Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum wanprestasi atas perbuatan debitur dan kekuatan eksekutorial terhadapan permohonan lelang eksekusi hak tanggungan oleh kreditur. Lelang eksekusi hak tanggungan lahir karena debitur melakukan wanprestasi terhadap suatu perjanjian dan dalam hal ini pihak kreditur berhak melakukan lelang eksekusi sebagai pemegang jaminan untuk mendapatkan kembali haknya. Lelang merupakan cara penyelesaian hak tanggungan dan merupakan cara terakhir yang dilakukan oleh kreditur, apabila cara-cara penyelesaian lainnya yang telah ditawarkan tidak ditanggapi oleh debitur. Sebelum melakukan lelang eksekusi, kreditur juga perlu melakukan negosiasi terlebih dahulu dengan debitur untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara yang terbaik untuk kedua belah pihak. Apabila masih belum menemuikan kesepakatan baru dilakukan lelang eksekusi hak tanggungan milik debitur. Penelitian ini   menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Perbedaan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah pada artikel ini membahas terkait kedudukan hukum wanprestasi dalam UUHT dan kekuatan eksekutorial terhadap permohonan lelang eksekusi hak tanggungan oleh kreditur atas debitur wanprestasi.  This paper aims to analyze the legal position of default on the actions of the debtor and the executive power of the application for the auction of mortgage execution by the creditor. A mortgage execution auction was born because the debtor defaulted on an agreement and in this case the creditor has the right to conduct an execution auction as a guarantee holder to get his rights back. Auction is a method of settlement of mortgage rights and is the last method carried out by the creditor if the other settlement methods that have been offered are not responded to by the debtor. Before conducting an execution auction, creditors also need to negotiate with the debtor to resolve the problem in the best way for both parties. If a new agreement is not found, an execution auction of the debtor's mortgage will be held. This research used normative juridical research methods. The difference between previous research with this research is that the following this article discusses the legal position of default in the UUHT and the executive power of the auction application for the execution of mortgage rights by the creditor on the defaulting debtor.

In this era of globalization, many people, especially young people, are very fond of various kinds of beauty decorations for residential. After seeing this situation through social media, there are many business opportunities in this field. With that the author has an idea where a textile craft is an item that is easy to process and is in great demand by connoisseurs of decoration design. With an aesthetic and contemporary style, macrame craft is also a necessity for millennials to make room, living room and other decorations that look good and look aesthetic. There are many factors that need to be considered and maintained, the most important factors being in terms of technique and design, so that the macramé made looks more beautiful and becomes an attraction for art connoisseurs and buyers of the macramé. Where the author uses the concept of Art deco style as the initial goal to decorate the room.

ASI merupakan makanan utama bayi sehingga tidak ada jenis makanan lainnya yang dapat menandingi kualitas ASI. Hanya ASI saja yang dapat diterima oleh system pencernaan bayi sehingga ASI harus diberikan secara eksklusif selama 6 bulan. Untuk mengetahui efektifitas pemberian sari kurma terhadap kelancaran ASI ibu postpartum di Puskesmas Minasa Upa Mkassar. Metode penelitian yang digunakan adalah Nonequivalent Control Group Design dan dilaksanakan pada tanggal 15 Juli sampai 15 September 2020. Metode pengambilan sampel yanhg digunakan adalah purposive sampling. Sampel penelitian ini adalah ibu post partum yang ASInya tidak lancar berjumlah 30 responden. Analisa data menggunakan uji Chi-Square (α = 0,05). Berdasarkan hasil uji statistic pada kelompok intervensi didapatkan nilai mean sebelum 1,60 dan mean setelah 2,93 terdapat selisih 1,33 sedangkan pada kelompok control didapatkan nilai mean sebelum 1,80 dan mean setelah 1,93 terdapat selisih yaitu 0,13. Berdasarkan uji Chi-Square kelancaran ASI ibu post partum diperoleh nilai ρ = 0,000. Nilai ρ lebih kecil dari 0,05 (ρ=0,00 < 0,05), maka Ho ditolak dan Ha diterima. Ada efektifitas pemberian sari kurma terhadap kelancaran ASI ibu post partum di Puskesma Minasa Upa Tahun 2020. Maka disarankan agar ibu post partum dapat mengkonsumso sari kurma agar dapat memperlancara ASI ibu post partum yang menyusui, dan diharapkan pada petugas kesehatan malakukan penyulihan tentang manfaat dari kandungan sari kurma.

