Community Service (PKM) was held in Meramun Hamlet, Janjang Village, Tayan Hulu District, Sanggau Regency, West Kalimantan. The methods used by the service team are field observation and library research. The implementation of this PKM aims to offer ideas on the problems found by the PKM service team at the place where the activity was carried out, namely: Some early childhood children in the Meramun hamlet have begun to experience moral degradation, such as not respecting their parents, swearing at them, and not having good manners when communicating. So as a contribution of thought from the PKM service team, namely, providing educative-pedagogical education to early childhood in the Meramun hamlet about eight important points of moral intelligence that they must know and apply, namely: Empathy, conscience, self-control, love, respect , tolerance, fairness, and courtesy. The final conclusion of the PKM service team is that moral intelligence is one of the main indicators that is able to form generations of noble character and fear of God.

Indonesia merupakan negara yang tergolong cepat dalam mengikuti perkembangan teknologi. Dengan seperti itu pengembangan dan perluasan tehnologi di Indonesia terus berkembang dan semakin canggih. Di era industri 4.0 perkembangan tehnologi memperngaruhi dunia perindustrian, dalam perindustrian kecanggihan teknologi yang saling berkaitan berkaitan seperti mesin-mesin yang sudah bergerak otomatis dari pengerjaan awal hingga akhir. Dengan seperti adanya pengembangan teknologi industri-industri yang berdiri dapat menghemat waktu dalam proses peroduksi. Hasil penelitian dan anlisa ini, dapat dinyatakan bagaimana sebuah industri menyikapi dan mengikuti perkembangan tehnologi dan apa konsekuensinya baik bagi perusahaan maupun karyawan.

The purpose of this study was to analyze norms that do not regulate the requirements for candidates for legislative members (DPR) without being accompanied by a police record certificate (SKCK) which has a material impact on their duties and responsibilities in establishing law. The research method used in this study is normative juridical with a conceptual approach and a statutory approach. This research is very important in filling public positions because the lack of conditions in question is a form of institutional imbalance in the DPR compared to the requirements for the candidacy of the President and Vice President, Governors, Mayors, and Regents. Even though all of them are public positions that directly receive a mandate from the people. The form of a rule of law requires checks and balances, which upholds Indonesia's constitutional cultural values and places greater emphasis on the harmony and integration of shared values. Meanwhile, the invalidity of the SKCK as a condition for candidacy for members of the DPR is a form of denial. So this has implications for the integrity and quality of prospective members who will occupy the DPR positions. As a law-forming institution, quality and integrity are important parts that must be attached to them, so that in carrying out their duties it will result in the formation of laws that are oriented towards the protection of human rights. The novelty of this research is the analysis of the importance of regulating the requirements for police record certificates in the Election Law as a basis for measuring the filling of public office. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis norma yang tidak mengatur syarat calon anggota legislatif (DPR) tanpa disertakan dengan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang secara materiil berdampak pada tugas dan tanggungjawabnya dalam pembentukan hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini sangat penting dalam pengisian jabatan publik, sebab ketiadaan syarat yang dimaksud adalah bentuk ketidakseimbangan kelembagaan DPR dibandingkan dengan syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Walikota, dan Bupati. Padahal semuanya sama-sama jabatan publik yang langsung menerima mandat dari rakyat. Bentuk negara hukum menghendaki adanya checks and balances, yang menjunjung nilai-nilai budaya konstitusional Indonesia dan lebih menekankan harmoni dan integrasi nilai-nilai bersama. Sedangkan ketidakberlakuan SKCK sebagai syarat pencalonan anggota DPR adalah bentuk pengingkaran dimaksud. Sehingga hal ini berimplikasi terhadap integritas maupun kualitas dari calon-calon anggota yang akan menduduki jabatan DPR. Sebagai lembaga pembentuk undang-undang kualitas dan integritas adalah bagian penting yang harus melekat bagi mereka, sehingga dalam menjalankan tugasnya akan menghasilkan pembentukan undang-undang yang beorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Adapun kebaharuan penelitian ini adalah analisis mengenai pentingnya pengaturan mengenai syarat surat keterangan catatan kepolisian dalam UU Pemilu sebagai dasar tolak ukur pengisian jabatan publik.     

