran sebuah produk tidak dapat lagi berdiri sendiri. Sebuah brand tidak akan bertahan lama jika tidak didukung oleh produksi tontonan yang menyertainya. Iklan televisi lebih lanjut berperan sebagai arena komodifikasi, dimana pesan iklan bukan lagi sekadar menawarkan barang dan jasa, melainkan juga menjadi semacam alat untuk menanamkan makna simbolik. Dalam hal ini iklan televisi Coca-Cola menampilkan penanda yang dapat dibaca dengan perspektif semiotika sebagai berikut: Produk global tidak lagi hanya dipandang sebagai komoditas luar yang memiliki sekat, tetapi sudah menjadi bagian dari kebutuhan sehari-hari dalam masyarakat umum dengan makna dan citra yang sesuai dengan karakternya.

Pendidikan karakter merupakan sebuah hal yang penting untuk dibangun dan diterapkan sejak dini. Tanpa Pendidikan karakter yang kuat, akan terdapat masa depan yang suram bagi sebuah generasi. Di tengah pergulatan terkait Pendidikan karakter yang perlu dibangun dengan berbasis nilai kristiani. Dengan memakai metode penelitian kualitatif, dan dibantu dengan studi literatur sebagai pengumpulan datanya, kemudian dianalisis secara kualitatif, didapatkan sebuah formulasi pola Pendidikan kristiani yang baik. Hasil penelitian ini menunjukan perlu dibangun pola Pendidikan karakter yang berbasis alkitabiah, untuk mengajarkan nilai-nilai kejujuran, integritas, menghormati sesame, penuh kasih, murah hati yang penuh dengan ketaatan kepada Iman Kristiani.

 Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keberadaan praktik operator binary option yang dianggap ilegal di Indonesia. Melakukan investigasi faktor yang melatarbelakangi keberadaan praktik tidak etis yang dilakukan oleh operator binary option yang menimbulkan kerugian pemegang opsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa binary option bukan merupakan instrument investasi atau trading. Terdapat kelemahan regulasi dalam mengatur mengenai binary option. Belum ada sanksi hukum yang tegas bagi penyelenggara binary option. Yang dianggap bertindak tidak etis adalah para afiliator dan atau influencer, sehingga afiliator yang memperoleh sanksi hukum. Masih rendahnya tingkat literasi keuangan digital di Indonesia menyebabkan masyarakat sering tergoda iming-iming return tinggi. Mereka belum bisa membedakan antara investasi, trading dan binary option. Penelitian ini juga mengemukakan bahwa metode affiliate marketing digunakan untuk mengambil hati para pemegang opsi. Strategi framing dan flexing berhasil menggoda mereka dalam kondisi tingkat literasi keuangan digital di Indonesia masih rendah.Kebaruan dari penelitian ini berupa penjelasan tentang praktik operator binary option sebagai permainan zero-sum, bukan merupakan investasi maupun trading.  This study aims to examine the existence of binary options operator practices considered illegal in Indonesia. Conduct an investigation of the factors behind the existence of unethical practices by binary options operators that cause losses to option holders. This study uses a normative juridical approach. The results of this study explain that binary options are not investment or trading instruments. There are regulatory weaknesses in regulating binary options. There are no strict legal sanctions for binary options operators. Those who are considered to be acting unethically are affiliates and or influencers, so affiliates will receive legal sanctions. The low level of digital financial literacy in Indonesia causes people to be tempted by the lure of high returns. They have not been able to distinguish between investing, trading, and binary options. This study also suggests that affiliate marketing methods are used to win the hearts of option holders. The framing and flexing strategies succeeded in tempting them because the level of digital financial literacy in Indonesia is still low. The novelty of this research is an explanation of the practice of binary options operators as a zero-sum game, not an investment or trading.        

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidaktepatan putusan pengadilan perkara PT. AJS dengan terdakwa Benny Tjoktosaputro sebagai tindak pidana korupsi. Fokus kajian diarahkan kepada fakta hukum yang dinyatakan terbukti dalam pertimbangan hukum hakim terkait unsur delik dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Riset ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menjadikan putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa dalam perkara a quo lebih tepat dikategorikan sebagai tindak pidana pasar modal. Perampasan harta benda yang sebagian besar kepunyaan anak usaha PT. Hanson International Tbk dan harta benda terdakwa yang diperoleh sebelum keterlibatannya dalam perkara tersebut juga tidak tepat dan melanggar hak asasi manusia. Penetapan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 12.157.000.000.000 juga tidak dapat dipertanggungjawabkan.  The purpose of this study is to examine the inaccuracy of the court's verdict in the case of PT. AJS vs. defendant Benny Tjoktosaputro is a corruption case. The study's focus is on the legal facts established by the judge's legal consideration of the offense promulgated in Article 2 paragraph (1) of the Law on the Eradication of Corruption. By making court judgments as of the primary source of law, this research is doctrinal legal research. The findings revealed that the defendant's acts should have been classified as a capital market offense.  Confiscation of property, most of which belongs to subsidiaries of PT. Hanson International Limited, as well as the defendant's property, acquired before his involvement in the case, is also unethical and in violation of human rights. The determination of IDR12,157,000,000,000 as state financial losses is also unreliable.  