Kecemasan adalah suatu perasaan takut akan terjadinya sesuatu yang disebabkan oleh antisipasi bahaya dan merupakan sinyal yang membantu individu untuk bersiap mengambil tindakan menghadapi ancaman. Pengaruh bencana yang terjadi dalam kehidupan dapat membawa dampak terhadap kesehatan fisik dan psikologis. Tujuan penelitian mengetahui faktor - faktor yang berhubungan dengan tingkat kecemasan pada masyarakat pengungsian pasca gempa bumi di Desa Kamarian Kabupaten Seram Bagian Barat. Metode penelitian kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif analitik menggunakan pendekatan Cross Sectional Study, Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik sampling Purposive Sampling yang berjumlah 43 responden, Instrumen penelitian menggunakan kuesioner. Hasil penelitian ini didapatkan ada hubungan antara jenis kelamin dengan tingkat kecemasan pada masyarakat pengungsian pasca gempa bumi dengan uji statistic p=0,003<005, tidak ada hubungan antara usia dengan tingkat kecemasan pada masyarakat  pengungsian pasca gempa bumi dengan uji statistic p=0,020 <0,05, dan hubungan antara pengetahuan  dengan tingkat kecemasan pada masyarakat pengungsian pasca gempa bumi uji statistic p=0,865>0,05.

Iman seluruh anggota Jemaat Gereja Pentakosta di Indonesia (GPDI) Dengoan akan semakin baik bila peran gembala semakin ditingkatkan dalam pengembalaannya. Peran merupakan unsur penting yang seharusnya dimiliki oleh semua gembala, khususnya gembala Gereja Pentakosta di Indonesia (GPDI) Dengoan. Gembala GPDI Dengoan yang memiliki peran berarti seorang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang utuh dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Perkataan-perkataan firman yang keluar dari mulut seorang gembala seharusnya diwujudnyatakan dalam tindakan/ perbuatan baik di depan umum maupun dalam kehidupan sehari-hari. Apabila gembala memiliki peran yang baik, maka mampu menjalankan tugasnya sebagai gembala untuk menangani iman jemaat GPDI Dengoan dengan baik pula.

