This study aims to dissect the concept of annulment of arbitral awards in several countries. Arbitration disputes are one of the options in resolving business disputes that are used in various countries in the world, one of which is Indonesia. Arbitration, both national and international, has a very important role in the business world which continues to develop, especially in the digital era. However, the arbitration award which has a final and binding nature still has a denial effort through the annulment of the award. In Indonesia, the provisions for the cancellation of arbitration are regulated in Article 70 of the Arbitration Law which has changed from the provisions before the birth of the Arbitration Law. This study uses a normative research method (comparative descriptive) which focuses on comparing the concept of annulment of arbitral awards in several countries in accordance with the laws and regulations in force in each country, not only discussing the rejection of the implementation of arbitral awards in comparison of two countries, the conditions for the cancellation of arbitral awards. national or international arbitral award. The results of the study showed that although arbitration applies in almost many countries, the provisions for the cancellation of arbitration awards in several countries are different.  Penelitian ini bertujuan membedah konsep pembatalan putusan arbitrase dibeberapa negara. Sengketa arbitrase menjadi salah satu pilihan dalam penyelesaian sengketa bisnis yang digunakan diberbagai negara di dunia salah satunya di Indonesia. Arbitrase baik nasional maupun internasional memiliki peran yang sangat penting dalam dunia bisnis yang terus mengalami perkembangan terutama di era digital. Namun putusan arbitrase yang memiliki sifat final dan binding pun tetap memiliki upaya penyangkalan melalui pembatalan putusan. Di Indonesia ketentuan pembatalan arbitrase diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase yang mengalami perubahan dari ketentuan sebelum lahirnya UU arbitrase. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif (deskriptif perbandingan) yang berfokus pada perbandingan konsep pembatalan putusan arbitrase di beberapa negara sesuai dengan peraturan perundang-undanagn yang berlaku di tiap negara, tidaka hanya membahas tentang penolakan pelaksanaan putusan arbitrase perbandingan dua negara saja, syarat pembatalan putusan arbitrase nasional atau pembatalan putusan arbitrase internasional. Hasil penelitian didapatkan bahwa meskipun arbitrase berlaku di hampir banyak negara namun ketentuan pembatalan putusan arbitrase dibeberapa negara berbeda-beda.                

The purpose of this study is to examine the role of product knowledge, perceived benefit, and perceived ease of use on QRIS adoption intention for MSMEs in Semarang City during the Covid-19 pandemic. An associative quantitative approach was applied in this study. Population of this research are merchants in Semarang City’s traditional market. Empirical data were collected through questionnaires from 100 respondents and analyzed with SmartPLS 3.0 based on the SEM-PLS method. The results of this study confirm that product knowledge, perceived benefit, and perceived ease of use have a significant impact on the intention to adopt QRIS. The findings encourage the government to continue to accelerate the formation of a cashless society and increase public awareness of the benefit of digital payments in preventing the spread of the virus, especially the use of QRIS.

Penelitian ini adalah penelitian komparatif dengan metode quasi experiment. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan hasil belajar Teorema Pythagoras siswa dalam dua kelas. Kelas yang pertama disebut Kelas Eksperimen dengan perlakuan (treatment) adalah model pembelajaran Berbasis Masalah, sedangkan kelas kedua disebut Kelas Kontrol dengan perlakuan adalah model Pembelajaran Langsung. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di kelas VIII SMP Negeri 5 Tabukan Utara, diperoleh perbedaan hasillbelajar siswa  yang signifikan antara siswa yang menggunakan modellPembelajaran Berbasis Masalah dengan siswa yang menggunakan model Pembelajaran Langsung. Rata-rata data post-test yang terkumpul dari Kelas Eksperimen, yaitu   lebih dari  rata-rata data post-test di Kelas Kontrol yang hanya .

