Penelitian ini didasari oleh pentingnya peningkatan keselamatan jalan raya sejak usia dini. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman  etika berlalu lintas khususnya dalam konteks marka jalan pada siswa kelas 6  SD Negeri Tegalsari 5 Kabupaten Batang.  Metode penelitian yang digunakan adalah metode pengembangan atau dikenal dengan Research and Development (R&D) yang menerapkan model pengembangan ADDIE. Media puzzle digunakan sebagai alat sosialisasi. Sampel penelitian ini berjumlah 50 siswa kelas 6 SD. Pengumpulan data dilakukan dengan  metode Single-Group Pretest-Posttest Design, dan analisis data dilakukan dengan menggunakan IBM SPSS Statistics, meliputi pengujian normalitas dan validasi. Hasil uji T berpasangan menunjukkan  output sig = 0,000 < 0,005 sehingga hipotesis nol (Ho) ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan  pemahaman dan  nilai tambah sebelum dan sesudah menggunakan jejaring sosial. Sebelum sosialisasi dengan materi kuis penandaan, tingkat pengetahuan siswa SD Negeri Tegalsari 5 Batang terhadap marka jalan adalah 41,2 dan setelah sosialisasi meningkat menjadi 80,8. Efektivitas media ini juga diukur dengan nilai N-Gain sebesar 67% yang merupakan media sosial yang cukup efektif.

This study aims to analyze the impact of a legal vacuum on digital art in NFT  (Non-Fungible Token)  as a violation of intellectual property rights and find out how the current regulation regarding digital art in NFT is viewed from Intellectual Property Rights. The era is growing, presenting the development of technological sophistication which is one of the things that is most needed by humans. One form of this technological sophistication is the internet and smartphones. Humans can communicate, buy and sell transactions, and so on only through the internet. In terms of buying and selling transactions, the emergence of NFT  as a digital asset has become a trendsetter favored by many parties because the presence of NFT can be utilized in the arts, business and entertainment industries. The research method used in this research is normative juridical research with a case study approach and legislation. The results of this study conclude that due to the legal vacuum of digital art in NFT, it triggers the occurrence of violations that can harm certain individuals such as plagiarism, theft of works and even forgery and fraud. It is necessary to add regulations regarding all activities within the NFT itself, including the legal sanctions. This study seeks to explain all the possibilities of criminal acts that may occur and their settlements based on the Law relating to Intellectual Property Rights.  Tujuan studi ini yaitu menganalisa kekosongan hukum atas seni digital dalam NFT (Non-Fungible Token) sebagai pelanggaran hak kekayaan intelektual dan mengetahui bagaimana pengaturan saat ini mengenai seni digital dalam NFT ditinjau dari Hak Kekayaan Intelektual. Zaman yang semakin berkembang, menghadirkan perkembangan kecanggihan teknologi yang menjadi salah satu hal yan paling dibutuhkan oleh manusia. Salah satu bentuk dari kecanggihan teknologi ini adalah internet dan smartphone. Manusia dapat melakukan komunikasi, transaksi jual beli, dan lain sebagainya hanya lewat internet saja. Dalam hal transaksi jual beli, kemunculan NFT sebagai sebuah aset digital menjadi trendsetter yang digemari banyak pihak karena kehadiran NFT dapat dimanfaatkan dalam industri seni, bisnis dan hiburan. Studi ini menggunakan Metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus dan undang-undang. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasanya karena adanya kekosongan hukum terhadap seni digital dalam NFT, memicu terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan oknum-oknum tertentu seperti plagiarisme, pencurian karya bahkan pemalsuan dan penipuan. Sehingga perlulah penambahan peraturan mengenai segala aktivitas di dalam NFT itu sendiri termasuk sanksi hukumnya. Kajian ini berupaya menjelaskan segala kemungkinan-kemungkinan tindak pidana yang mungkin terjadi beserta penyelesaiannya berdasarkan pada regulasi terkait Hak Kekayaan Intelektual.    

