An expert system is a system that seeks to adopt human knowledge to a computer that is designed to model problem solving abilities like an expert (Durkin, 1994). The three main components contained in any expert system are the knowledge base, the inference engine, and the user interface. Forward chaining is a strategy to predict or find a solution to a problem that starts with a set of known facts, then derives new facts based on rules whose premises match the known facts. This process is continued until the goal is reached or there are no more rules whose premise matches the known facts. The system maker application media uses PHP and MySQL as databases

So far, the determination of recipients of direct public assistance funds (BLSM) is still not accurate. Therefore we need a decision support system application program that can assist in making a decision accurately and quickly to get accurate selection results. The method used in this application is the Analytical Hierarchy Process (AHP) where the classification process is carried out in a hierarchical manner, providing a comparison value for each criterion to determine the criteria value. This research resulted in an application of a decision support system for determining the receipt of direct assistance funds while the community used the Analytical Hierarchy Process (AHP) method. In this application the criteria and sub-criteria can be determined according to the indicators that exist in each region and can be grouped based on the selection period. The results of testing this application show a fairly accurate percentage and can be used to determine BLSM recipients.

Decision support system is defined as a system that supports the work of a manager or a group of managers in solving semi-structured problems by providing information or suggestions towards certain decisions. The design of this system used the R & D (Research And Development) method approach according to Borg & Gall (1983:775) and the Simple Additive Weighting (SAW) method as the calculation method, while what was taken into account were the criteria, where the criteria were: the number of consumers, center of crowd, access road, security, development potential. This application is made using the PHP programming language, MySql as the database, and the software used are: Adobe Dreamweaver and Apache. The choice of location for the construction of the right service center location is a problem that is being faced by PT. Eltra Various Techniques Semarang. Leaders feel confused in determining the right location for the construction of a service center because there are many things that must be considered so that the construction is not in vain and can overcome company problems. This decision support system is able to provide convenience for company leaders in determining the right service center location, through appropriate calculation processes and an integrated system with Geographic Information System (GIS) that can point to locations directly online. The results obtained are Tunjungan Elektronik Center with a value of 97.00, ITC Mega Wholesale with a value of 87.00, Galaxy Mall with a value of 86.00, Delta Plaza with a value of 85.00, Hi-tech Mall with a value of 84.00, Citra Wold Surabaya with a score of 83.00 so that the alternative chosen is Tunjungan Elektronik Center with the highest score of 97.00.

Information technology that is used properly will have a good influence on the company, among others, can increase productivity, work efficiency and of course very useful for institutions such as Koperasi Kawi Mandiri Sentosa in facing competitive business competition. The determination and speed of data processing from Koperasi Kawi Mandiri Sentosa, the presentation of fast, precise and accurate information will make it easier for companies to make the right decisions as well.
Koperasi Kawi Mandiri Sentosa has a variety of fund products which include Voluntary Deposits and Time Deposits. As well as credit products which include Monthly Loans and Term Loans, while the procedures to be processed consist of the savings section, and the credit loan section.
If there is a deposit transaction, it can be recorded in the customer's proof of deposit and at the same time the data can be saved to the computer automatically. Likewise, if there is a loan transaction from a customer, the data on the computer can be known with certainty and accuracy. The program that will be developed by the author is a multiuser-based savings and loan accounting information system, the software used is Microsoft Visual Basic 6.0

Artikel ini bertujuan mengkaji dan menganalisa kedudukan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta kendala dan solusi atas kedudukan APIP dalam pengawasan pengadaan barang/jasa berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018. Pada tahun 2018, telah disahkan Perpres 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Diantara yang diatur adalah penanganan pengaduan masyarakat dalam pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah yang seolah-olah mendegradasi kewenangan Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Urgensi penelitian ini ialah diharapkan dapat menegaskan perbedaan antara indikasi tindak pidana dengan kesalahan administrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis deskriptif analitis. Kewenangan APIP didefinisikan sebagai menerima pengaduan, menindaklanjuti, dan melaporkan. Kendala dan solusi dibagi menjadi 3 subsistem. Pada legal substance belum adanya pengaturan yang merumuskan peran APIP dan adanya pengaturan yang tidak memberi ruang kepada APH dalam pengawasan pengadaan. Solusinya perlu revisi Perpres yang mengatur peran APIP serta menghilangkan aturan yang membatasi ruang APH dalam pengawasan. Dari sisi legal structure, 2 kendala berupa struktur organisasi dan sistem kerja. Solusinya, perlu adanya komite audit yang independen serta sistem pengembangan karier dengan motivasi mutasi. Terakhir dari sisi legal culture, kedudukan APIP menyisakan problematika paradigma kerja individu dan organisasi yang terkesan reaktif. Solusinya APIP perlu merevitalisasi pola pikir serta membutuhkan mitra kerja yang mampu merumuskan tindakan preemtif dan preventif.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan meneliti terkait bagaiamana penegakan hukum terhadap para pembuat konten dalam penggunaan lagu di media sosial. Metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan analisis dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil studi menunjukkan bahwa salah satu fenomena yang cukup sering ditemukan di internet khususnya di berbagai platform media sosial adalah pelanggaran hak cipta  yang dilakukan oleh para pembuat konten dalam penggadaan ulang dan mempublikasikan karya cipta lagu milik Pencipta lagu atau musisi, tanpa menyadari pentingnya aturan hak ekonomi dan hak moral terkait hak cipta lagu. Akibat maraknya pelanggaran yang terjadi mengenai hak cipta khususnya mengenai lagu, tidak sedikit peran dari para musisi ataupun pencipta lagu yang menginginkan pembaharuan terkait peraturan hak cipta khususnya dalam penggunaan karya lagu di media sosial.  Adapun dalam penelitian  ini akan membahas tentang apa bentuk pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh para pembuat konten dalam penggunaan lagu di media sosial dan bagaimana bentuk penegakan hukum bagi para pembuat konten dalam penggunaan lagu media sosial. Bahwa  berdasarkan hasil analisis, dapat ditarik kesimpulan menjadi penting untuk dibuat dalam peraturan pemerintah yang secara spesifik mengenai ketentuan hak cipta dalam penggunaan lagu di media sosial yang kaitannya dengan hak ekonomi dan hak moral.  

