This study examines the influence of motivation and job satisfaction on employee performance at the Ministry of Religious Affairs in Maluku Province. Motivation and job satisfaction are critical factors that drive employee productivity and create a conducive work environment. Using quantitative methods, data were analyzed through regression tests, including T-test, F-test, and determination coefficient analysis, to explore the relationships between these variables. The results indicate that motivation has a strong and significant positive effect on employee performance, supported by a regression coefficient of 0.661 and a significance level of p < 0.001. Similarly, job satisfaction also significantly impacts performance, with a coefficient of 0.325 and p < 0.001, although its influence is comparatively lower than motivation. The simultaneous effect of motivation and job satisfaction was confirmed by an F-value of 396.748 and an R² of 0.922, indicating that 92.2% of the variation in employee performance can be explained by these two factors. The findings emphasize the importance of fostering both motivation and job satisfaction to improve employee performance effectively. Therefore, organizations should develop policies that enhance motivation through rewards and career development opportunities, as well as improve job satisfaction by ensuring supportive working conditions and recognizing employee contributions.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis penerapan strategi pemasaran online berbasis syariah dalam meningkatkan penjualan produk Rabbani. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode fenomenologi, penelitian ini mengeksplorasi fenomena pemasaran produk Rabbani di media sosial atau platform daring. Fokus utama penelitian adalah mendalami strategi pemasaran online syariah yang diterapkan untuk mendorong peningkatan penjualan produk Rabbani. Penelitian ini menitikberatkan pada peran toko Rabbani dalam memanfaatkan strategi syariah, yang mencakup prinsip Rabbaniyah, Akhlaqiah, Al-Waqiyah, dan Insaniyah. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemasaran online syariah yang diterapkan pada produk Rabbani telah selaras dengan konsep pemasaran Islami, mencakup aspek produk, harga, promosi, dan distribusi, serta memadukan karakteristik pemasaran Islami, yaitu Rabbaniyah, Akhlaqiah, Al-Waqiyah, dan Insaniyah.

This community service aims to foster an entrepreneurial spirit through optimizing community creativity in processing pineapple into processed products. This community service uses a training method targeting PKK mothers in Belik Village, Belik District, Pemalang Regency. The training activity was carried out on June 30, 2024 at the Belik Village Hall. The PKK mothers were very enthusiastic about participating in the pineapple wingko making activity. This was proven by their attention to following the activity until it was finished. The result of this community service was that there was one MSME that succeeded in making pineapple wingko and marketing it in the village environment. Although it is still at the village level, this proves that an entrepreneurial spirit has been built so that it generates additional income. Pineapple is the main agricultural commodity in Belik District which can be developed through diversification of processed products that have high selling value and increase the selling value of pineapple. Pineapples, which are usually sold whole as fruit, are now being developed into pineapple wingko.

Sengketa waris dalam hukum Islam sering kali menuntut adanya peran mujtahid, khususnya hakim, dalam menafsirkan dan menerapkan kaidah hukum untuk mencapai keadilan bagi para pihak. Tujuan penelitian ini ini menganalisis peran mujtahid dalam suatu kasus sengketa waris yang melibatkan status harta bersama, harta bawaan, serta keberadaan utang pewaris. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, hakim harus memastikan bahwa pembagian harta dilakukan sesuai ketentuan hukum Islam. Dalam kasus ini, hakim sebagai mujtahid menilai bahwa harta yang disengketakan merupakan harta bersama yang belum dibagi, sehingga janda pewaris berhak atas setengah bagian sebelum pembagian warisan kepada ahli waris lainnya. Selain itu, dalam menentukan keberadaan utang pewaris, hakim menggunakan prinsip pembuktian dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 174 HIR, di mana pengakuan tergugat di persidangan menjadi bukti sempurna terkait utang yang diakui. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif  dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran mujtahid dalam kasus ini tidak hanya sebatas menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif dengan mengacu pada dalil-dalil hukum, fakta persidangan, dan prinsip keadilan dalam Islam. Dengan demikian, penerapan ijtihad oleh hakim dalam perkara ini memastikan bahwa pembagian warisan dilakukan secara sah, adil, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam putusan nomor 596/Pdt.G/2023/PA.SKA dalam sengketa waris putusan tersebut hanya saja diselesaikan antara kedua belah pihak yang bersengketa sehingga menurut penulis perlu adanya keberadaan mujtahid dalam sengketa waris tersebut agar memberikan kepastian hukum jelas.