The purpose of this research study is to discuss the legal protection of workers in the form of work agreements, working hours, overtime mechanisms and wages, company facilities that are the rights of workers, and the safety and health of workers in implementing a remote working system based on labor law in Indonesia. The background of this research stems from technology that continues to develop, workers can do many of their activities only with internet channels that do not require them to be in the office, especially with flexible working hours. This is very important to discuss considering that the remote working system is one of the work systems used by several companies for their workers and is mostly used as a work system in carrying out their business activities after the Covid-19 Pandemic. The research method used is a normative juridical research method using a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach supported by primary, secondary and tertiary legal materials. With this research, there are research results that show that there is a need for special regulations that regulate and accommodate the rights of workers in the implementation of the remote woking system which can be formed by referring to the rules in other countries.  Tujuan dari penelitian ini untuk membahas perlindungan hukum pekerja berupa perjanjian kerja, jam kerja, mekanisme dan upah lembur, fasilitas perusahaan yang menjadi hak pekerja, serta keselamatan dan kesehatan pekerja dalam penerapan sistem remote working berdasarkan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Latar belakang penelitian ini berawal dari teknologi yang terus berkembang, pekerja dapat melakukan banyak kegiatan mereka hanya dengan saluran internet yang tidak mengharuskan mereka untuk berada di kantor, terlebih dengan waktu kerja yang fleksibel. Hal ini sangatlah penting untuk dibahas mengingat sistem remote working menjadi salah satu sistem kerja yang digunakan oleh beberapa perusahaan terhadap para pekerjanya dan lebih banyak digunakan sebagai sistem kerja dalam menjalankan kegiatan usahanya setelah adanya Pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan Pendekatan komparatif yang didukung bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adanya penelitian ini terdapat hasil penelitian yang menunjukan bahwa perlu adanya peraturan khusus yang mengatur dan mengakomodir terkait hak-hak bagi para pekerja dalam penerapan sistem remote woking yang dapat dibentuk dengan mengacu pada aturan di negara-negara lain.  

The examine target to decide the role of the prosecutor in the implementation of diversion so that you can encourage the realization of a diversion settlement a good way to decrease the negative effect on youngsters if the case is going to court. The public prosecutor is obligated to make diversion efforts with the aid of summuning and/or supplying case resolution thru diversion to the kid and/or discern/father or morher as well as the sufferer or baby of the victim and/or parent/father or mother. Because of this, the role of the public prosecutor in sporting out diversion is not best limited to releasing responsibilities, but should be greater active to inpire the conclusion of a diversion agreement. This research is essential so that the implementation of diversion is prioritized within the settlement of kids instances by way of the general public prosecutor. This take a look at uses emperical juridical research strategies. This research has novel fee because it discusses in particular about the role of prosecutors in imposing diversion within the area. Based at the effects of the observe, it could be seen that the position of the prosecutor in the implementation of diversion is as a facilitator by way of seeking to reconcile the victim, in addition to the victims circle of relatives, in opposition to crook acts committed with the aid of   youngsters.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran jaksa dalam pelaksanaan diversi guna upaya mendorong terwujudnya kesepakatan diversi sehingga bisa meminimalisir akibat kurang baik pada anak apabila perkaranya hingga ke pengadilan. Penuntut umum harus melaksanakan upaya diversi dengan memanggil dan/ ataupun menawarkan penyelesaian kasus lewat diversi kepada anak dan/ ataupun orang tua/ wali dan korban ataupun anak korban dan/ ataupun orang tua/ wali. Jaksa Penuntut umum dalam melakukan diversi tidak cuma sebatas membebaskan kewajiban saja, tetapi wajib lebih aktif dalam mendorong terwujudnya kesepakatan diversi. Penelitian ini penting dilakukan supaya pelaksanaan diversi diutamakan pada penyelesaian permasalahan anak oleh jaksa penuntut umum. Penelitian ini menggunakan tata cara penelitian yuridis empiris. Penelitian ini mempunyai nilai kebaharuan sebab mangulas secara khusus mengenai peran jaksa dalam penerapan diversi. Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan hingga dapat diketahui bahwa peran jaksa dalam penerapan diversi menjadi fasilitator dengan berupaya mendamaikan anak/ orangtua/ wali dengan korban/ orangtua/ wali atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak.              