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is caused by acute chronic respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). The inflammation of COVID-19 causes severe, moderate, or mild symptoms. The stage in carrying out efforts to avoid the formation of COVID-19 infection is an important target group, namely the grouping that is categorized as high risk, one of which is pregnant women. Currently, the distribution of COVID-19 prevention data for pregnant women is very limited. Objective: This literature review aims to identify the efforts that have been made to prevent the outbreak and spread of COVID-19 in pregnant women during the pandemic era. Methods: The research method is library research that collects and analyzes information on efforts to prevent COVID-19 among pregnant women during the past year during the prevention of the COVID-19 pandemic through the Google Scholar, PubMed, Springer, and Lancet databases. research articles. Take advantage of Covid-19 keywords. Results: prevention, infection, COVID-19, pregnancy. Results: Efforts to prevent COVID-19 include wearing masks, washing hands, maintaining physical distance after vaccination, exercising to stay fit, and eating balanced and nutritious food and lots of vitamins for endurance. Conclusion: Based on the literary studies that have been tried, the problem of COVID-19 in pregnant women can be controlled, but preventive actions must be tried to better regulate the spread of COVID-19.

Program Pengabdian masyarakat yang dilakukan tahun ini berfokus mengenai industri sektor pertanian maupun perkebunan seringkali diarahkan untuk mendorong sektor industri lainnya untuk menyediakan bahan baku. Dan hal ini menjadi kelemahan dalam meningkatkan lapangan usaha industri yang seharusnya dapat lebih menguntungkan banyak pihak. Selain itu, penggunaan internet menjadi salah satu media yang tidak tertinggal dalam meningkatkan produktivitas dan interaktif dengan target pasar dalam lapangan usaha sebuah industri. Kami berfokus pada usaha dalam mengoptimalkan hubungan antara sektor perkebunan dengan sektor industri agar bahan baku mentah hasil perkebunan dapat memiliki nilai tambah produk dan dapat menciptakan sumber daya manusia yang produktif. Berjalannya program ini, hasil yang telah tercapai sampai dengan 12 Juni 2021 yaitu, produksi 3 varian sambal (Sambal Bawang, Sambal Bajak, dan Chili Oil) yang di-packing dengan botol 150ml. Proses program ini dalam memproduksi sambal ‘Nyambel Neh’ sudah hampir mencapai tahap penjualan yang diharapkan mampu memberikan dampak dari segi ekonomi Padepokan Siti Dhumillah, Bogor.
 
 

The accounting, financial management, and taxation training activities for school managers are motivated by the responsibility of vocational high schools (SMK) to be able to make good accountability reports for aid funds provided by the government and other parties. It is hoped that this report can be prepared in accordance with applicable accounting principles. In addition, professional fund management allows schools to grow optimally and in the end is expected to be able to support a quality teaching and learning process. School administrators need to manage the funds they receive professionally. Schools as institutions that use funds in carrying out activities need to understand generally accepted tax rules and their application. Funds disbursed to schools will be monitored for their use and their accountability reports checked by authorized agencies such as the Supreme Audit Agency (BPK). Vocational High Schools that rarely have accounting staff will of course delegate this responsibility to school principals and treasurers who may also not have sufficient educational background and knowledge of accounting, financial statement preparation, school financial management, and taxation. This training is expected to help provide knowledge, understanding, and skills so that schools can organize the preparation of financial reports, manage finances transparently and apply procedures for collecting, depositing, and reporting school taxes.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia serta penerapan konsep diversi bagi anak penyandang disabilitas pelaku tindak pidana kekerasan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih sedikitnya penelitian mengenai penerapan diversi pada anak penyandang disabilitas. Kebaharuan dari penelitian ini adalah belum adanya penelitian yang membahas mengenai penerapan diversi bagi anak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana kekerasan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, untuk kepentingan pemeriksaan proses hukum, anak penyandang disabilitas berhak mendapakan pendampingan dari keluarga atau pendamping yang bersangkutan. Kedua, konsep diversi dapat diterapkan untuk kasus kekerasan yang dilakukan anak penyandang disabilitas mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga proses peradilan di Pengadilan Negeri.