Dalam prakteknya banyak kasus dimana seseorang dan biasanya masih memiliki ikatan darah dengan sorang anak dimana anak tersebut memiliki hak atas tanah dan anak tersebut masih di bawah umur  yang mana tanpa melakukan permohonan perwalian kepada Pengadilan Negeri melakukan peristiwa hukum peralihan hak atas tanah melalui cara jual beli mengatas namakan anak walinya. Syarat materiil maupun syarat formil untuk peralihan hak atas tanah oleh anak di bawah umur harus dipenuhi syaratnya sesuai dengan syarat jual beli tanah. Syarat jual beli materiil merupakan syarat yang bersangkutan mengenai fakta yang berkaitan dengan subyek dan obyek dari jual beli. Anak yang masih di bawah umur dianggap tidak cakap secara hukum untuk melakukan suatu perjanjian sehingga dibutuhkan seorang wali untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal ini adalah perbuatan hukum peralihan hak atas tanah semata-mata wali tersebut bertindak sebagai si anak. Dengan tidak terpenuhinya syarat jual beli tersebut akan menimbulkan suatu akibat hukum dalam proses peralihan hak atas tanah.

Pada dasarnya kewenangan peradilan untuk memberikan perwalian terhadap seseorang untuk mewakili anak belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan dan kebaikan anak, yang meliputi hak asuh terhadap anak dan juga harta kekayaannya serta pengelolaan barang anak tersebut. Pada intinya adalah mengenai perwalian anak sudah diatur di dalam KUHPerdata, Undang-undang dan juga KHI. Tanggung jawab hukum seorang wali ditunjuk oleh Pengadilan untuk mengawasi harta benda keagamaan anak yang berada dibawah perwaliannya untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik dan tanggung jawab harta benda anak yang berada di bawah perwalian serta kerugian yang timbul karena kesalahan maupun kelalaiannya.  Jika orang tua dari anak yang belum dewasa tersebut  meninggal dunia maka anak akan mendapatkan harta yang diwarisi dari orang tuanya, maka anak itu harus diwakili oleh walinya, maka akibatnya harta peninggalan itu diperoleh seorang anak atas peristiwa warisannya adalah orang tuanya dapat memenuhi rasa keadilan dan hukum kepastian. Mengenai hak asuh, termasuk didalamnya wali yang ditunjuk atau ditunjuk oleh hakim melalui penetapan pengadilan.

Penulisan ini menulis mengenai pentingnya mengurus akta kematian bagi ahli waris. Lebih khususnya membahas mengenai apa itu akta kematian, teori yang digunakan, ahli waris, harta warisan dan faktor-faktor penghambat pembuatan akta kematian. Penulisan ini didasari dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 44 ayat (1). Pengurusan akta kematian ini memberikan manfaat bagi seseorang yang ditinggalkan. Manfaat tersebut adalah guna untuk mengurus harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Pengurusan akta kematian dan akibat hukum setelahnya yaitu waris tertuang pada Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Benda. Penulisan ini juga menjelaskan bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah untuk menyemarakkan dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya akta kematian.
 

Penelitian ini mengkaji mengenai Kepastian hukum pembagian waris orang yang dianggap hilang berdsarkan penetapan ketidakhadiran di Pengadilan, akibat hukum dan pengurusan hak dan kewajiban pembagian waris, dan fakotr-faktor orang dapat dikatakan menghilang. Penetapan Pengadilan Negeri terkait orang yang dianggap hilang dilihat dari segi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 463 sampai dengan Pasal 495, dan pembagian waris terhadap ahli warisnya, serta keadaan apabila orang yang dianggap hilang kembali atau terdapat kabar bahwa ia masih hidup, dan akibat hukum dari perkawinan dari suami atau istri si tidak hadir ketika istri atau suami dari si tidak hadir akan melangsungkan perkawinan baru dengan pihak lain.

