Home is an important place for most people, where they need to keep it safe and comfortable from outside interference. Therefore, there is a need for a security system that is able to protect against these disturbances. In this study, fingerprints were used to secure the door of the house, where in the process only the registered fingerprint was allowed to open the door. In table 1 it turns out that wet, wrinkled and peeling fingerprints can still be used and read by the sensor so that concerns that fingerprints cannot be used are refuted. In table 1 it is also proven that the process of opening the door can be done with an Arduino and a fingerprint sensor

An accounting information system is a system that is connected to each other as a whole, from procedures, forms, records, until finally financial reports can be created. There are two accounting information systems used by researchers, namely the cash receipt system and the cash disbursement system. The aim of this research is to find out how the accounting information system for cash receipts and disbursements is and the role of internal control at UD Dadhen Kurnia Abadi. UD Dadhen Kurnia Abadi is an MSME that operates in the catfish fillet industry so the organizational structure is more concise and the functions involved in a transaction are also quite small. Data was obtained by conducting interviews, observation and documentation. The research results show that the cash receipts and disbursements accounting information system running at UD. Dadhen Kurnia Abadi cannot be said to be good because it still uses manual recording which results in weaknesses, namely transactions recorded are not up to date so there are often discrepancies in recording so that the information produced is not accurate and precise and does not rule out the possibility of abuse of authority or embezzlement of funds. Apart from that, internal control is still less effective, there should be a strict separation of duties and responsibilities for each function, and the purchasing, receiving and cash functions should be separated.

Along with the development of the times, the need for electricity is very necessary. Electrical energy is one of the energy that is needed in using equipment that is related to electrical energy such as household, office and commercial industrial equipment that requires electrical energy. Bawean Island is one of the islands that requires a large amount of electricity due to the growing development of these sectors. With the rapid development of large-scale developments, the need for electricity needs to be increased in order to meet people's demands related to electricity needs. Technical losses are losses that occur for technical reasons where energy is reduced by turning into heat or heat energy. Basically technical losses occur based on energy losses in components caused by errors in the components themselves. Technical losses that occur in distribution transformers are common. In principle, losses always occur because efficiency cannot be 100%. Energy is lost along with distribution from upstream to downstream of distribution transformers. Based on the formulation of the problem taken, the researchers calculated losses at neutral currents, copper losses, total losses, output power and total losses in the form of prices. From the results of the conclusions above, it can be seen that the greater the current in the neutral of the transformer, the more losses that occur in the transformer.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ratio legis dan kekuatan berlaku secara sosiologis (soziologische geltung) kebijakan penghapusan persyaratan khusus pembebasan bersyarat narapidana korupsi dalam dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Penelitian ini penting dilakukan sebagai menjadi bahan evaluasi bagi pembentuk undang-undang untuk pembentukan produk hukum yang progresif, sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Penelitian ini mempunyai nilai kebaruan yakni mengkaji ratio legis dan kekuatan keberlakuan sosiologis pengaturan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Penelitian ini memiliki fokus kajian tentang ratio legis dan kekuatan berlaku secara sosiologis (soziologische geltung) kebijakan penghapusan persyaratan khusus pembebasan bersyarat narapidana korupsi dalam dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Adapun hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, ratio legis kebijakan penghapusan persyaratan khusus pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi dalam revisi undang-undang pemasyarakatan didasarkan pada beberapa alasan yaitu falsafah pemasyarakatan, hak untuk hidup bebas adalah satu-satunya hak yang hilang, masalah kepadatan di dalam Lapas dan kedudukan narapidana sebagai warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Kedua, kebijakan penghapusan persyaratan khusus pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi dalam revisi undang-undang pemasyarakatan tidak memiliki kekuatan keberlakuan secara sosiologis (soziologische geltung) dan bertentangan dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kebijakan tersebut bertolak belakang dengan aspirasi masyarakat yang menolak dengan tegas kebijakan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi dan menginginkan adanya kebijakan khusus yang ketat terhadap persyaratan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi.