Penelitian dilakukan untuk mengetahui tinjauan hukum kepailitan koperasi saat gagal bayar pada keadaan darurat pandemi Covid-19 karena di Indonesia pada saat ini permasalahan kepailitan koperasi meningkat tajam. Tindakan tersebut dipicu dengan adanya gagal bayar dari koperasi kepada anggotanya maupun krediturnya. Dalam penelitian ini akan diteliti apakah memailitan koperasi saat gagal bayar pada keadaan darurat Covid-19 tepat untuk diterapkan. Koperasi sebagai badan usaha yang menjadi salah satu pendorong dalam sektor ekonomi yang penting dalam suatu Negara. Penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif. Keadaan darurat Covid-19 merupakan keadaan yang baru dialami oleh negara Indonesia, hal tersebut menjadikan banyak pembaruan dalam melakukan tindakan hukum, maka dengan penelitian ini sangat berguna untuk dilakukan karena akan mengkaji aturan hukum kepailitan koperasi saat keadaan darurat Covid-19.   Tindakan memailitkan koperasi pada keadaan darurat Covid-19 tidak tepat, karena koperasi merupakan lembaga yang didirikan dengan azas kekeluargaan. Peran serta pemerintah sangat dibutuhkan agar kepailitan koperasi pada masa pandemi Covid-19 bisa diminimalisir dengan cara melakukan pembinaan, pengawasan dan mediasi agar koperasi tetap ada dan bisa bertanggungjawab kepada anggota dan kreditur.  The study was conducted to find out the review of cooperative bankruptcy laws when they failed to pay in the pandemic Covid-19 emergency because in Indonesia at this time the problem of cooperative bankruptcy increased sharply. This action was triggered by default from the cooperative to its members and creditors. In this study, it will be investigated whether the bankruptcy of a cooperative when it fails to pay in a Covid-19 emergency is appropriate to apply. Cooperatives as business entities are one of the drivers in an important economic sector in a country. The research was conducted with a normative approach. The Covid-19 emergency is a new state of affairs experienced by the Indonesian state, it makes many updates in taking legal action, so this research is very useful to do because it will examine the legal rules of cooperative bankruptcy during the Covid-19 emergency. The act of instituting cooperatives in a Covid-19 emergency is not appropriate, because cooperatives are institutions founded on the principle of kinship. The role of the government is very much needed so that the bankruptcy of cooperatives during the Covid-19 pandemic can be minimized by providing guidance, supervision, and mediation so that cooperatives can still exist and be accountable to members and creditors.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas fenomena pinjaman online yang hadir sebagai akibat dari adanya kemajuan teknologi. Akan tetapi fenomena ini tidak hanya memberikan kemudahan, melainkan juga menimbulkan permasalahan yakni berkaitan dengan dana pribadi yang diisikan saat melakukan pinjaman online yaitu rentan untuk disalah gunakan oleh pihak lain, sehingga sangat penting untuk dibahas masalah perlindungan data pribadi pada aktivitas pinjaman online dan belum ada penelitian yang sama seperti penelitian ini sebelumnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa perlindungan hukum diberikan pada peminjam atas data pribadi mereka yang diatur dalam UU ITE, peraturan pemerintah, peraturan OJK, dan peraturan menteri. Selain itu apabila terdapat pelanggaran terhadap data pribadi dapat dijathui sanksi pidana maupun sanksi administratif. Perjanjian yang dibuat oleh lembaga pinjaman online dan peminjam dapat dimintakan pembatalan pada pengadilan negeri apabila terdapat pelanggaran terhadap data pribadi yang dilakukan oleh lembaga pinjaman online.  This study aims to discuss the phenomenon of Online Loans that are present as a result of technological advances. However, this phenomenon not only provides convenience but also causes problems related to personal funds that are filled in when making online loans, which are vulnerable to being misused by other parties, so it is very important to discuss the issue of personal data protection in online loan activities and there has been no similar research as this research before. This research is normative juridical research, based on the results of the study it is concluded that legal protection is given to borrowers for their personal data as regulated in the ITE Law, Government Regulations, OJK Regulations, and Ministerial Regulations. In addition, if there is a violation of personal data, criminal sanctions and administrative sanctions can be imposed. In the event that the agreement made by the online lending institution and the borrower can be requested for cancellation in the district court if there is a violation of personal data by the online lending institution.