This study examines the implementation of imposing sanctions on companies that do not employ workers with disabilities and the factors that influence its implementation, especially in the city of Semarang. Persons with disabilities have the same rights and opportunities as other Indonesian citizens to get a job. Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 2016 stipulates that private companies are required to employ workers with disabilities, if they do not do so they can be subject to sanctions. The approach method used is approachempirical juridical. Research specifications areanalytical descriptive. The data collection method was carried out by interviewing and literature study. The analytical method used is analytical methodqualitative. Drawing conclusions using the deductive method. The results of the study show that until now no company has been sanctioned for not employing workers with disabilities. There are 2 categories of factors that influence the non-juridical factors, namely juridical factors and non-juridical factors. The juridical factor is the weak regulation of sanctions at the central and regional levels. The non-juridical factors include labor inspection that has not been maximized, data reporting on workers with disabilities has not been integrated, and the Committee for the Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities has not been formed. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pelaksanaan pemberian sanksi bagi perusahaan yang tidak mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya khususnya di Kota Semarang. Penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama sebagaimana warga negara Indonesia lainnya untuk mendapatkan pekerjaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 menentukan bahwa perusahaan swasta wajib mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas, apabila tidak dilakukan maka dapat dikenai sanksi.  Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan studi pustaka. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Penarikan simpulan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini belum ada perusahaan yang diberikan sanksi karena tidak mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas. Terdapat 2 kategori faktor yang mempengaruhi tidak diberikannya sanksi tersebut, yaitu faktor yuridis dan faktor nonyuridis. Faktor yuridis adalah lemahnya pengaturan sanksi di tingkat pusat maupun daerah. Adapun faktor nonyuridis meliputi pengawasan ketenagakerjaan yang belum maksimal, pelaporan data tenaga kerja penyandang disabilitas belum terintegrasi, dan belum terbentuknya Komite Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.   

The purpose of this writing is to analyze the position of Village Regulations in statutory regulations and to formulate a form of reviewing the constitutionality of Village Regulations in statutory regulations. The novelty of previous research is that this research does not only emphasize the position of village regulations but also examines the constitutionality of village regulations in a combined form. The Village Head and the Village Consultative Body have the authority and independence from village institutions to regulate life with the community through regulatory instruments in the form of village regulations. The existence or position of village regulations in the legal system in Indonesia is not listed in the hierarchy of statutory regulations, so that the form of reviewing the constitutionality of village regulations is unclear. Of course, this is interesting to study in more depth regarding how the position of village regulations is in statutory regulations and also how the form of testing the constitutionality of village regulations in statutory regulations. Through the method of research on doctrinal law or normative law, this research has the object of studying legal norms or rules as a building system related to a legal event. The position of village regulations also includes statutory regulations which are recognized juridically, while related to testing the constitutionality of village regulations, namely in the form of executive review by carrying out supervision which authority is given to the regent/mayor to supervise, besides that the regent/mayor can also cancel village regulations if they conflict with higher regulations and/public interest. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk menganalisis kedudukan peraturan desa dalam peraturan perundang-undangan serta merumuskan bentuk pengujian konstitusionalitas peraturan desa dalam peraturan perundangundangan. Kebaruan dari penelitian sebelumnya bawasanya penelitian ini tidak hanya menekankan pada kedudukan dari peraturan desa melainkan juga kepada pengujian konstitusionalitas peraturan desa dalam bentuk kombinasi. Kepala desa beserta Badan Permusyawaratan Desa memiliki wewenang dan kemandirian dari lembaga desa dapat mengatur kehidupan bersama masyarakat melalui instrumen aturan yang dalam bentuk peraturan desa. Keberadaan atau kedudukan peraturan desa dalam sistem hukum di Indonesia tidak tercantum dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga bentuk pengujian konstitusionalitas peraturan desa menjadi tidak jelas. Tentunya hal tersebut menarik untuk dikaji lebih mendalam terkait bagaimana kedudukan peraturan desa dalam peraturan perundang-undangan dan juga bagaimana bentuk pengujian konstitusionalitas peraturan desa dalam peraturan perundang-undangan. Melalui metode penelitian hukum doktrinal atau hukum normatif, maka penelitian ini mempunyai objek kajian terhadap kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan system yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Kedudukan peraturan desa termasuk pula sebagai peraturan perundang-undangan yang diakui secara yuridis keberadaaanya, Sedangkan terkait dengan pengujian konstitusionalitas peraturan desa yaitu dalam bentuk executive review dengan melakukan pengawasan yang kewenangan diberikan kepada bupati/walikota untuk mengawasi, selain itu pula bupati/walikota dapat pula membatalkan peraturan desa apabila bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan/kepentingan umum      