Pandemi Covid-19 menyebabkan manusia tidak dapat bersosialisasi secara langsung, hal ini memberikan dampak yang buruk bagi lansia. Kesepian pada lansia dapat mengganggu Kesehatan mental dan fisik sehingga dapat berakibat gugup atau depresi. Hal ini dapat disiasati dengan komunikasi menggunakan smartphone. Akan tetapi pada umumnya lansia mengalami penurunan kognisi, sehingga mendapatkan kesulitan dalam menggunakan smartphone. Beberapa penelitian sudah merumuskan rancangan antarmuka yang mudah digunakan oleh lansia. Penelitian ini membuat sebuah aplikasi buku kontak yang memudahkan lansia untuk melakukan komunikasi dengan anggota keluarga atau kerabatnya. Hasil antarmuka diuji menggunakan single factor anova, task success, time on task, dan efficiency. Dari hasil penelitian, desain antarmuka yang cocok untuk aplikasi buku kontak berbasis ponsel untuk lansia adalah desain dengan jenis linear list.

Layanan akademik di dunia pendidikan mengalami perkembangan yang signifikan dengan ditandai oleh semakin beragamnya layanan yang diberikan. Salah satunya adalah layanan sistem informasi akademik. Sebuah universitas sebagai lembaga pendidikan yang menghasilkan lulusan, harus mampu mengelola layanan sistem informasi akademik dengan baik. Tujuannya adalah agar layanan tersebut dapat memberikan kepuasan kepada mahasiswa. Untuk memahami kualitas layanan sistem informasi akademik, universitas dapat mengukur layanan yang diberikan dengan memanfaatkan metode uji layanan yang sudah ada. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner. Data yang terkumpul kemudian diuji dengan uji reliabilitas, validitas, dan regresi linier menggunakan bahasa R. Hasil yang didapat dari proses pengujian adalah seluruh variabel dinyatakan valid dan reliabel. Hasil uji regresi linier memberikan hasil bahwa variabel kualitas layanan dan harapan berpengaruh secara simultan terhadap variabel kepuasan, sedangkan hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa hanya variabel kualitas layanan yang berpengaruh terhadap variabel kepuasan.

Salah satu kriteria dalam penilaian akreditasi perguruan tinggi adalah kelulusan mahasiswa tepat waktu. Faktor yang mempengaruhi lama studi mahasiswa perlu dianalisis. Dalam penelitian ini metode SMARTER digunakan untuk menemukan faktor-faktor tersebut. Data diperoleh dari kuesioner dengan 133 responden. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk mengetahui kevalidan alat uji. Pengujian dilakukan dengan uji signifikansi 0,05 untuk uji validitas dan uji reliabilitas sebesar 0,811 yang berarti reliabilitasnya sangat tinggi. Data diolah dengan metode SMARTER. Metode SMARTER merupakan metode penyelesaian dimana bobot dihitung menggunakan perhitungan pembobotan Rank Order Centroid (ROC) pada setiap kriteria dan sub kriteria. Data real menunjukkan bahwa faktor dosen merupakan faktor utama yang mempengaruhi lama studi mahasiswa, disusul dengan faktor mahasiswa, faktor sarana dan prasarana, serta faktor dari luar. Dari hasil metode SMARTER diperoleh bahwa faktor yang paling mempengaruhi kelulusan mahasiswa adalah faktor dosen dengan nilai utility sebesar 15,918. Faktor kedua adalah faktor mahasiswa yang mempunyai nilai utility sebesar 8,297, disusul faktor sarana dan prasarana sebesar 4,425, dan faktor dari luar sebesar 1,312. Dari hasil perhitungan metode SMARTER dan data real didapat bahwa faktor bimbingan dosen merupakan faktor yang mempunyai pengaruh besar dalam perhitungan lama studi mahasiswa.  

