Di tengah pentingnya kerja sama global untuk mengembangkan obat untuk mengatasi virus corona atau  Covid-19, produsen vaksin di dalam negeri masih dihadapkan dengan sejumlah permasalahan. Salah satu tantangan utama adalah hak paten. Ancaman paten terhadap kesehatan publik, terutama di negara-negara terbelakang, bukanlah isu baru. Hal ini selalu menjadi topik hangat yang diperdebatkan di tingkat internasional. Perlindungan paten obat yang telah disepakati secara bulat oleh negara-negara WTO untuk dimasukkan ke dalam agenda WTO, merupakan sebuah topik yang masih menyisakan kontroversi di negara-negara berkembang dan terbelakang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan paten obat berdasarkan ketentuan perjanjian TRIPS dan mekanisme pengajuan hak paten obat virus corona saat kondisi darurat. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan Terdapat empat pasal pelindung TRIPS yang dapat digunakan untuk mengatasi dampak negatif perlindungan paten obat, yaitu impor paralel, bolar provision, lisensi wajib dan penggunaan paten oleh pemerintah. Untuk di Indonesia, pelaksanaan paten oleh pemerintah telah diatur UU Paten No 13 Tahun 2016. Pemerintah dapat melaksanakan paten tanpa izin dari pemegang paten dalam situasi yang mendesak.

The purpose of this research is to test and prove the factors that influence the timeliness of the company's financial reporting. The variables used in this study are profitability, leverage, and liquidity as independent variables, while the timeliness of the presentation of financial statements as the dependent variable. The population in this case research is a retail trade sub-sector company registered in Indonesia Stock Exchange 2015-2019. This study uses secondary data obtained from www.idx.co.id and related company websites. The data taken is company data for the 2015-2019 period with using purposive sampling, so that the total sample obtained is 7 companies. The analysis technique in this research is multiple linear regression analysis using SPSS 25 software. The results showed that profitability and leverage did not affect the timeliness of the presentation of financial statements, while liquidity affects the timeliness of financial statement presentation.

Tax aggressiveness is the actions taken by the company to reduce its tax obligations. A company is said to carry out tax aggressiveness if the company tries to reduce the tax burden aggressively, either using legal methods, namely tax avoidance or illegal methods such as tax evasion. Although not all tax planning actions are carried out illegally, the more loopholes a company uses to avoid taxes, the more aggressive the company is considered. And this study aims to examine the relationship between the dependent variable and the independent variable of this study. The independent variables are liquidity, ROA, leverage and firm size and the dependent variable is tax aggressiveness. And for the analytical method used is regression analysis, and descriptive analysis. Descriptive statistics are used to describe or describe the variables in the study. Descriptive statistics used are measures of tax aggressiveness of all sample companies. The description of the variables can be seen from the mean and standard deviation. The descriptive statistical test was carried out with the SPSS program. The results of the study found that liquidity has no effect on tax aggressiveness, then Renturn on Assets (ROA) affects tax aggressiveness, then leverage affects tax aggressiveness and company size affects tax aggressiveness.
 