Tujuan dari penelitian agar Mahkamah Agung baik Hakim maupun Peradilan di bawahnya bisa menegakkan keadilan yang sebenar-benarnya tanpa ada intervensi dengan teori pendekatan islam. Kepercayaan publik atas penegakan hukum di Indonesia semakin menurun. Tidak sedikit jual beli perkara, persekongkolan antara sesama penegak hukum, pesanan untuk menetapkan siapa hakim yang mengadili perkara masih saja terjadi, baik di tingkat Mahkamah Agung maupun peradilan di bawahnya. Hal ini disebabkan lemahnya pengawasan kehakiman yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial, salah satunya dikarenakan tidak adanya kewenangan untuk melakukan penyadapan atas hakim-hakim di jajaran Mahkamah Agung maupun peradilan di bawahnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun  2011 Tentang Komisi Yudisial. Oleh karena itu dalam hal ini kewenangan Komisi Yudisial selaku badan yang mengawasi sikap hakim di Indonesia perlu diperbaiki. Penelitian ini menggunakan metode penelitian library research (penelitian pustaka). Hasil dari penelitian ini yaitu, harus ada regulasi tambahan terkait wewenang Komisi Yudisial. selain itu, Pemerintah Indonesia harus mengambil sikap dengan  mengeluarkan PERPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang), penjatuhan sanksi hukuman atas tindak pidana yang dilakukan oleh hakim sebagai penegak hukum harus lebih berat dari pada masyarakat biasa, serta diperlukannya regulasi tentang hukuman tambahan berupa sanksi sosial atas tindak pidana yang mencederai penegakan hukuman di Indonesia.

 This research aims to examine legal protection for consumers and the legal consequences resulting from deceptive price information in flash sale practices in e-commerce. Information fraud carried out by business actors is contrary to consumer protection, so legal certainty is needed for consumers in buying and selling activities on e-commerce. The research method used is normative research which is equipped with interviews with BPSK, as well as a statutory and regulatory approach which focuses on the object of research on norms. Information was collected using interview techniques to obtain additional data. The results of this research confirm that it can actually enforce consumer protection in trading via electronic systems as contained in the UUPK, Trade Law, ITE Law and PP PMSE. However, there are no regulations regarding flash sales specifically so that the rights and obligations between business actors and consumers have not yet achieved harmony in online buying and selling activities. Consumers' lack of knowledge regarding legal certainty in shopping on e-commerce is still low so that the objectives of legislation in imposing sanctions on business actors have not been achieved. Therefore, the novelty in this research is explaining the procedures for completing settlements, especially by BPSK, which gives rise to legal consequences for business actors. Legislation is needed that specifically regulates flash sales and E-commerce obligations in supervising business actors in Indonesia.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum kepada konsumen serta akibat hukum yang ditimbulkan dari pengelabuan informasi harga dalam praktik flash sale di E-commerce. Pengelabuan informasi yang dilakukan pelaku usaha bertentangan dengan perlindungan konsumen sehingga diperlukan kepastian hukum terhadap konsumen dalam aktivitas jual beli di E-commerce. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif yang dilengkapi wawancara dengan BPSK, serta pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang berfokus pada objek penelitian norma. Pengumpulan informasi dengan teknik wawancara tersebut dilakukan untuk memperoleh data tambahan. Hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa sejatinya dapat menegakkan perlindungan konsumen dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang termuat dalam UUPK, UU Perdagangan, UU ITE dan PP PMSE. Namun, belum terdapat peraturan mengenai flash sale secara khusus sehingga hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen masih belum mencapai keselarasan dalam kegiatan jual beli online. Minimnya pengetahuan konsumen terkait kepastian hukum dalam berbelanja di E-commerce pun masih rendah sehingga tujuan dari peraturan perundang-undangan dalam memberikan sanksi terhadap pelaku usaha belum tercapai. Oleh karena itu, kebaruan dalam penelitian ini menjelaskan prosedur dalam penyelesaian sengketa, terutama oleh BPSK sehingga menimbulkan akibat hukum kepada pelaku usaha. Diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur flash sale secara khusus dan kewajiban E-commerce dalam mengawasi pelaku usaha di Indonesia.