The purpose of this study is to determine the role of the Notary in the legal certainty of the power of attorney to sell the object in bankruptcy and to be able to find out the legal consequences and legal liability. Decision on Declaration of Bankruptcy The debtor by law loses his right to control and manage the assets he owns. All debtor assets, both existing and future, are subject to general confiscation. This method of writing is qualitatively analytical and uses normative juridical research methods that are oriented to data sourced from literature and literature studies. The research method resulted in the conclusion that bankruptcy will end if you file a re-suit or other lawsuit to the commercial court on the object of the object can be transferred if another lawsuit is made to the court for the bankruptcy case. Deed of transfer of assets, binding of deed on material security, and making a notarial deed of sale under the hands of defecated goods in the process of settling bankrupt assets. In this case, the notary can be subject to criminal action if it is proven that the legal action he has done causes losses to creditors. The novelty of previous research, there are already studies that discuss this research, however, each study has its own characteristics. This study emphasizes the role of a notary and the legal certainty of the power of attorney to sell the object in bankruptcy and legal responsibility.  Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Notaris dalam terkait kepastian hukum akta kuasa menjual terhadap objek yang di pailitkan dan untuk dapat mengetahui akibat hukum serta pertanggung jawaban hukum. Putusan pernyataan pailit debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang ia miliki. Seluruh Aset debitur, baik yang ada maupun yang akan ada dikenakan sita umum. Metode penulisan ini bersifat kualitatif analitif dan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berorientasi pada data yang bersumber dar literatur maupun studi kepustakaan. Metode penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan kepailitan akan berakhir apabila mengajukan gugatan ulang atau lain ke pengadilan niaga atas objek benda tersebut dapat beralih bila dilakukan gugatan gugatan lain kepada pengadilan atas boedel pailit tersebut.hasil penelitian yang didapatkan dari penelitian ini bahwa peran Notaris dalam proses kepailitan ialah membuat akta terhadap pengalihan aset, membuat pengikatan akta terhadap jaminan kebendaan dan membuat akta notarial penjualan di bawah tangan dalam proses pemberesan harta pailit. Notaris dalam hal ini dapat dikenakan tidakan pidana apabila terbukti terhadap perbuatan hukum yang dilakukkannya menimbulkan kerugian bagi para kreditur. Kebaharuan penelitian sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas penelitian ini namun, setiap penelitian memiliki karaketristik masing-masing. Penelitian ini lebih menekankan peran Notaris serta kepastian hukum akta kuasa menjual terhadap objek yang di pailitkan dan serta tanggung jawab hukum.    

Management of education in an educational organization is very important to do to create a special educational atmosphere for effective, efficient and conducive learning so that educational goals can be easily achieved. The purpose of this research is to describe the management of education, namely the management of learning, classrooms, teachers and offices and to describe the impact of education management on the quality of education in KB Nur-Masithah Sampang. The research method is a case study approach. Data collection techniques with interviews, observation and documentation. Data analysis technique with reduction, data presentation and conclusion drawing. While the data validity technique is triangulation of sources and techniques.
The results showed: the management of education in the aspect of learning management by setting the learning schedule into three parts, namely thematic, religion and sports and educational games. Aspects of classroom management by grouping the class into 2 parts, namely the age group of 3-4 years and the age group of 5-6 years. Aspects of teacher management by dividing teachers based on class groups. Aspects of office management by arranging the teacher's room and office. While the impact of education management on school quality is that learning runs and is efficient, principals can measure learning success and teachers can measure and control student achievement.

Education that is able to support future development is education that is able to develop all the potential of children, so that children can face and be able to solve life problems that they will face. initial assessment or pre-study of basic science skills, children get a minimum score of 20 and a maximum score of 40. Meanwhile, after the action is given in the first cycle, the maximum score obtained increases to 60 and the minimum score is 38. The percentage gain before the action is given is 42.20%, after the action is given in the first cycle increased by 68.38%. This shows that based on the percentage of data it can be seen that in the first cycle the increase obtained is 26.18%. So it can be concluded that the provision of action in the form of a contextual approach in the learning process can develop basic science skills for children aged 5-6 years, especially at PAUD Citra Lestari Sawangan Depok.

The purpose of this study was to determine the effect of plastic cups & marbles props on the level of understanding, activity and understanding and activities of students in learning mathematics. This study uses a quantitative research method with a Quasi Experimental Design research design. The population in this study were all students of SD Negeri Mlajah 2 Bangkalan as many as 454 students, the samples were class IIa and class IIb, the determination of the sample was carried out using purposive sampling. The results showed that 1) there was an effect of plastic cups & marbles props on the level of students' understanding of mathematics learning and obtained a sig value. of 0.012 < 0.05 for class A and 0.004 < 0.05 for class B. 2) There is an effect of teaching aids plastic cups & marbles on student activities in class A mathematics learning with a value of sig. of 0.000 < 0.05. 3) there is no effect of plastic cups & marbles props on student activities in class B mathematics learning with a sig. of 0.986 > 0.05 in accordance with the criteria for the Multivariate Analysis of Variance test.

Competitive Early Childhood Education Management is a systemic and systematic activity carried out by the head to improve the performance of educators through various Early Childhood Education activity programs that are in accordance with the standards and development of children. The approach used in this research is a qualitative approach using the case study method. The data collection techniques used are observation, interviews, and documentation studies. The results of this study are that the planning carried out by the principal and educators of Thoyyibah Kindergarten is divided into three stages, namely long-term, medium-term and short-term planning, the implementation follows include teachers in education and training programs, while development is to provide supporting facilities. The conclusion of this study is that teacher education and training is an alternative in increasing competence, it is recommended that the problem is that teachers lack competence. The solution is teacher education and training.

Early childhood education in Indonesia is gathered in one organization called Himpaudi. The function of the organization is to maintain the quality and credibility of early childhood learning so that it is in accordance with the development and age of the child. Himpaudi has a march that has many important meanings, one of which is (1) that early childhood education is accommodated by an early childhood education institution that functions as a place for children to be creative. (2) educators in early childhood education institutions are obliged to carry out education with joy and a radiant face. (3) Early childhood education institutions must organize education by forming the character of early childhood who are honest, friendly and always want to try. Thus, the existence of early childhood education institutions is able to form early childhood who are religious and have good morals and social spirit.