Financial technology (fintech) merupakan perkembangan teknologi yang memudahkan transaksi keuangan di era digital saat ini. Salah satu aplikasi fintech dalam layanan mobile banking yaitu aplikasi BRI Mobile (BRImo). Pengguna aplikasi BRImo masih belum sepenuhnya percaya terhadap keamanan fitur BRImo ketika menarik uang tunai tanpa kartu di Automatic Teller Machine (ATM) karena adanya cybercrime seperti kasus penipuan online. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa keamanan dan kepuasan pengguna terhadap fitur tarik tunai cardless pada aplikasi BRImo. Penelitian ini menggunakan metode framework PIECES dengan lima aspek yaitu Performance, Information and Data, Control and Security, Efficiency, serta Service. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dan diolah dengan bantuan software Smart Partial Least Squares (Smart-PLS) versi 3.0. Hasil yang diperoleh dari penelitian menunjukkan bahwa kualitas layanan serta informasi data pada fitur tarik tunai cardless BRImo memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Control and Security serta kepuasan pengguna BRImo.

This study aims to analyze corporate responsibility for the crime of using fictitious tax invoices by directors and how the judge's basic considerations in the decision of the Tanjung Karang District Court No. 343/Pid.Sus/2021/PN.Tjk. This research is motivated by the rise of taxpayers who are reluctant to pay taxes obediently to the state. Corporations take advantage of this loophole by issuing fictitious tax invoices to reduce funds that should be deposited into the state treasury and later the corporation will ask for restitution from the state. The research method used is a normative juridical method with a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The novelty in this research is to complement the studies conducted in previous studies which only criminalize individual management or corporate directors in criminal acts in the field of taxation, without considering corporate responsibility as legal subjects who can be held criminally responsible and the need for optimization by the DGT in the development of e-commerce applications. Nofa, both in terms of administration and technicality, so that dynamic applications can be realized and can reduce the use of fictitious tax invoices in Indonesia. The results of the study show that with the prevalence of cases of issuing fictitious tax invoices by directors, corporations must be fully responsible for criminal acts committed because they are very detrimental to state finances.  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana penggunaan faktur pajak fiktif oleh direksi dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No.343/Pid.Sus/2021/PN.Tjk. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya wajib pajak enggan membayar pajak secara patuh kepada negara. Korporasi memanfaatkan celah tersebut dengan menerbitkan faktur pajak fiktif untuk mengurangi dana yang seharusnya disetor ke kas negara dan nantinya korporasi akan meminta restitusi kepada negara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang -undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Kebaharuan dalam penelitian ini yakni untuk melengkapi studi yang dilakukan pada penelitian sebelumnya yang hanya mempidana individu pengurus atau direksi korporasi dalam tindak pidana dibidang perpajakan, tanpa mempertimbangkan tanggungjawab korporasi sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana dan perlu adanya optimalisasi oleh Direktorat Jendral Pajak dalam pengembangan aplikasi e-Nofa baik dalam segi administrasi maupun teknis agar dapat terwujud aplikasi yang dinamis serta dapat mengurangi penggunaan faktur pajak fiktif di Indonesia. Hasil penelitian diketahui bahwa dengan masih maraknya kasus penerbitan faktur pajak fiktif oleh direksi sehingga korporasi harus bertanggung jawab secara penuh terhadap tindak pidana yang dilakukan dikarenakan sangat merugikan keuangan negara.      