The purpose of this study is to analyze, and find out the nature of the tender conspiracy, and the impact arising from the KPPU Decision. This research must be reviewed immediately in order to minimize cases of tender conspiracy practices, considering that these cases are the most handled by KPPU today. The research method used in this study is normative juridical, using statutory approach, conceptual, case, and comparative, so that the research to be studied is not vague, systematic, and clear. This study will be described in full related to the conflict of norms, especially the incompleted norm in PP Number 44 of 2021. The conflict of norms can arise because the rules related to the procedures for stopping the practice of tender conspiracy are not clear and complete, so that their implementation cannot realize justice, expediency, and legal certainty. Therefore, in this study, a solution was given specifically to the government to immediately review PP Number 44 of 2021, so that the perpetrators of the tender conspiracy get a loot effect, and do not repeat their actions. KPPU should also set additional administrative fines, which can be in the form of fines for goods and services won by bidders unreasonably.Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis, serta menemukan hakikat dari persekongkolan tender, dan dampak yang timbul atas adanya Putusan KPPU. Penelitian ini harus segera dikaji agar dapat meminimalisir perkara praktik persekongkolan tender, mengingat perkara tersebut yang paling banyak ditangani oleh KPPU saat ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan, konseptual, kasus, dan komparatif, agar penelitian yang akan dikaji tidak kabur, sistematis, dan jelas. Dalam penelitian ini akan diuraikan secara lengkap terkait dengan adanya konflik norma, khususnya incompleted norm pada PP Nomor 44 Tahun 2021. Konflik Norma tersebut dapat timbul karena aturan terkait tata cara penghentian praktik persekongkolan tender tidak jelas, dan lengkap, sehingga pada implementasinya tidak dapat mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Maka dari itu, dalam penelitian ini diberikan solusi yang secara khusus ditujukan kepada pemerintah untuk segera mengkaji ulang PP Nomor 44 Tahun 2021, agar para pelaku persekongkolan tender mendapatkan efek jerah, dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. KPPU pun sebaiknya juga menetapkan denda administratif tambahan, yang dapat berupa denda atas barang, dan jasa yang dimenangkan peserta tender secara tidak wajar.  

Tujuan penelitian ialah untuk mengkaji penggunaan modus operandi uang sirih pinang dalam tindak pidana perdagangan orang terhadap anak dengan Nusa Tenggara Timur sebagai daerah acuan. Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu provinsi dengan tindak pidana perdagangan orang paling tinggi serta daerah utama asal korban karena dimanfaatkan oleh para calo pekerja migran ilegal untuk merekrut masyarakat yang ingin bekerja diluar negeri dengan iming-iming kemudahan proses bekerja hingga penggunaan uang sirih pinang sebagai modus operandi. Metode yang digunakan pada penelitian ini yakni metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kebaruan pada penelitian yakni dalam mengkaji modus operandi uang sirih pinang yang digunakan para pelaku dalam tindak pidana perdagangan orang terhadap anak di Nusa Tenggara Timur menggunakan tradisi sirih pinang sehingga perlu pembatasan antara budaya yang ada dengan hukum yang berlaku. Dari penelitian ini, dapat diketahui bahwa maraknya penggunaan uang sirih pinang sebagai modus operandi perdagangan orang terhadap anak di Nusa Tenggara Timur tidak lepas dari belum maksimalnya peran aparat penegak hukum dalam memerangi kejahatan luar biasa ini baik dari segi peraturan yang belum mengakomodasi permasalahan yang ada, kurangnya SDM dalam pengawasan dokumen migrasi serta rendahnya pemahaman masyarakat terkait bahaya modus operandi uang sirih pinang dan batasan budaya yang harus dilestarikan.

This research was conducted in class IX of Dian Todahe Middle School for the 2021/2022 academic year, with 25 students as subjects. This research aims to improve student learning outcomes by applying the Problem-Based Learning (PBL) approach to learning the movement of living creatures. This particular form of research is included in classroom action research (CAR) classification. This research examines student learning outcomes by analyzing their test scores before and after their involvement in the learning process, with a particular focus on Biology education, which is related to the movement of living things. Research findings show an increase in student performance during cycle II, which is then accompanied by an increase in student engagement. Of the total number of students, 22 (88%) completed their studies by getting a maximum score of 65. On the other hand, three students (12%) could only complete their studies if they scored below 65. The learning outcomes achieved in cycle II have fulfilled the requirements for completion. Traditionally, there has been a visible improvement in students' understanding of the subject matter.

The research background is related to inter-ethnic marriages carried out by couples with different linguistic and cultural backgrounds, namely the Batak and Nias Adanva ethnicities. Differences in different linguistic and cultural backgrounds result in differences in interpreting and understanding the message or information conveyed, this can giving rise to misunderstandings. This research was conducted in Hutagodang Village, Kec. Batang Toru. South Tapanuli Regency.The main problem in this research is the description of intercultural communication and communication barriers between inter-ethnic marriage couples in Hutagodang Village. This research aims to find out and explain how intercultural communication in inter-ethnic marriage couples and what communication barriers occur in inter-ethnic marriage couples.