Proses penegakan hukum pidana di Indonesia, kerapkali menggunakan suatu instrumen sosial melalui media massa guna melakukan social framing sebagai wujud dari pola kinerja dari institusi penegak hukum sebagai wujud pelaksanaan fungsi pemerintahan. Penggunaan instrumen sosial berupa konferensi pers dalam mempertontonkan dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) €”misalnya, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diandaikan begitu saja sebagai bagian dari upaya melakukan keterbukaan informasi publik, tanpa adanya instrumen hukum untuk menguji adanya dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan keterlanggaran asas praduga tak bersalah. Penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara ilmiah proses social framing tersebut guna menunjukan adanya kesesatan berpikir (fallacy) dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, patutlah diajukan suatu perumusan masalah Aspek kepentingan apakah yang mendasari kegiatan konferensi pers dan operasi tangkap tangan tersebut melalui perspektif analisis wacana kritis dan trikotomi relasi? Penelitian fokus untuk membongkar aspek ideologis (kepentingan) dari tindakan dan/atau keputusan hukum dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukan adanya upaya melakukan social framing melalui dominasi simbolik berupa tindakan konferensi pers dan operasi tangkap tangan (OTT) sebagai reaksi atas social complaint berkaitan dengan penurunan pelemahan institusi KPK pasca amandemen.  The process of enforcing criminal law in Indonesia often uses a social instrument through mass media to carry out social framing as a manifestation of the performance pattern of law enforcement institutions as a form of implementing government functions. The use of social instruments in the form of press conferences in showing the results of the red-handed operation (RHO) €”for example, by the Corruption Eradication Commission (CEC) is assumed to be part of an effort to disclose public information, without any legal instruments to test for alleged violations of human rights and violations of the presumption of innocence. This research is important to examine scientifically the social framing process in order to show the existence of a fallacy in the law enforcement process. Therefore, it is appropriate to propose a formulation of the problem What are the aspects of interest that underlie the press conference activities and the red-handed operation (RHO) from the perspective of critical discourse analysis (CDA) and relationship trichotomy? The research focuses on dismantling the ideological aspects (interests) of legal actions and/or decisions in carrying out law enforcement functions. The results of this study indicate that there are efforts to carry out social framing through symbolic domination in the form ofpress conferences and red handed operation (RHO) as a reaction to social complaints related to the decline in the weakening of the KPK institution after the amendment  

This study aims to determine the management of the maintenance of educational infrastructure in schools. This research is a qualitative type through literature study, namely research that is carried out only based on written works, including research results, both published and unpublished. The results of this research literature review show that facilities and infrastructure will experience a drastic decline if maintenance efforts are not carried out properly and optimally, so that the maintenance of educational facilities and infrastructure needs to be managed properly. The purpose of maintaining facilities and infrastructure, namely a) to optimize the service life of the equipment; b) to ensure the operational readiness of the equipment; c) to ensure the availability of the necessary equipment; d) to ensure the safety of people or students who use the tool. Various kinds of maintenance of educational facilities and infrastructure, namely a) routine/periodic maintenance; b) emergency maintenance; c) preventive maintenance.

Learning is generally a mental or psychic activity carried out by a person so that it causes changes in behavior that are different between after learning and before learning. Learning according to cognitive theory is a business process that involves mental activities that occur in humans as a result of the process of active interaction with the environment to obtain a change in the form of knowledge, understanding, behavior, skills and attitude values ​​that are relativ and have scars. By understanding cognitive learning theory, teachers will be able to provide learning and facilitate children's learning in a more focused and appropriate manner in accordance with the child's developmental stage. In Jean Piaget's cognitive theory, early childhood enters the first two stages of development, namely the sensorimotor stage and the pre-operational stage. This paper uses the Systemic Literature Review method, which is a method of collecting literature related to the topic of the problem being studied, both from journals, books and other sources relevant to the research topic.