Penelitian ini dilakukan di Agen Resmi Bus Patas AC/Executive PO. Ramayan, Semarang. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh persepsi harga, kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan dengan citra merek sebagai variabel intervening. Populasi dan sampel penelitian ini adalah penumpang Bus Patas AC/Executive PO. Ramayana. Jumlah responden sebagai sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Analisis data berupa uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji heterokedatisitas, uji multikorelas, uji linearitas, analisis regresi berganda, uji koefisien determinan, uji F, dan uji t. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi harga berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Variabel citra merek signifikan memediasi pengaruh variabel persepsi harga (X1) terhadap varaibel kepuasan pelanggan (Y2).  This research was conducted at the Patas AC/Executive PO Bus Authorized Agent. Ramayan, Semarang. The purpose of this study was to determine the effect of price perception, service quality on customer satisfaction with brand image as an intervening variable. The population and sample of this study were Patas AC/Executive PO Bus passengers. Ramayana. The number of respondents as a sample in this study were 100 respondents. Data analysis in the form of validity test, reliability test, normality test, heteroscedasticity test, multicorrelation test, linearity test, multiple regression analysis, determinant coefficient test, F test, and t test.   The results of this study indicate that price perception has a significant effect on customer satisfaction. Service quality has a significant effect on customer satisfaction. The brand image variable significantly mediates the effect of the price perception variable (X1) on the customer satisfaction variable (Y2)

Money laundering is a crime that can result in significant losses for the state since it can impair the national economy or state finances through a variety of criminal behaviours, and it is also very harmful to community actions. This study intends to describe the government's efforts to combat money laundering in internet banking, specifically in the case of Bank Indonesia. This study uses normative legal research as an approach. The establishment of a Special Work Unit based on Bank Indonesia External Circular No. 11/31/DPNP of November 30, 2009, is the outcome of the implementation of the Money Laundering Law on the prevention of money laundering in the online banking system, according to the findings of the research. In addition, banks must also implement CDD and EDD policies. Customer Due Diligence (CDD) is a process by which the bank must identify, verify, and monitor transactions to ensure that they are in line with the customer's profile. Because there is a substantial danger of money laundering and terrorism funding in the bank's interaction with its customers, the bank must conduct an intensive CDD method called Enhanced Due Diligence (EDD). In the position as the executor of anti-tipping off, which means that in bank activities, especially in reporting suspicious financial transactions, the bank is obliged to keep the reporting information confidential to the customer concerned. An information management system that supports an effort to prevent money laundering crimes must be owned by banks to facilitate monitoring in order to analyze suspicious finances.Pencucian uang menjadi salah satu kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi negara karena dapat mengancam serta merugikan negara dengan meningkatnya berbagai tindakan ilegal, dan juga sangat merugikan masyarakat. Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya pemerintah dalam hal ini adalah Bank Indonesia menanggulangi money laundering dalam perbankan online. Studi hukum normatif digunakan sebagai metode dalam studi ini. Berdasarkan studi yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa upaya Bank Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana money laundering dalam sistem perbankan online adalah dengan pembentukan suatu Unit Kerja Khusus berdasarkan Surat Edaran Ekstern Bank Indonesia No.11/31/DPNP tanggal 30 Nopember 2009. Selain itu bank juga harus menerapkan kebijakan CDD dan EDD. Customer Due Diligence (CDD) adalah proses dimana bank harus mengidentifikasi, memverifikasi, dan memantau transaksi untuk memastikan kesesuaiannya dengan profil nasabah. Karena adanya bahaya pencucian uang dan pendanaan terorisme yang cukup besar dalam interaksi bank dengan nasabahnya, bank harus melakukan metode CDD intensif yang disebut Enhanced Due Diligence (EDD). Dalam kedudukannya sebagai pelaksana anti tipping off, yang artinya dalam kegiatan bank khususnya dalam pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, bank wajib merahasiakan keterangan pelaporan terhadap nasabah yang bersangkutan. Sistem manajemen informasi yang turut mendukung sebagai upaya penanggulangan tindak pidana pencucian uang harus dimiliki oleh perbankan sebagai sarana kemudahan dalam memantau dan menganalisis keuangan yang mancurigakan.    

