Investor menanamkan modalnya dalam perusahaan berupa saham, kemudian memperoleh keuntungan dalam wujud pengembalian atas suatu aktifitas penanaman modal yang telah dilakukannya tentu saja menjadi tujuan utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fluktuasi return saham sub sektor logam dan mineral di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015-2020. Menggunakan purposive sampling sebagai metode pengambilan sampel. Sampel digunakan sebanyak 30 laporan keuangan dari jumlah populasi sebanyak 72 laporan keuangan. Menggunakan data sekunder sebagai data penelitian yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan sub sektor logam dan mineral yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015-2020 dengan pengujian mneggunakan analisis regresi data panel dengan bantuan software Eviews 10. Model yang terpilih yakni Common Effect Model (CEM) dengan menggunakan uji chow, uji hausman, dan uji lagrange multiplier. Kemudian menggunakan uji asumsi klasik, R square, uji t, dan uji F. Dalam pengujian menghasilkan bahwa secara parsial variabel Debt to Asset Ratio (DAR), Net Profit Margin (NPM), Earning Per Share (EPS) berpengaruh tidak signifikan terhadap return saham. Secara simultan variabel Debt to Asset Ratio (DAR), Net Profit Margin (NPM), dan Earning Per Share (EPS) berpengaruh tidak signifikan terhadap return saham.Kata kunci: Debt to Asset Ratio (DAR), Net Profit Margin (NPM), Earning Per Share (EPS) and Return Saham.

Each of our online transactions requires a money transfer transaction to carry out these activities. Of the various banks available, it costs a lot of money to pay different bank admins. For that we need an application that can help online buying and selling transactions so that business actors do not experience losses to pay bank admins. The existing technology that is already in great demand by business actors is the Flip application. In addition, Flip not only offers free interbank transfer fees, but there are many others such as refunds, buy credit, top up data packages, electricity tokens and others. However, there are still many who do not know and do not understand what the advantages of the Flip application are. Therefore, we will conduct a socialization on the utilization and use of the Flip application where from this socialization it can be used by business actors of children's clothing agents Cynara's Corner for resellers transacting in online buying and selling, and can help resellers to reduce admin transaction costs between banks, so that profits the maximum is obtained.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kompetensi, Teamwork dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan di Koperasi Mekar PT. Gudang Garam Tbk, Kediri. Teknik pengambilan sampel menggunakan non probability sampling dengan menggunakan metode sampling purposive sebanyak 60 responden. Teknik analisis yang digunakan yaitu Uji Instrumen, Uji Asumsi Klasik, Uji Regresi Linier Berganda, Uji t, Uji F, dan Uji Koefisien Determinasi (R2) . Berdasarkan hasil penelitian menujukkan bahwa hasil Uji t variabel Kompetensi (X1) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kinerja Karyawan (Y), variabel Teamwork (X2) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kinerja Karyawan (Y) dan variabel Lingkungan Kerja (X3) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kinerja Karyawan (Y). Sedangkan hasil Uji F menunjukkan bahwa variabel Kompetensi (X1), Teamwork (X2) dan Lingkungan Kerja (X3) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Kinerja Karyawan di Koperasi Mekar PT. Gudang Garam Tbk, Kediri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kompensasi Finansial dan Disiplin Kerja terhadap Produktivitas Kerja Karyawan di PT Intisumber Hasil Sempurna (IHS) Kediri. Teknik pengambilan sampel menggunakan non probability sampling dengan menggunakan metode  purposive sampling sebanyak 40 responden. Teknik analisis yang digunakan yaitu Uji Instrumen, Uji Asumsi Klasik, Uji Regresi Linier Berganda, Uji t, Uji F, dan Uji Koefisien Determinasi (R2). Berdasarkan hasil penelitian menujukkan bahwa hasil Uji t variabel Kompensasi Finansial (X1) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Produktivitas Kerja (Y), dan variabel Disiplin Kerja (X2) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Produktivitas Kerja (Y). Sedangkan hasil Uji F menunjukkan bahwa variabel Kompensasi Finansial (X1) dan Disiplin Kerja (X2) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Produktivitas Kerja Karyawan di PT Intisumber Hasil Sempurna (IHS) Kediri.
 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh karakteristik pekerjaan, pengembangan karir dan kompensasi terhadap loyalitas kurir pada PT. Shopee Express Hub Kediri. Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan uji statistik melalui uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji t, uji F dengan alat bantu SPSS versi 26.0. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, wawancara dan observasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh, dengan jumlah responden 65 orang. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti dari persamaan regresi linier berganda Y = 17,557 + (-0,496)X1 + (-0,229)X2 + 0,572X3. Hasil dari analisis yang dilakukan, hasil penelitian menunjukan bahwa variabel karakteristik pekerjaan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas kurir dengan bukti bahwa Sig t 0,002 < 0,05, variabel pengembangan karir tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas kurir dengan bukti Sig t 0,461 > 0,05, variabel Kompensasi berpengaruh signifikan terhadap loyalitas kurir dengan bukti Sig t 0,003 < 0,05, dan hasil karakteristik pekerjaan, pengembangan karir dan kompensasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas kurir dengan bukti Sig t 0,001 < 0,05.  Hasil analisis nilai R2 = 0,245 atau 24,5%.

