Tampilan desain interface website yang menarik akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap minat penggunanya. Disamping fasilitas dan sistem yang disediakan dalam sebuah website, desain interface merupakan hal utama yang menjadi pertimbangan pengguna website. Logo sebagai personal branding turut andil menambah daya tarik dalam representasi visual perusahaan. Dalam penelitian ini akan dilakukan perancangan interface website dengan pemilihan layout, warna dan tipografi yang bergaya simpel dan modern. Gaya ini dipilih karena mewakili karakteristik gaya hidup manusia di jaman sekarang yang selalu menginginkan segala sesuatu serba mudah, cepat tetapi tidak ketinggalan jaman namun tetap mengusung nilai tradisi budaya lokal. Perancangan layout akan memperhatikan kaidah desain secara umum seperti balance, proporsi dan unity dan sebagainya.
Kata Kunci: desain, simpel modern, website.
 

Secara umum, transaksi kredit membawa risiko piutang tak tertagih. Permasalahan lainnya, kerap kali sistem informasi akuntansi tidak bekerja secara efektif.  Maka dari itu, perusahaan memerlukan sistem informasi akuntansi kontro internal untuk menghindari resiko ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian piutang dalam menentukan data kreditur yang tidak lancar berdasarkan analisa umur piutang dan mempermudah dalam penyajian laporan keuangan secara cepat, tepat dan akurat   PD. BPR BKK Batang Cabang Gringsing bergerak di bidang keuangan ,  yang beralamat Jl. Raya Plelen, Plelen Gringsing Kabupaten Batang Jawa Tengah 51281 Indonesia. Hasil dari peneitian ini adalah Sistem Informasi Akuntansi Pengendalian Piutang Dengan Metode Umur Piutang Pada PD. BPR BKK Batang Cabang Gringsing. Selain itu berdasarkan penelitian tersebut sistem pengendalian piutang di PD. BPR BKK Batang Cabang Gringsing masih kurang memadai dalam hal prosedur , pemantauan serta informasi dan komunikasi kerap kali sistem informasi akuntansi tidak bekerja secara efektif.

Pengelolaan bank sampah menjadi permasalahan utama karena bendahara bank sampah masih melakukan pencatatan data nasabah, pembukuan timbangan timbangan, dan saldo nasabah secara manual dengan menuliskannya ke dalam buku catatan sedangkan peneliti mendokumentasikan proses pencatatan berat timbangan dan jenis timbangan. sampah yang masuk, buku catatan yang digunakan untuk mencatat seluruh proses transaksi bank sampah terselip di antara sampah kertas yang ditimbang dan hanya ada satu pegawai yang mencatat seluruh kegiatan transaksi bank sampah GRLH sampai dengan pencetakan laporan akhir, hal ini menyebabkan keterlambatan proses pelayanan kepada pelanggan dengan jumlah nasabah mencapai 50 orang sedangkan setiap nasabah menyetorkan sampah lebih dari 5 kg – 10 kg dengan jenis sampah yang berbeda-beda, serta keakuratan data transaksi keuangan dan sampah yang masuk pada saat menyusun laporan bulanan belum akurat. Berikut adalah contoh tabel saldo nasabah di Bank Sampah Guyub Rukun Rukun Dinas Lingkungan Hidup (GRLH)

Rental of heavy equipment is the main business of PT. Tatabumi Adhiraya. In the rental business, PT. Tatabumi Adhiraya not want any loss that may be experienced by PT. Tatabumi Adhiraya as the owner of the heavy equipment and customers as service users heavy equipment. Reporting system with manually recording still certainly will affect the company's performance. It is considered less effective and efficient in supporting employee productivity and satisfaction will certainly affect the customer plus their high mobility leaders of PT. Tatabumi Adhiraya and those customers who do not always be in one place for long periods of time. Of these problems led to the idea to create a web-based application with GPS Tracker, which can perform recording therein the use of heavy equipment in real time and the results can be seen directly by the company and its customers. Pengembaangan method used system is SDLC (System Development Life Cycle). Using .Net programming language and MySQL as the database. Supported by the availability of the Internet network and provider of GPS Tracker, the application is expected to provide easiness like recapitulation receivable, contract data summary, recapitulation of payments that can support the performance of employees of PT. Tatabumi Adhiraya and customer satisfaction as well as reports required by the leadership of the PT. Tatabumi Adhiraya or customers can be seen easily, quickly and accurately.

MS Glow is one of the beauty care brands in Indonesia, which this local brand is very popular because it offers benefits that can brighten the skin. The company's strategy is to take advantage of promotions by collaborating with Celebrity Endorsers. This research was motivated by the phenomenon of the extremely high of MS Glow products sales which caused MS Glow consumers to burst amid intense competition in the cosmetics industry in Indonesia and the presence of many new cosmetic brands emerging. This study aims to analyze the influence of celebrity endorsers and brand image simultaneously on consumers' buying interest in MS Glow products. The population in this study is MS Glow consumers in East Java who have used MS Glow products at least three times and have witnessed celebrity endorsers campaigning for MS Glow products. The sampling method used is non-probability sampling and purposive sampling is used data collection. The data were collected using a questionnaire which a sample of 100 respondents was taken. The type of research in this research is descriptive quantitative research using multiple linear regression analysis, coefficient of determination, partial test (T Test), and simultaneous test (Test F). The results in this study show that the celebrity endorser variable (X1) and the brand image variable (X2) partially (T Test) have a positive and significant influence on consumers' buying interest, while simultaneously (Test F) the celebrity endorser (X1) and brand image (X2) variables have a positive and significant influence on consumers' buying interest (Y). With R-Square Adjusted produced as much as 55.2% and the remaining 44.8% influenced by other variables.