This article aims to examine the importance of realizing responsive land registration in the era of disruption to support people's welfare and examine the form of responsive land registration in the era of disruption to support people's welfare. Land registration has a high urgency because it is one of the elements in supporting the welfare of the people. This welfare is related to legal certainty and the fulfillment of governance needs which is manifested in guaranteeing legal protection for land management. However, there are still various problems related to land registration, especially in the era of disruption that demands optimization of technology. Therefore, changes are needed with responsive land registration as a solution. This article includes normative legal research with a statutory and conceptual approach. The urgency is to show a prescriptive on what should be applied to the legal issues under study, especially finding a form of land registration that is responsive in the era of disruption. The results show: (i) The urgency of realizing responsive land registration in the era of disruption to support people's welfare is that there are still land conflicts, the need for an efficient land registration mechanism and maximizing technology; (ii) Responsive forms of land registration in the era of disruption to support people's welfare are realized by: efficiency of land registration by means of information technology, optimization of responsive land registration by expanding community participation facilities, and accountability of land registration by revitalizing land stakeholders.Artikel ini bertujuan untuk mengkaji  pentingnya mewujudkan pendaftaran tanah responsif pada era disrupsi sebagai penunjang kesejahteraan rakyat, dan mengkaji tentang bentuk pendaftaran tanah responsif pada era disrupsi sebagai penunjang kesejahteraan rakyat. Pendaftaran tanah penting untuk menunjang kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan berkaitan dengan jaminan perlindungan hukum pengelolaan tanah. Masih terdapat permasalahan pendaftaran tanah pada era disrupsi yang menuntut optimalisasi teknologi menghadapi perubahan. Diperlukan perubahan pendaftaran tanah responsif sebagai jalan keluar. Artikel ini termasuk penelitian hukum normatif, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, analisis deduktif dengan pendekatan perundangan serta konseptual. Hasil penelitian menunjukkan: urgensi mewujudkan pendaftaran tanah responsif pada era disrupsi sebagai penunjang kesejahteraan rakyat adalah maraknya konflik pertanahan, kebutuhan mekanisme pendaftaran tanah yang efisien dan memaksimalkan teknologi;   bentuk pendaftaran tanah responsif pada era disrupsi diwujudkan dengan efisiensi pendaftaran tanah dengan teknologi informasi, optimalisasi pendaftaran tanah responsif dengan memperluas partisipasi masyarakat, akuntabilitas pendaftaran tanah dengan revitalisasi stakeholder pertanahan.      

<p>Di Kelurahan Tlogosari Wetan Kecamatan Pedurungan terdapat masyarakat baik individu maupun pengusaha yang telah mendirikan dan membuka outlet usaha kuliner cepat saji berbahan dasar ayam filled, salah satunya yaitu pelaku usaha Sade Ayam . Adapun keunggulan yang dimiliki oleh pelaku usaha sade ayam yaitu harga yang rendah, diferensiasi produk, dan rasa. Akan tetapi pelaku usaha Sade Ayam penerapan dalam pengelolaan manajemen dari segi produksi, pemasaran, keuangan serta pengembangan usaha belum maksimal. Hal ini menyebabkan jumlah pemesanan belum optimal.</p><p>Permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha Sade Ayam adalah belum maksimalnya penerapan pengelolaan manajemen (manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan) serta pengembangan usaha, yang berdampak pada pemesanan yang belum optimal. Solusi yang ditawarkan adalah pendampingan dan pelatihan dalam pengelolaan manajemen, memotivasi dalam pengembangan usaha, menciptakan strategi dalam produksi dan pemasaran</p>Hasil yang diperoleh dari kegiatan pada pelaku usaha sade ayam bahwa pelaku usaha menerapkan pengelolaan dalam bidang manajemen dengan manajemen prosuksi, pemasaran dan keuangan, pelaku usaha termotivasi dalam mengembangan usaha dengan berbagai keunggulan yang dimiliki, sehingga akan berdampak pada peningkatkan angka pemesanan .

This study aims to determine the correlation between parity and the incidence of primary postpartum hemorrhage. The research design used is a cross-sectional correlation design. This study was conducted at the Public Health Center (Puskesmas) in Pulau Untung Jawa Village, Kepulauan Seribu Selatan District, DKI Jakarta in 2021. The population in this study was mothers who experienced postpartum hemorrhage (500 ml/more) at gestational age ≥ 20 weeks in the first 24 hours after delivery. The sampling technique used in this study was saturated sampling. The data were analyzed using the Chi-squared test. From the results of the study, it was found that 29 cases of primary postpartum hemorrhage occurred. Most incidences of primary postpartum hemorrhage occurred at a high parity level (more than 1) as many as 20 cases (68.97%). After analyzing the data using the Chi-squared test based on dk = 1 and α = 0.05, the Chi-square table = 3.48 while the calculated Chi-square count = 4.16. The conclusion is obtained by comparing X² count with X² table, it is found that X² count is > X² table, which means that there is a correlation between parity and the incidence of primary postpartum hemorrhage. It means that women with high parity have a greater risk of experiencing primary postpartum hemorrhage. With the high incidence of primary postpartum hemorrhage at high parity, it is hoped that healthcare facilities can provide more intensive services. Preventive measures should be started since women are pregnant by doing good antenatal care, providing information about the occurrence of primary postpartum hemorrhage and paying attention to predisposing factors or history of primary postpartum hemorrhage.