The purpose of this study is to analyze the implications of environmental permit policies on the environment in Indonesia. The urgency of this research is given that the environmental permit policy is a government tool that is preventive in nature, controlling people's behavior, and repressively tackling environmental problems caused by human activities. Thus the environmental permit policy from the government aims to preserve the environment, lest there be pollution and environmental damage that harms the community. The approach in this study is normative juridical with descriptive analysis specifications. The results of the study show that the implications of environmental permit policies on the environment in Indonesia are not actual permits, but are only limited to environmental approvals. Environmental permits are removed and integrated into business permits. These changes bring about the weakening of environmental instruments which are a manifestation of deviations related to environmental justice, such as licensing simplifications, strict liability disorientation, and restrictions on environmental rights: this limitation of environmental rights is in the form of limiting the degree of community participation in the EIA process, eliminating clauses for filing objections to the EIA process, and the unclear position of environmental approvals as objects of state administrative disputes.  Tujuan  penelitian ini adalah untuk menganalisis implikasi kebijakan izin lingkungan terhadap lingkungan hidup di Indonesia. Adapun urgensi penelitian ini mengingat bahwa kebijakan izin lingkungan merupakan alat pemerintah yang bersifat preventif mengendalikan perilaku masyarakat, dan   represif menanggulangi masalah lingkungan disebabkan aktivitas manusia. Kebijakan izin lingkungan dari pemerintah bertujuan untuk melestarikan lingkungan, jangan sampai terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang merugikan masyarakat. Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi kebijakan izin lingkungan terhadap lingkungan hidup di Indonesia yang saat ini bukanlah izin yang sesungguhnya, namun hanya sebatas persetujuan lingkungan. Izin lingkungan dihilangkan dan diintegrasikan ke dalam izin berusaha. Perubahan tersebut membawa pelemahan instrument lingkungan hidup yang merupakan perwujudan penyimpangan terkait keadilan lingkungan yaitu seperti simplikasi perizinan, disorientasi strict liability, dan pembatasan hak lingkungan: pembatasan hak lingkungan ini berupa pembatasan derajat partisipasi masyarakat dalam proses Amdal, penghapusan klausul pengajuan keberatan terhadap proes Amdal, dan ketidakjelasan kedudukan persetujuan lingkungan sebagai objek sengketa tata usaha negara.          

The aim of the research is to analyze implementation of levers of control in Semen Indonesia Group (SIG) which are belief system, boundary system, diagnostic control system and interactive control system. The methodology employed is qualitative descriptive with case study approach. In belief system, the company communicates its core values with vision, mission statement, and corporate core values (AKHLAK). The company reduces risk by regulating employee’s behavior in its agreement with employee in performance contract, code of conduct and by implementing integrated risk management system as part of its boundary system. For the interactive control system, the company monitors interactively certain indicators in the Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) or Criteria for Superior Performance Assessment. In the diagnostic control system, the company evaluate an implementation of its strategy by monitoring indicators not only in the Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) or Criteria for Superior Performance Assessment and but also evaluating variances in its management reports.
 
 