Keywords: Liquidity, ROA, Leverage, Company Size, Tax Aggressiveness

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kewenangan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng dalam penanganan tindak pidana narkoba dan untuk memahami dan menganalisa kendala dan solusi kewenangan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng dalam penanganan tindak pidana narkoba. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif.Hasil penelitian ini adalah : Kewenangan Direktorat Reserse narkoba Polda Jateng dalam penanganan tindak pidana narkoba   secara garis besarmya dapat dibagi menjadi 2 yaitu lewat jalur "penal" (hukum pidana) dan jalur non penal. Dalam penerapan pidana terhadap tindak pidana narkotika dikenakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, baik itu bagi masyarakat umum maupun anggota Kepolisian. Prosesnya yang membedakan antara masyarakat umum dan anggota Kepolisian, karena apabila anggota yang melakukan tindak pidana maka aka nada sidang kode etik yang diatur tersendiri dengan aturan yang berlaku yaitu Perkapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan disiplin serta sanksi atas pelanggaran Kode Etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan seperti yang tercantum pada Pasal 12 ayat (1) PP No. 2 Tahun 2003 jo Pasal 28 ayat (2) Perkapolri No. 14 Tahun 2011. Jalur non penal yaitu dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang bahayanya narkotika kepada masyarakat maupun anggota Kepolisian serta ancaman pidana bila mereka melakukan tindak pidana narkotika. Kewenangan Direktorat narkoba Polda Jawa Tengah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana,   faktor kebudayaan dan faktor masyarakat. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah   dalam menanggulangi kejahatan narkoba di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya melakukan: upaya pre-emtif (penyuluhan) dengan melakukan kerjasama ke berbagai pihak perguruan tinggi negeri maupun swasta dan sekolah-sekolah dengan membuat MoU (Nota Kesepahaman) bebas dari narkoba. Upaya represif (penegakan hukum) mulai dari penyelidikan hingga penyidikan yang mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum antar perusahaan dalam sistem perusahaan grup ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan untuk mengetahui peran serta tanggung jawab perusahaan induk dalam kegiatan operasional anak-anak perusahaannya.  Fenomena perusahaan grup ini menimbulkan celah hukum terkait dengan kekosongan norma  dalam pelaksanaan perusahaan induk dan perusahaan anak sebab konsepsi mengenai perusahaan grup tidak berada dalam ranah hukum karena perusahaan grup lebih mengacu kepada realitas bisnis.  Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan melakukan studi pustaka yang menggunakan berbagai teori hukum dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah bahwa Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak mengenal adanya hubungan khusus antara induk perusahaan dan anak perusahaan.  Dalam sebuah  perusahaan grup  hubungan antara perusahaan induk dan perusahaan anak tidak lebih dan tidak kurang adalah hubungan sebagai perusahaan dan pemegang sahamnya saja. Hak dan kewajiban kedua jenis perusahaan sebatas apa yang telah diperjanjikan dalam Anggaran Dasar atau perjanjian-perjanjian  shareholder agreement  yang telah di tandatangani. Segala perbuatan dari anak-anak perusahaan adalah perbuatan mandiri dari perusahaan itu sendiri. Jadi dapat dipahami bahwa perusahaan induk tetap memiliki prinsip tanggung jawab terbatas sebagai bentuk tanggung jawab pemegang saham dalam sebuah perusahaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai legalitas aborsi yang dilakukan oleh anak korban perkosaan inses. Merujuk pada catatan Komnas Perempuan tahun 2021 telah terjadi kasus perkosaan inses terhadap perempuan sebanyak 215 kasus dimana 15 kasus terjadi pada anak. Dari perkosaan inses tidak menutup kemungkinan terjadi kehamilan pada anak dan ketidaksiapan fisik maupun psikis membuat seorang anak memilih jalan untuk aborsi. Sehingga patut dipertanyakan tentang legalitas aborsi sebagaimana Pasal 75 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jika yang melakukan aborsi adalah anak korban perkosaan inses. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aborsi dengan indikasi perkosaan adalah legal karena adanya trauma psikologis yang diderita oleh korban dan dimungkinkan adanya indikasi kedaruratan medis akibat perkosaan inses. Aborsi dapat dilakukan pada saat usia kehamilan tidak lebih dari 6 minggu dihitung dari awal pertama haid, namun tidak menutup kemungkinan aborsi dilakukan ketika usia kandungan melebihi batas tersebut. Sehingga penegak hukum harus dapat memastikan bahwa aborsi akibat perkosaan inses tidak dapat dituntut pidana karena telah dilindungi oleh hukum. Kepastian hukum yang ada harus dapat ditegakan agar tercipta keadilan dan kemanfaatan yang menjadi tujuan dari hukum. Selain itu, diperlukan adanya suatu edukasi mengenai kesehatan reproduksi oleh ahli kesehatan agar kasus aborsi dapat diminimalisir.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemenuhan hak atas informasi dan hak kesehatan reproduksi perempuan penyandang disabilitas di Kota Semarang. Terbatasnya akses informasi dan sempitnya ruang gerak bagi pendidikan kesehatan reproduksi serta kurangnya fasilitas kesehatan yang ramah bagi penyandang disabilitas di Indonesia berdampak terhadap terjadinya kekerasan seksual bagi perempuan penyandang disabilitas. Kota Semarang merupakan salah satu kota dengan jumlah kasus ketidakadilan penyandang disabilitas yang tinggi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak atas informasi bagi perempuan penyandang disabilitas di Kota Semarang sudah terpenuhi namun, hak kesehatan reproduksi bagi perempuan penyandang disabilitas di Kota Semarang belum terpenuhi karena kurangnya anggaran dana dari pemerintah, tidak adanya sosialisasi seputar kesehatan reproduksi dari lembaga terkait, kurangnya kompetensi tenaga kesehatan untuk berkomunikasi dengan penyandang disabilitas, kurang berpartisipasinya masyarakat dalam mendukung penyandang di disabilitas, tidak adanya informasi kesehatan reproduksi yang diberikan kepada para penyandang disabilitas, serta tidak terlaksananya kebijakan yang telah dibuat.