Research on local examinations by judges in criminal cases aims to find out and obtain a comprehensive picture regarding local examinations by judges in criminal cases. This research is important to do, because in the development of judicial practice in Indonesia, local examinations conducted by judges are not only carried out on civil cases, but are also practiced in the settlement of criminal cases. Even though the Criminal Procedure Code does not regulate local examinations in the verification process carried out by judges in criminal cases. Implicitly the Criminal Procedure Code only regulates reconstruction or reconstruction activities carried out by investigation at the investigative stage. This research is a legal research using bid-invitation approach and case approach. Based on the results of the research, it was concluded that local examinations by judges in criminal cases are the judge's discretion to clarify and validate a piece of evidence to find legal facts, which aims to increase the judge's confidence in giving a decision on a criminal case being examined. The discretionary authority possessed by judges in carrying out local examinations in criminal cases is facultative, meaning that it is not a priori binding and is only complementary, the implementation of which depends on the judge's judgment. Legally, a local examination by a judge in a criminal case is part of the evidence in the judicial process. Therefore theoretically included in the law of evidence. Penelitian tentang pemeriksaan setempat oleh Hakim dalam perkara pidana bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh suatu gambaran yang komprehensif terkait pemeriksaan setempat oleh Hakim dalam perkara pidana. Penelitian ini penting dilakukan, karena dalam perkembangan praktek peradilan di Indonesia, pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Hakim tidak hanya dilakukan terhadap perkara perdata saja, namun juga dipraktikkan dalam penyelesaian perkara pidana. Padahal KUHAP tidak mengatur tentang pemeriksaan setempat dalam proses pembuktian yang dilakukan oleh Hakim dalam perkara pidana. Secara implisit KUHAP hanya mengatur kegiatan rekonstruksi atau reka ulang yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa pemeriksaan setempat oleh Hakim dalam perkara pidana merupakan diskresi Hakim untuk mengklarifikasi dan menvalidasi suatu alat bukti guna menemukan fakta hukum, yang bertujuan untuk menambah keyakinan hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara pidana yang sedang diperiksa. Kewenangan diskresi yang dimiliki oleh hakim dalam melakukan pemeriksaan setempat dalam perkara pidana bersifat fakultatif, artinya tidak secara apriori mengikat dan hanya bersifat sebagai pelengkap, yang pelaksanaannya tergantung dari penilaian Hakim. Secara hukum, pemeriksaan setempat oleh Hakim dalam perkara pidana merupakan bagian dari pembuktian dalam proses persidangan. Karenanya secara teoretis masuk dalam hukum pembuktian.Diskresi; Pembuktian; Pemeriksaan Setempat.  .