The goal of this study was to ascertain the impact of market orientation and social media marketing on the efficiency of the culinary MSMEs in Makassar. 40 respondents make up the entire sample in this causal study design. The non-probability sampling approach is used in the sampling procedure. Using the Smart PLS 3.0 application, data is processed. The findings of this study suggest that the performance of culinary MSMEs in Makassar is significantly influenced by the usage of social media marketing and market orientation.
 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi dan media pembelajaran inovatif yang dapat digunakan untuk menanamkan nilai-nilai karakter pada siswa Sekolah Dasar (SD) di Namlea Kabupaten Buru. Metode yang digunakan adalah meta-sintesis, yang diawali dengan memformulasikan pertanyaan penelitian (formulating the review question), melakukan pencarian literatur systematic review (conducting a systematic literature search), melakukan skrining dan seleksi artikel penelitian yang cocok (screening and selecting appropriate research articles), melakukan analisis dan sintesis temuan-temuan kualitatif (analyzing and synthesizing qualitative findings), memberlakukan kendali mutu (maintaining quality control), dan menyusun laporan akhir (presenting findings). Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa strategi dan media pembelajaran inovatif yang dapat digunakan untuk menanamkan nilai-nilai karakter pada siswa Sekolah Dasar (SD) di Namlea Kabupaten Buru, antara lain strategi PPR, Bermain Peran, TGT, ARCS, dan Simulasi. Sedangkan media pembelajaran alternatif yang dapat digunakan adalah: media cerita, media flash, media komik, dan media cincin.

Sejalan dengan perkembangan zaman yang mengikuti arus globalisasi  banyak hal mengalami perubahan, seperti nilai-nilai sosiokultural,  warisan kultural dari nenek moyang berupa nilai dan akar tradisi, dan kearifan lokal, mengalami pelunturan dan penggerusan. Isu penting yang menghadang Indonesia saat ini, kemiskinan, ketimpangan sosial, identitas, nasionalisme, dan pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi juga memudarkan identitas dan nasionalisme. Masyarakat adat Sinar Resmi, Sukabumi yang berbudaya padi mampu menghadapi tantangan zaman yang kian mengglobal itu dengan kearifan lokalnya. Makalah ini bertujuan mengangkat kearifan lokal masyarakat adat Sinar Resmi, Sukabumi yang menjadi identintas bangsa mereka dalam budaya padi. Metode penelitian menggunakan pendekatan tradisi lisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal masyarakat adat Sinar Resmi, Sukabumi dapat membangun dan mewujudkan identitas bangsa sehingga masyarakat ini memiliki karakteristik dan kekhasan sendiri yang berdeda dengan masyarakat lainnya. Simpulan penelitian ini adalah kearifan lokal masyarakat adat Sinar Resmi, Sukabumi  mampu merespons dan memberikan solusi atas tantangan zaman sehingga kearifan lokal itu perlu dijaga dan dilestarikan.

Kepemimpinan dalam islam merupakan hal yang selalu menjadi perdebatan dan pembahasan yang bagus untuk diperbincangkan. Islam memberikan ajaran seorang pemimpin memiliki moral, kebijaksanaan, dan bisa menjadi panutan dalam sekumpulan orang yang memiliki kerendahan hati,kejujuran, dan memiliki sifat kepemimpinan yang tinggi.
Prinsipnya dalam kehidupan sehari hari kita dapat melaksanakannya seperti halnya menjadi imam dalam shalat sehari hari, bagaimana melaksanakan arti dari kepemimpinan dan menjadi pemimpin yang baik dalam kualitas dalam memimpin sebuah kepemimpinan yang terorganisasi. Allah telah memilih atau mengutus seorang nabi atau rosul yang dipilih untuk menjadi pemimpin dalah agama islam yaitu Nabi Muhammad SAW.
Kepemimpinan islam merupakan kepemimpinan yang menjadikan pemimpin dengan konsep dunia dan akhirat,  Seperti contohnya Kepemimpinan khilafah yang memiliki tugas atau ditunjuk oleh orang orang muslim yg percaya kepada orang tersebut agar dijadikan pemimpinnya. Kepemimpinan dalam negara juga termasuk dalam hal perspektif islam karena negara kita termasuk negara islam terbesar di dunia. Kepemimpinan memiliki tugas bukan hanya di dalam kemanusiaan tetapi harus dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT.
Kepemimpinan dalam perspektif islam memiliki arti berbeda atau khas tersendiri pada kepemimpinan pada umumnya sehingga kepemimpinan dalan persepektif islam tidak bisa disamakan dengan hal yang biasanya kita temukan pada hal sehari hari yang kita lakukan atau temui.