Outdoor Digital Printing Machine is a printing machine or digital printing machine whose printouts are intended for outdoors and are weather-resistant, both hot, sunlight and rain. Outdoor machines use a special type of ink, namely solvent ink. The principle of the outdoor machine itself is to print the design results that were previously in the computer. To drive an outdoor machine requires expertise and understanding in its use and there is a mode of acceleration of the printing process on an outdoor machine whose acceleration of the printing process is not yet known, where the acceleration of the printing process can affect consumer satisfaction. This study aims to 1) Knowing about Digital Print Tools as well as. 2) Knowing the use of Outdoor Digital Printing Machines. 3) Knowing the print speed of the outdoor machine. 4) Knowing the percentage of customer satisfaction. The research method used is the R&D method. By using the R&D method, the results obtained to determine the speed of the outdoor engine on the printhead motor with LOW mode have a speed of 124 m/s, MIDELL mode has a speed of 161 m/s, while HIIGH mode has a speed of 241 m/s. s. The results obtained to determine consumer satisfaction with the speed of the print rate through the time of using the machine using the Guttman scale, namely the overall process time of the outdoor digital printing printing machine on customer satisfaction has a conformity, which is indicated by the percentage of answers "Yes" an average of 75%.

The purpose of this study is to analyze benchmarks and case studies regarding Supreme Court Decision 3044 K/Pdt/2020 to provide an explanation of the benchmarks for fulfilling physical ownership of land through a statement of ownership of land parcels. According to the general provisions of Indonesian agrarian law, each Indonesian community has the right and can occupy land individually (individually). Through the application of registration of land rights on the basis of land tenure. It is important that there is still a benchmark for the Fulfillment of Land Tenure through a Declaration of Physical Ownership of the Land. This research method is normative juridical. The results of the study show that the statement of ownership is a letter prepared by the applicant's acknowledgment of rights to prove the existence of land ownership rights. Proof of ownership of land rights Refers to written evidence that contains all the names of the right holders and then records successively the last right holder as recorded in the registration of the basic land rights of ownership.Tujuan dari penelitian ini adalah guna menganalisis tolak ukur serta studi kasus mengenai Putusan Mahkamah Agung 3044 K/Pdt/2020 untuk memberikan penjelasan mengenai tolak ukur pemenuhan pemilikan fisik atas tanah melalui surat pernyataan kepemilikan bidang tanah. Menurut ketentuan umum hukum agraria Indonesia tiap masyarakat Indonesia adalah berhak dan bisa menduduki tanah secara individual (perorangan). Melalui adanya prosedur pendaftaran hak atas tanah dengan dasar penguasaan tanah. Penting guna tetap adanya suatu tolak ukur terhadap pemenuhan penguasaan fisik atas tanah melalui surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah. Metode Penelitian ini yakni yuridis normatif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa surat pernyataan penguasaan secara fisik sebagai suatu surat yang disusun pemohon pengakuan hak untuk membuktikan adanya hak kepemilikan atas tanah. Bukti kepunyaan hak terhadap tanah merujuk pada bukti tertulis yang memuat nama pemegang hak dan kemudian setiap riwayat peralihannya berturut-turut sampai pemegang hak terakhir sebagaimana dibukukan dalam pendaftaran tanah menjadi dasar penentuan kepemilikan hak.                    

The purpose of this research study is to understand the extent to which the implementation of Islamic boarding schools through the strengthening contained in Law Number 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools. This is very important and is not only interpreted as a form of state intervention but also makes pesantren capable of strengthening in the context of community empowerment. Through a normative juridical approach, it is hoped that this study will be able to see a careful perspective on existing problems related to the implementation of Islamic boarding schools in the context of empowering the community. The method used is normative juridical. The results of the study show that in order to achieve these goals, pesantren should balance it through strengthening the curriculum. In addition, pesantren must also prepare derivative regulations in accordance with the provisions in Law Number 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools and their derivative regulations.    Tujuan dari pengkajian penelitian ini adalah untuk mamahami sejauh mana penyelenggaraan pesantren melalui penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Hal ini sangatlah penting yang bukan hanya dimaknai sebagai bentuk intervensi negara akan tetapi menjadikan pesantren mampu melakukan penguatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Melalui pendekatan yuridis normatif diharapkan kajian ini mampu melihat perspektif secara cermat atas masalah yang ada terkait penyelenggaraan pesantren dalam rangka memberdayakan masyarakat. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan untuk mencapai tujuan itu semua maka sudah semestinya pesantren mengimbanginya melalui penguatan kurikulum. Selain itu pesantren juga haruslah menyiapkan peraturan turunan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren dan peraturan turunannya.        