Penelitian ini dilakukan di Agen Resmi Bus Patas AC/Executive PO. Ramayan, Semarang. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh persepsi harga, kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan dengan citra merek sebagai variabel intervening. Populasi dan sampel penelitian ini adalah penumpang Bus Patas AC/Executive PO. Ramayana. Jumlah responden sebagai sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Analisis data berupa uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji heterokedatisitas, uji multikorelas, uji linearitas, analisis regresi berganda, uji koefisien determinan, uji F, dan uji t. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi harga berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Variabel citra merek signifikan memediasi pengaruh variabel persepsi harga (X1) terhadap varaibel kepuasan pelanggan (Y2).  This research was conducted at the Patas AC/Executive PO Bus Authorized Agent. Ramayan, Semarang. The purpose of this study was to determine the effect of price perception, service quality on customer satisfaction with brand image as an intervening variable. The population and sample of this study were Patas AC/Executive PO Bus passengers. Ramayana. The number of respondents as a sample in this study were 100 respondents. Data analysis in the form of validity test, reliability test, normality test, heteroscedasticity test, multicorrelation test, linearity test, multiple regression analysis, determinant coefficient test, F test, and t test.   The results of this study indicate that price perception has a significant effect on customer satisfaction. Service quality has a significant effect on customer satisfaction. The brand image variable significantly mediates the effect of the price perception variable (X1) on the customer satisfaction variable (Y2)

Money laundering is a crime that can result in significant losses for the state since it can impair the national economy or state finances through a variety of criminal behaviours, and it is also very harmful to community actions. This study intends to describe the government's efforts to combat money laundering in internet banking, specifically in the case of Bank Indonesia. This study uses normative legal research as an approach. The establishment of a Special Work Unit based on Bank Indonesia External Circular No. 11/31/DPNP of November 30, 2009, is the outcome of the implementation of the Money Laundering Law on the prevention of money laundering in the online banking system, according to the findings of the research. In addition, banks must also implement CDD and EDD policies. Customer Due Diligence (CDD) is a process by which the bank must identify, verify, and monitor transactions to ensure that they are in line with the customer's profile. Because there is a substantial danger of money laundering and terrorism funding in the bank's interaction with its customers, the bank must conduct an intensive CDD method called Enhanced Due Diligence (EDD). In the position as the executor of anti-tipping off, which means that in bank activities, especially in reporting suspicious financial transactions, the bank is obliged to keep the reporting information confidential to the customer concerned. An information management system that supports an effort to prevent money laundering crimes must be owned by banks to facilitate monitoring in order to analyze suspicious finances.Pencucian uang menjadi salah satu kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi negara karena dapat mengancam serta merugikan negara dengan meningkatnya berbagai tindakan ilegal, dan juga sangat merugikan masyarakat. Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya pemerintah dalam hal ini adalah Bank Indonesia menanggulangi money laundering dalam perbankan online. Studi hukum normatif digunakan sebagai metode dalam studi ini. Berdasarkan studi yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa upaya Bank Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana money laundering dalam sistem perbankan online adalah dengan pembentukan suatu Unit Kerja Khusus berdasarkan Surat Edaran Ekstern Bank Indonesia No.11/31/DPNP tanggal 30 Nopember 2009. Selain itu bank juga harus menerapkan kebijakan CDD dan EDD. Customer Due Diligence (CDD) adalah proses dimana bank harus mengidentifikasi, memverifikasi, dan memantau transaksi untuk memastikan kesesuaiannya dengan profil nasabah. Karena adanya bahaya pencucian uang dan pendanaan terorisme yang cukup besar dalam interaksi bank dengan nasabahnya, bank harus melakukan metode CDD intensif yang disebut Enhanced Due Diligence (EDD). Dalam kedudukannya sebagai pelaksana anti tipping off, yang artinya dalam kegiatan bank khususnya dalam pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, bank wajib merahasiakan keterangan pelaporan terhadap nasabah yang bersangkutan. Sistem manajemen informasi yang turut mendukung sebagai upaya penanggulangan tindak pidana pencucian uang harus dimiliki oleh perbankan sebagai sarana kemudahan dalam memantau dan menganalisis keuangan yang mancurigakan.    