Baja karbon ST 40 sering digunakan dalam industri pembuatan kapal, khususnya untuk konstruksi lambung dan dek kapal. Mengingat bahwa lambung adalah bagian pertama dari kapal yang bersentuhan langsung dengan air laut, maka bagian ini memiliki risiko tinggi terhadap korosi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui laju korosi baja karbon ST 40 (40 mm x 40 mm x 4 mm) dalam sampel air laut yang diambil dari Pelabuhan Gresik. Korosi sangat memengaruhi umur pakai baja dan besi, sehingga penelitian ini menjadi penting. Penelitian ini menggunakan metode kehilangan berat (weight loss method) dan proses perendaman dengan menggunakan pengaduk magnetik (magnetic stirrer) dan tanpa pengaduk magnetik untuk mengukur laju korosi. Pengukuran dilakukan setiap 7 hari selama 28 hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laju korosi tertinggi terjadi pada air laut dengan pengaduk magnetik, dengan nilai laju korosi (CR) sebesar 13,72 mpy, sedangkan laju korosi terendah terjadi pada air laut tanpa pengaduk magnetik, dengan nilai CR sebesar 0,19 mpy. Selain itu, analisis regresi linier menunjukkan bahwa laju korosi pada air laut dengan pengaduk magnetik adalah -37 mg/cm², dibandingkan dengan -6,06 mg/cm² tanpa pengaduk magnetik. Temuan ini mengonfirmasi bahwa penggunaan pengaduk magnetik mempercepat laju korosi pada baja karbon ST 40.

This study analyzes the legal responsibility of business actors in distributing blue-labeled skincare products through e-commerce platforms, particularly in relation to violations of Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, BPOM regulations, and the Electronic Information and Transactions Law. The urgency of this research arises from the widespread circulation of unauthorized dermatological products sold without BPOM approval, posing serious health risks to consumers in the digital marketplace. Employing a normative juridical method with a statutory and literature approach, this study examines the fragmentation of regulatory frameworks, liability avoidance strategies, and the ineffectiveness of current enforcement mechanisms. The findings reveal that business actors exploit regulatory gaps to avoid accountability and that existing laws are reactive and insufficient for digital contexts. This research contributes novelty by integrating pharmaceutical and e-commerce law in analyzing liability and proposes regulatory reforms that include platform liability mandates, automated monitoring systems, and public awareness campaigns. The study concludes that stricter law enforcement, increased regulatory oversight, and comprehensive stakeholder education are essential to protect consumers and ensure legitimate commerce in Indonesia's digital era.

 
This study aims to examine the legal aspects of copyright infringement in the digital context, particularly under Law Number 28 of 2014 on Copyright, and analyze its implications for companies that utilize digital content without authorization. The urgency of this research stems from the increasing prevalence of unauthorized use of protected content, particularly in the hospitality sector, where visual media play a central role in marketing strategies. The study employs a normative juridical approach by analyzing relevant legislation and actual court decisions, focusing on the copyright dispute between PT OYO Rooms Indonesia (OYO) and PT Duit Orang Tua (DOT). In this case, OYO allegedly used and modified DOT's photos without permission for commercial promotion purposes on various online platforms. The court found OYO guilty of copyright infringement in decision Number 45/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN Jkt.Pst, and this decision was upheld by the Supreme Court in cassation Number 649 K/Pdt.Sus-HKI/2021. The research highlights that the Indonesian legal framework has been able to provide effective protection to legitimate copyright holders. The novelty of this study lies in its doctrinal analysis of a real-world judicial decision, offering insights beyond the theoretical approaches in previous literature. The study concludes that Indonesia's copyright regime has proven effective in this case and finds that corporate responsibility and due diligence are key in preventing infringement. The study recommends that digital platforms and business actors strengthen their internal compliance systems to mitigate legal risks and promote responsible content usage.