This study aims to examine and analyze efforts to resolve cases of crimes against property that have been committed by imposing prison sentences that cannot recover losses suffered by victims. Through the restorative justice approach, judges should be given the option to impose criminal compensation on victims as the main crime that has not been regulated in both the Criminal Code and the Criminal Code Bill. The research method used is normative juridical with a statutory, conceptual, and comparative approach. The results of the discussion of this study provide an alternative  to the settlement  or enforcement of crimes against property by proposing the imposition of criminal compensation to victims as the main crime. This concept is different from the application of restorative justice so far in Indonesia or abroad which applies it at the level of investigation and prosecution.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis upaya penyelesaian perkara kejahatan terhadap harta benda yang selama ini dilakukan dengan menjatuhkan pidana penjara yang tidak dapat memulihkan kerugian yang dialami korban. Melalui pendekatan restorative justice, seharusnya hakim diberikan pilihan untuk menjatuhkan pidana ganti rugi kepada korban sebagai pidana pokok yang ternyata belum diatur baik dalam KUHP maupun RUU KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan perbandingan. Hasil pembahasan penelitian ini memberikan alternatif penyelesaian atau penegakan hukum kejahatan terhadap harta benda dengan mengusulkan penjatuhan pidana ganti rugi kepada korban sebagai pidana pokok yang wajib dijatuhkan oleh hakim sebagai ide yang baru dalam sistem hukum di Indonesia. Konsep ini berbeda dengan penerapan restorative justice selama ini di Indonesia atau di luar negeri yang menerapkannya di tingkat penyidikan dan penuntutan.Kejahatan Harta Benda; Pidana Ganti Rugi; Restorative Justice  Criminal Indemnity; Property Crimes ; Restorative Justice  

The purpose of this study was to find out the reasons for the judge's and the judge's considerations in refusing the application for itsbat marriage and to determine the impact of refusing itsbat marriage on the fulfillment of children's rights, especially in civil matters. This research is expected to be able to provide views and understanding to people who want to apply for itsbat marriage. Itsbat marriage as an effort to protect women who marry under the hands. This research method uses a normative juridical approach by using secondary data through sources of legislation and literature searches. This study uses a novelty perspective, namely an analysis of the judge's decision in rejecting the application for itsbat marriage and based on Islamic legal regulations, namely the Compilation of Islamic Law in opening up opportunities for them to apply for itsbat marriage to the Religious Courts which in the future will have legal force on their marriage. The conclusion of this study is the reason the judge rejects the application for itsbat marriage, one of which is because the applicant cannot prove that there has been a marriage that was not registered before. The impact of the rejection of the application for itsbat marriage on marriages that are not registered, then the marriage has no legal force so that if there is a dispute in the future, the husband and wife cannot take legal action. Then the impact on the fulfillment of children's rights, in this case civil rights, of course, the child is considered an illegitimate child or the child's status is a child out of wedlock, only has a civil relationship with the mother and mother's family, the legal status becomes unclear and the child is not entitled to heirs.  Tujuan penelitian ini untuk mengetahui alasan hakim maupun pertimbangan hakim dalam menolak permohonan itsbat nikah dan untuk mengetahui dampak penolakan itsbat nikah terhadap pemenuhan hak anak dalam urusan keperdataan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan dan pemahaman kepada masyarakat yang ingin mengajukan permohonan itsbat nikah. Itsbat nikah sebagai upaya proteksi terhadap perempuan yang melangsungkan perkawinan dibawah tangan. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder melalui sumber peraturan perundang-undangan dan penelusuran literatur. Penelitian ini menggunakan kebaruan perspektif yaitu adanya analisis terhadap putusan hakim dalam penolakan permohonan itsbat nikah dan berlandaskan pada peraturan hukum Islam yaitu Kompilasi Hukum Islam dalam membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ke pengadilan agama yang mana kedepannya mempunyai kekuatan hukum pada perkawinannya. Kesimpulan dari penelitian ini yang menjadi alasan hakim menolak permohonan itsbat nikah salah satunya karena pemohon tidak bisa membuktikan bahwa telah terjadi perkawinan yang tidak dicatatkan sebelumnya. Dampak penolakan permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga apabila terjadi permasalahan dikemudian hari, pasangan suami istri tidak dapat melakukan upaya hukum. Kemudian dampak terhadap pemenuhan hak anak dalam hal ini hak keperdataan tentunya anak tersebut dianggap anak tidak sah atau status anak tersebut menjadi anak di luar kawin, hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu, status hukum menjadi tidak jelas dan anak tidak berhak menjadi ahli waris.