Background: School-age children are referred to as latent periods, the more independent school-age children are, the more they have problems in the selection of snacks. The findings of the Food and Drug Administration (BPOM) found several results of food content which showed 91.26% qualified, 8.71% ineligible,285 samples contained Rhodamin B, 211 samples contained Formalin, 162 samples contained Borax and 5 food samples contained Methanyl Yellow. Parenting is a factor that influences the behavior of snack, parents are the first source of information to understand about the behavior of healthy snacks in children.Objective: The purpose of this study was to foster journals regarding the relationship between snacking patterns in school-age children.Methods: Literature review method, which includes searching for journals from Elsevier, Pudmed, Google Scholer, and Garuda which received 6 journals because they have been tested based on the Critical Appraisal Checklist (JBI) instrument for analysis of Cross Sectional Studies. Then use PRISMA to select them and use the Plagiarsm Checker X application with 17% results.Results: Literature review data conducted on 6 journals that have been obtained shows that there is a relationship between parenting patterns and snack selection behavior in school age children and 1 journal there is no relationship. 6 research journals obtained the dominant value of journal 1 Lonto et al., (2019), with respondents of democratic fostering pattern category as many as 30 people or (46.9%) and 44 respondents (68.8%) with healthy snack behaviors. The better the parenting pattern applied to the child, the lower the level of snack selection behavior in the child.Suggestion: Literature review results are expected to be an educational material, especially school-age children and parents about the importance of foster care patterns to prevent snack selection behavior in school-age children.

This study analyzes the causes, consequences and solutions to portrait poverty in post-reform Mojokerto Regency, including: Poverty Line, Number of Poor Population, Percentage of Poor Population, Consequences and Solutions to Post-Reform Poverty. Poverty is a very dynamic problem that depends on the challenges faced. In Indonesia, each government period has its own focus and character in efforts to reduce poverty. Preparing for the analysis requires information to be used in the research process. Information in the form of research published by the Central Bureau of Statistics of Finland (BPS), other information from the BPS of East Java Province, BPS of Mojokerto Regency, using time series data (time series data) at least from the most recent period of 3-5 years, and using djpb data from the Indonesian Ministry of Finance. The results of the study show that the poverty line is known to be directly proportional to the increase in the number of poor people in 2020. This indicates that the increase in the price of food and other staple goods will be far above the average. spending of the poor. The very poor and the poor remained in place, while the near poor became even poorer as their spending could no longer keep up with the rising poverty line. It is hoped that during this reform period, the Mojokerto Regency Government will be able to overcome the impacts and consequences and find solutions or steps to reduce the current poverty problems in Mojokerto Regency.

value = 0.000 or valuer rAdolescence is a period of transition between childhood into adulthood, problem that often occurs in adolescence are less nutrition resulted in malnourished. Hb is a quantitative indicator to determine iron deficiency with the most severe level. Menstruation adalahperdarahan derived from this research uterus.Jenis Praeksperimen with the design of "The One Shot Case Study" to obtain information about the menstrual cycle in young girls. The sample in this study were taken by the formula vincean as many as 52 samples. With independent variable hemoglobin levels in young women and adolescents dependent variable menstrual cycle putri.Pada univariate analysis presented in the form of a frequency distribution expressed in absolute frequency which is the number of occurrences and relative frequencies in the form of presentation (%) and on a bivariate analysis used chi-test square.Hasil research shows the majority of respondents have irregular menstrual cycles 61.5% and the mean Hb 10-11gr%, based on chi-square statistical test showed  < = 0.000.r0.005, so it can be concluded that Ho refused and Ha received means there singnifikan relationship between hemoglobin levels with the menstrual cycle in young women are a significant association between hemoglobin levels with the menstrual cycle, where the better levels of hemoglobin, the possibility of a regular menstrual cycle is getting better, with the value.

Leprosy infectious disease can cause peripheral nerve disorders and skin disorders. The problem in question is not only from a medical point of view but extends to the social, namely leprosy sufferers can be ostracized or shunned by society. So important is the role of the family in providing support for leprosy sufferers to achieve recovery through adherence to taking medication. The purpose of writing this literature review is to determine the relationship between family support and medication adherence in leprosy patients. The research design used a literature review conducted on a data base including Google Schoolar, PubMed, and Spinger. Article analysis found 16,776 but only 10 articles that met the inclusion criteria. The results of journal analysis showed that for each of the 10 articles, it was found that in 7 articles there was a relationship between family support and adherence to taking medication in leprosy patients. In addition, the other 4 articles said that the family plays an important role in providing support, encouragement, and motivation for family members who have leprosy to adhere to treatment. One of the factors that can increase treatment adherence in patients with chronic diseases is good family support.