This research aims to determine the effect of liquidity and profitability on stock prices in Islamic companies listed in the JII in 2017-2019. This study uses independent variables of liquidity and profitability, variables depending on stock prices, secondary data in financial statements in Islamic companies listed in the JII in 2017-2019, and research in descriptive quantitative approaches. The analytical tool used is multiple linear analysis. The result of this study is that the ratio of liquidity and profitability affects the stock price; using the F test of independent variables influence simultaneously against dependent variables, the overall calculation shows that the independent variable explained against the dependent variable by the remaining 65.5% influenced by other variables that were not examined in this study.

This study aims to determine the ecranization of Rweinda's Antares novel into the Antares film directed by Rizal Mantovani, namely in the form of shrinking, adding, and varying changes. This research is limited to ecranization analysis of intrinsic elements (plot, characters, and setting). Therefore, this study will describe: (1) the ecranization of Rweinda's novel Antares in the film Antares directed by Rizal Mantovani, (2) the ecranization of the addition of the novel Antares by Rweinda into the film Antares directed by Rizal Mantovani, and (3) the ecranization of changes varies from the novel Antares by Rweinda to the film Antares directed by Rizal Mantovani.
This study used descriptive qualitative method. The subject of this research is a novel entitled Antares by Rweinda and the film Antares directed by Rizal Mantovani. Data collection procedures in this study used reading techniques, viewing techniques, and note-taking techniques.

Reduplication is a study of morphology regarding the process of repeating words, either in whole or in part, with varying phonemes or not, in combination with affixes or not, and becomes a language unit as a phonological and grammatical tool. This research was conducted to find out how the form and meaning of the reduplication of the Ngaju Dayak language in the stories of Tambun and Bungai are found in the book "The Ot Danum from Tumbang Miri until Tumbang Rungan".
This study uses a qualitative research method with a descriptive approach and the data are taken from a book about legend stories about the Ngaju Dayak in a book entitled "The Ot Danum from Tumbang Miri until Tumbang Rungan".   Data collection techniques on this research is a listening and note-taking technique. Data analysis techniques used is according to Matthew B. Miles and A. Michael Huberman which is divided into three namely data reduction, data display or data presentation, as well as conclusions and conclusions verification. The results of the research on the legendary stories about Tambun and Bungai in a book entitled "The Ot Danum from Tumbang Miri until Tumbang Rungan" shows that (1) there are 4 forms of reduplication and 3 types of reduplication meanings in this study. The results of the study also has implications for literary learning for grade X senior high school students in second semesters, especially KD 3.4, and KD 4.4.

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki hutan terbesar di dunia, hutan sebagai satu unsur penting pengatur iklim. Hutan harus dikelola dengan baik karena manfaat dan peran hutan sangat penting bagi kehidupan. Namun, hutan Indonesia mengalami kerusakan karena berbagai faktor. Pemerintah mendukung kegiatan pemulihan hutan melalui program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang terdiri dari kegiatan reboisasi dan penghijauan. Untuk mewujudkan hasil yang baik dalam kegiatan RHL dibutuhkan peran-peran dari pihak non pemerintah, dengan melibatkan NGO sebaga aktor-aktor baru selain pemerintahan yang dapat membantu negara untuk menyelesaikan permasalahan kehutanan dan dampak yang ditimbulkan dari kerusakan hutan. Metode penelitian ini yaitu Studi kepustakaan dengan sumber data primer didapatkan ketika melakukan kegiatan magang pada salah satu NGO di Jakarta yaitu PATTIRO dan data sekunder didapatkan melalui literatur seperti jurnal, buku, atau FGD. Hasil penelitian yaitu adanya dukungan dari pihak atau aktor selain pemerintahan dapat meringankan beban yang harus dihadapi negara dalam mengatasi permasalahan kehutanan. NGO PATTIRO salah satu yang memiliki kepedulian terkait permasalah hutan. Dengan tiga peran yang dimiliki NGO PATTIRO yaitu sebagai pelaksana, katalis, dan mitra.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa pengaruh Profitabilitas terhadap pengungkapan ICSR pada perusahaan yang terdaftar di JII periode 2017-2020. Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu Profitabilitas.Variabel dependennya adalah pengungkapan ICSR. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data sekunder yaitu laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di JII. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Return on Asset (ROA) memiliki pengaruh secara tidak langsung terhadap pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) pada perusahaan yang terdaftar di JII periode 2017 hingga 2020. Return on Equity (ROE) dan Net Profit Margin (NPM) tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) pada perusahaan yang terdaftar di JII periode 2017 hingga 2020.
Kata Kunci: Pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility, Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM), Jakarta Islamic Indeks.