 The purpose of this study is to understand the impact of Covid-19 on the world that had consequences on global economic conditions, one of which is the inflation that occurred in several developed and developing countries. Furthermore, the purpose of this study is to understand the extent of the role of the Indonesian government, which is not only considered a successful country in dealing with Covid-19 but also in 2022 Indonesia as the host of the G20 meeting and the G20 presidency. Through the normative legal approach methodology, this research has produced several results that are conveyed in the legal politics carried out by Indonesia in the context of world inflation through the G20 agreement instrument. The Indonesian government, among others, communicated to the disputing countries, namely Russia and Ukraine to maintain economic stability even though they were in a state of war. In order to build the commitments of the G20 countries, the Indonesian government should emphasize the cooperation agreement and joint commitment to building the global economy through the instrument of agreement which must later be ratified by each country.Tujuan dalam kajian ini adalah untuk memahami atas dampak Covid-19 yang ada didunia telah memberikan konsekuensi terhadap kondisi ekonomi global yang salah satunya dampak tersebut adalah dengan adanya inflasi yang terjadi di beberapa negara maju dan berkembang. Lebih lanjut tujuan dalam kajian ini untuk memahami sejauh mana peranan pemerintah Indonesia yang bukan saja dianggap negara yang berhasil dalam menangani Covid-19 akan tetapi juga pada tahun 2022 Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan G20 dan Presidensi G20. Melalui metodologi pendekatan hukum normatif penelitian ini telah menghasilkan beberapa hasil yang disampaikan diantara politik hukum yang dilakukan oleh Indonesia dalam rangka inflasi dunia melalui instrumen kesapakatan G20. Pemerintah Indonesia diantaranya melakukan komunikasi kepada negara yang bersengketa yakni Rusia dan Ukraina untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi meskipun sedang dalam kondisi perang. Dalam rangka membangun komitmen negara G20, sudah seharusnya pemerintah indonesia menekankan kesepakatan kerjasama dan komitmen bersama dalam membangun ekonomi global melalui instrumen perjanjian yang nantinya harus diratifikasi oleh setiap negara.      

This article aims to analyze the legal certainty of Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and PKPU related to the implementation of the duties, authorities, and responsibilities of bankruptcy supervisory judges in supervising the management and execution of bankruptcy property in the Surabaya Commercial Court. The research method used in this article is empirical juridical with case approach. The writing of this article first reviewed previous research related to the role and authority of supervisory judges in the Commercial Court, but in each article only describes the contents of the provisions of Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and PKPU related to the role and authority of bankruptcy law supervisory judges, and then this article analyzes the legal certainty of the enforcement of the authority and responsibility of the supervisory judge in the Surabaya Commercial Court on charges of having received bribes from PT Sky Camping Indonesia (SCI) as a curator in the bankruptcy process. The results of this article show that the legal certainty of Law No. 37 of 2004 on Insolvency and PKPU related to the authority and responsibility of supervisory judges, in practice in the field is not fully operational. The supervisory judge does not carry out his duties and authority to oversee the management and release of bankruptcy property because it has received bribes from PT SCI as a curator so that the supervisory judge determines the verdict of the debtor's bankruptcy assets to non-bankruptcy.Artikel ini bertujuan untuk menganalisa kepastian hukum Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terkait pelaksanaan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab Hakim Pengawas kepailitan dalam mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit di Pengadilan Niaga Surabaya. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kasus (case approach). Penelitian artikel ini terlebih dahulu mereview penelitian-penelitian sebelumnya terkait peran dan wewenang Hakim Pengawas di Pengadilan Niaga, namun pada masing-masing artikel tersebut hanya memaparkan isi ketentuan Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terkait peran dan wewenang Hakim Pengawas hukum kepailitan, selanjutnya artikel ini menganalisa kepastian hukum pelaksaan Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terkait wewenang dan tanggung jawab Hakim Pengawas di Pengadilan Niaga Surabaya atas dakwaan telah menerima suap dari PT Sky Camping Indonesia (SCI) sebagai Kurator dalam proses kepailitan. Hasil artikel ini menunjukkan bahwa kepastian hukum Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terkait wewenang dan tanggung jawab Hakim Pengawas, dalam praktiknya di lapangan tidak sepenuhnya berjalan. Hakim Pengawas menyalahgunakan tugas dan wewenangnya untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit dikarenakan telah menerima suap dari PT SCI sebagai Kurator supaya Hakim Pengawas menetapkan putusan aset pailit debitur menjadi non pailit.