Celebrity endorsement is a widely used method to gather customer visual attention to the advertised product. Viewers' visual attention to the products is clinical for advertisers. This is why advertisers keep their eyes on consumers to know where they're looking. The study was aimed to explore the visual attention of young sports consumers by gender with the help of an eye-tracking system. An experiment was conducted with twenty-eight university students by using Tobii Pro Glasses-2 eye tracker. Fixation durations, counts, and areas were measured to assess the effects of sports celebrity endorsement on visual attention. In major findings, although in the ad where a female sports celebrity was featured, men and women respondents were fixed in similar areas, the men respondents put the maximum focus on the female athlete herself, while the women respondents focus maximum on the product. The present study found that the visual attention of the young sports consumers visual attention to the printed advertisements with sports contents varied by gender. Young consumers can have different connections and associations with celebrities than older consumers. The study gives important information to understand the young sports consumers visual attention to the printed advertisements which use sport celebrity endorsements.

Penelitian ini bertujuan dalam rangka menganalisis keabsahan dari grosse akta pengakuan hutang pembiayaan bank syariah. Grosse akta pengakuan hutang merupakan salinan dari akta pengakuan hutang, berbentuk notaril berisi pernyataan keberhutangan sepihak dari debitur sebagai pembuktian adanya hutang debitur kepada kreditur yang lahir karena telah terjadi perjanjian kredit. Pada perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan bukan dalam bentuk perjanjian kredit melainkan perjanjian sesuai jenis transaksinya, meliputi transaksi bagi hasil, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam, dan transaksi sewa menyewa yang memiliki konsekuensi hukum berbeda dengan perjanjian kredit. Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Penelitian ini memberikan pandangan baru terkait penggunaan grosse akta pengakuan hutang pada pembiayaan dengan prinsip syariah yang memiliki berbagai karakteristik akad khususnya akad yang berbasis kemitraan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa akad untuk pembiayaan syariah jika dilihat dari tingkat kepastian perolehan keuntungan bank, dapat dikategorikan dalam dua kategori, yaitu Natural Certainty Contracts dan Natural Uncertainty Contracts. Akad yang berbasis kemitraan termasuk kategori Natural Uncertainty Contracts, sedangkan akad jual beli, akad pinjam meminjam dan akad sewa menyewa termasuk kategori Natural Certainty Contracts. Dimana kesimpulannya, pada akad pembiayaan dengan kategori Natural Certainty Contracts menimbulkan konsekuensi hutang piutang sehingga keabsahan hukum dari penambahan grosse akta pengakuan hutang bagi bank terpenuhi, sedangkan untuk  Natural Uncertainty Contracts, keabsahan grosse akta pengakuan hutang tergantung dari pembuktian adanya kewajiban yang tertunggak, dan khusus untuk akad Musyarakah Mutanaqisah, grosse akta pengakuan hutang dapat dibuat dengan melihat kedudukan hukum para pihak dan konsekuensi hutang dalam transaksi.

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum identitas palsu debitur dalam akta notaris mengenai perjanjian kredit terhadap pihak ketiga pemberi jaminan serta upaya hukum yang dapat ditempuh untuk membatalkan akta notaris tersebut. Notaris seyogyanya teliti dan berhati-hati dalam membuat akta autentik, terlebih mengenai perjanjian kredit yang melibatkan pihak ketiga pemberi jaminan. Sebab, pihak ketiga pemberi jaminan memiliki kepentingan yang berbeda dengan debitur atau kreditur. Jika debitur secara beritikad buruk memberikan identitas palsu dalam suatu perjanjian, maka akibat hukum adanya identitas palsu tersebut perlu dianalisis dari perspektif Pasal 1320 KUHPerdata. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jalan keluar terkait perlindungan serta kepastian hukum bagi pihak ketiga pemberi jaminan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder melalui studi dokumen dan penelusuran literatur. Penelitian ini memiliki kebaharuan perspektif karena menganalisis akibat hukum identitas palsu dalam akta notaris terhadap pihak selain debitur dan kreditur, yakni pihak ketiga pemberi jaminan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa akibat hukum yang timbul terhadap suatu akta dengan identitas palsu adalah dapat dibatalkan karena terdapat penipuan di dalamnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata. Penipuan mengakibatkan perjanjian dalam akta tersebut tidak memenuhi syarat subjektif berupa kesepakatan yang bebas berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Namun, untuk membatalkan akta notaris tersebut, penipuan harus terbukti dan tidak dapat dipersangkakan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperoleh putusan pidana berkekuatan hukum tetap yang membuktikan adanya penipuan agar gugatan pembatalan akta memiliki dasar yang kuat. Sebaliknya, akta tersebut tidak dapat dibatalkan jika unsur penipuannya tidak terbukti sehingga masih menjadi akta autentik dan tetap mengikat.