This article aims to examine the importance of realizing responsive land registration in the era of disruption to support people's welfare and examine the form of responsive land registration in the era of disruption to support people's welfare. Land registration has a high urgency because it is one of the elements in supporting the welfare of the people. This welfare is related to legal certainty and the fulfillment of governance needs which is manifested in guaranteeing legal protection for land management. However, there are still various problems related to land registration, especially in the era of disruption that demands optimization of technology. Therefore, changes are needed with responsive land registration as a solution. This article includes normative legal research with a statutory and conceptual approach. The urgency is to show a prescriptive on what should be applied to the legal issues under study, especially finding a form of land registration that is responsive in the era of disruption. The results show: (i) The urgency of realizing responsive land registration in the era of disruption to support people's welfare is that there are still land conflicts, the need for an efficient land registration mechanism and maximizing technology; (ii) Responsive forms of land registration in the era of disruption to support people's welfare are realized by: efficiency of land registration by means of information technology, optimization of responsive land registration by expanding community participation facilities, and accountability of land registration by revitalizing land stakeholders.Artikel ini bertujuan untuk mengkaji  pentingnya mewujudkan pendaftaran tanah responsif pada era disrupsi sebagai penunjang kesejahteraan rakyat, dan mengkaji tentang bentuk pendaftaran tanah responsif pada era disrupsi sebagai penunjang kesejahteraan rakyat. Pendaftaran tanah penting untuk menunjang kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan berkaitan dengan jaminan perlindungan hukum pengelolaan tanah. Masih terdapat permasalahan pendaftaran tanah pada era disrupsi yang menuntut optimalisasi teknologi menghadapi perubahan. Diperlukan perubahan pendaftaran tanah responsif sebagai jalan keluar. Artikel ini termasuk penelitian hukum normatif, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, analisis deduktif dengan pendekatan perundangan serta konseptual. Hasil penelitian menunjukkan: urgensi mewujudkan pendaftaran tanah responsif pada era disrupsi sebagai penunjang kesejahteraan rakyat adalah maraknya konflik pertanahan, kebutuhan mekanisme pendaftaran tanah yang efisien dan memaksimalkan teknologi;   bentuk pendaftaran tanah responsif pada era disrupsi diwujudkan dengan efisiensi pendaftaran tanah dengan teknologi informasi, optimalisasi pendaftaran tanah responsif dengan memperluas partisipasi masyarakat, akuntabilitas pendaftaran tanah dengan revitalisasi stakeholder pertanahan.      

<p>Di Kelurahan Tlogosari Wetan Kecamatan Pedurungan terdapat masyarakat baik individu maupun pengusaha yang telah mendirikan dan membuka outlet usaha kuliner cepat saji berbahan dasar ayam filled, salah satunya yaitu pelaku usaha Sade Ayam . Adapun keunggulan yang dimiliki oleh pelaku usaha sade ayam yaitu harga yang rendah, diferensiasi produk, dan rasa. Akan tetapi pelaku usaha Sade Ayam penerapan dalam pengelolaan manajemen dari segi produksi, pemasaran, keuangan serta pengembangan usaha belum maksimal. Hal ini menyebabkan jumlah pemesanan belum optimal.</p><p>Permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha Sade Ayam adalah belum maksimalnya penerapan pengelolaan manajemen (manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan) serta pengembangan usaha, yang berdampak pada pemesanan yang belum optimal. Solusi yang ditawarkan adalah pendampingan dan pelatihan dalam pengelolaan manajemen, memotivasi dalam pengembangan usaha, menciptakan strategi dalam produksi dan pemasaran</p>Hasil yang diperoleh dari kegiatan pada pelaku usaha sade ayam bahwa pelaku usaha menerapkan pengelolaan dalam bidang manajemen dengan manajemen prosuksi, pemasaran dan keuangan, pelaku usaha termotivasi dalam mengembangan usaha dengan berbagai keunggulan yang dimiliki, sehingga akan berdampak pada peningkatkan angka pemesanan .

This study aims to determine the correlation between parity and the incidence of primary postpartum hemorrhage. The research design used is a cross-sectional correlation design. This study was conducted at the Public Health Center (Puskesmas) in Pulau Untung Jawa Village, Kepulauan Seribu Selatan District, DKI Jakarta in 2021. The population in this study was mothers who experienced postpartum hemorrhage (500 ml/more) at gestational age ≥ 20 weeks in the first 24 hours after delivery. The sampling technique used in this study was saturated sampling. The data were analyzed using the Chi-squared test. From the results of the study, it was found that 29 cases of primary postpartum hemorrhage occurred. Most incidences of primary postpartum hemorrhage occurred at a high parity level (more than 1) as many as 20 cases (68.97%). After analyzing the data using the Chi-squared test based on dk = 1 and α = 0.05, the Chi-square table = 3.48 while the calculated Chi-square count = 4.16. The conclusion is obtained by comparing X² count with X² table, it is found that X² count is > X² table, which means that there is a correlation between parity and the incidence of primary postpartum hemorrhage. It means that women with high parity have a greater risk of experiencing primary postpartum hemorrhage. With the high incidence of primary postpartum hemorrhage at high parity, it is hoped that healthcare facilities can provide more intensive services. Preventive measures should be started since women are pregnant by doing good antenatal care, providing information about the occurrence of primary postpartum hemorrhage and paying attention to predisposing factors or history of primary postpartum hemorrhage.