Keberadaan pidana mati dalam suatu sistem hukum pidana suatu negara seringkali diperdebatkan secara global tidak hanya tentang pembenaran keberadaan pidana tersebut tetapi juga terkait bagaimana pidana tersebut dijalankan. Terdapat berbagai permasalahan dalam pelaksanaan pidana mati saat ini seperti fenomena deret tunggu eksekusi pidana mati hingga implikasinya terhadap kondisi terpidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proyeksi ke depan pelaksanaan pidana mati di Indonesia dalam RKUHP. Adanya pembaruan hukum pidana di Indonesia melalui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) diharapkan menjadi solusi akan pandangan pro-kontra atas keberadaan sanksi pidana mati itu sendiri dan formulasinya dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan social legal research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika RKUHP disahkan maka kedepannya keberadaan pidana mati tetap dipertahankan namun tidak lagi menjadi jenis pidana pokok. Adapun hal yang patut diperhatikan bahwa terdapat kelemahan dalam formulasinya, sehingga ke depannya masih belum menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pidana mati.Kata kunci: Pelaksanaan Pidana Mati; Proyeksi; RKUHP    The existence of the death penalty in the criminal law system is often debated globally, not only the justification for the existence of the crime but also how the crime is carried out. There are various problems in the implementation of the death penalty, such as the death phenomenon which has an impact on psychologically attacking the convict. Draft Criminal Code (RKUHP) in Indonesia is expected to be a solution to the pros and cons of the existence of the death penalty itself and its formulation can provide justice and legal certainty in its implementation. Therefore, this study aims to analyze future projections of the implementation of the death penalty in Indonesia in the RKUHP. The research was conducted using qualitative research methods, with a social legal research approach. The results show that if the RKUHP is ratified, in the future the existence of the death penalty will be maintained but will no longer be the main criminal sanction. As for things that should be noted that there are weaknesses in the formulation, so that in the future it still does not guarantee legal certainty in the implementation of the death penalty.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis politik hukum terhadap pembangunan untuk kepentingan umum atas tanah abrasi pasca hadirnya undang-undang yang memuat peraturan tentang cipta kerja. Berbagai macam pendekatan seperti pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual menjadi instrument pada jenis penelitian yuridis normatif yang digunakan sebagai metode dalam penelitian ini. Penemuan dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa telah ditambahkan kepentingan umum seperti halnya termaktub dalam pasal yang mengatur tentang pengadaan tanah sebanyak 6 (enam) kegiatan meliputi kawasan industri, ekonomi khusus, pariwisata, ketahanan pangan, industri gas, industri minyak, dan pengembangan teknologi. Hapusnya hak atas tanah karena tanah musnah bersamaan dengan pemberian kesempatan kepada pemegang kuasa atas tanah untuk perlu membangun kembali dan merevitalisasi atas pendayagunaan tanah dan diatur di dalamnya tentang pihak lain yang dapat melakukan rekonstruksi dan revitalisasi berdasarkan pemberian dana kerohiman pada kuasa atas tanah atau kuasa pendayagunaan. Adanya perubahan-perubahan tersebut diatas akan menjadi sebuah langkah lebih dekat demi terwujudnya keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran dalam pemberian kompensasi terhadap tanah musnah.  The purpose of this research is to analyze the legal politics of development in the public interest on abraded land after the presence of a law that contains regulations on work creation. Various approaches, such as the statutory and conceptual approach, become instruments for the type of normative juridical research that is used as a method in this research. The findings from the results of research conducted that public interest has been added as stated in the article that regulates land procurement as many as 6 (six) activities covering industrial areas, special economy, tourism, food security, gas industry, oil industry, and technology development. The abolition of land rights because the land is destroyed simultaneously with the opportunity for the holder of the power over the land to need to rebuild and revitalize the utilization of the land and it is regulated in it by other parties who can carry out reconstruction and revitalization based on the provision of spiritual funds to the power over land or the power of utilization. With the changes mentioned above, it is seen that it will be a step closer to the realization of justice, welfare, and prosperity in providing compensation for the destroyed land.

Mempertahankan kualitas sebuah brand adalah hal yang mutlak dilakukan oleh perusahaan penyedia barang/jasa. Di era konsumerisme seperti saat ini, peluncuran sebuah produk tidak dapat lagi berdiri sendiri. Sebuah brand tidak akan bertahan lama jika tidak didukung oleh produksi tontonan yang menyertainya. Iklan televisi lebih lanjut berperan sebagai arena komodifikasi, dimana pesan iklan bukan lagi sekadar menawarkan barang dan jasa, melainkan juga menjadi semacam alat untuk menanamkan makna simbolik. Dalam hal ini iklan televisi Coca-Cola menampilkan penanda yang dapat dibaca dengan perspektif semiotika sebagai berikut: Produk global tidak lagi hanya dipandang sebagai komoditas luar yang memiliki sekat, tetapi sudah menjadi bagian dari kebutuhan sehari-hari dalam masyarakat umum dengan makna dan citra yang sesuai dengan karakternya.