This study aims to conduct a juridical analysis of the elements and legal reasoning used by the panel of judges in establishing the existence of an unlawful act (onrechtmatige daad) committed by the Defendants in a land dispute case, as stipulated in the Decision of the Balikpapan District Court Number 6/PDT.BTH/2024/PN BPP. Employing normative legal research with a conceptual and case approach, this study focuses on the interpretation of Article 1365 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) and the judicial construction applied by the court in assessing the Defendants’ actions. The urgency of this study lies in the increasing complexity of land disputes in Indonesia, which demand clearer doctrinal and judicial guidance in determining the threshold of unlawful acts in civil litigation. The novelty of this research is its integrative use of abuse of rights theory and good faith principles as analytical tools to assess the boundaries of civil liability, which have not been thoroughly explored in previous studies. The findings reveal that the Defendants' act of filing for execution over a parcel of land that had been lawfully transferred to the Plaintiff, without a legitimate legal basis, constitutes a clear instance of an unlawful act. Such conduct satisfies the juridical elements of tort as outlined in both doctrine and jurisprudence: the existence of an act, its unlawfulness, fault, actual damages, and a causal relationship between the act and the harm incurred. The court’s decision reflects a balanced consideration of good faith principles, legal protection doctrines, and the abuse of right theory in determining the Defendants’ civil liability. This study recommends a more consistent application of these doctrines to ensure legal certainty and justice in future land dispute adjudications.

This study aims to analyze the positive fictitious licensing policy under the Job Creation Law and assess its legal certainty using Gustav Radbruch’s philosophical framework. The background of this research arises from Indonesia’s legal reform agenda to streamline licensing through the OSS-RBA system. However, this reform raises concerns regarding legal certainty and institutional accountability. The urgency of this study lies in the regulatory ambiguity, lack of procedural safeguards, and removal of judicial oversight. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, the study finds that the current policy does not fully meet Radbruch’s four standards of legal certainty. Specifically, it suffers from unclear legal norms, insufficient factual grounding, unstable legal framework, and weak institutional implementation—such as the absence of a Presidential Regulation, undefined verifier responsibilities, and lack of integration between central and local systems. The study concludes that the positive fictitious mechanism needs substantial normative refinement to ensure fairness, transparency, and predictability. The novelty of this research lies in its philosophical approach to evaluating administrative legal reform, offering a deeper lens beyond procedural analysis. As a policy implication, the government should urgently issue implementing regulations, reestablish judicial review, and develop integrated technical guidelines to strengthen OSS-RBA's legal reliability and effectiveness.

This research aims to investigate the legal liability of OKKO Bandung bakery regarding product safety compliance under Indonesia's Consumer Protection Law No. 8 of 1999, particularly following a BPOM investigation that identified unauthorized food additives in their bread products. The urgency of this study stems from increasing violations of consumer rights in the food industry, where producers fail to meet safety standards, potentially endangering public health. This research employs a comprehensive qualitative methodology, combining normative legal analysis with empirical fieldwork through structured interviews and systematic observations. The study reveals that producers bear significant legal obligations to ensure product safety, provide transparent product information, and offer appropriate compensation for damages. This research contributes new insights through its unique combined normative-empirical approach, analyzing actual court precedents demonstrating implementation gaps between legal theory and enforcement reality. The study proposes specific regulatory reforms, including mandatory third-party ingredient verification, enhanced supply chain transparency, and strengthened inter-agency coordination to effectively safeguard public health and consumer interests.