The role of economic factors is one of the problems that exist in society. This needs to be studied to see the influence of the economy on a person's character. The aim of this research is to determine the role of economic factors in character formation and conflict in literary works. The literary work used is entitled Merpati Biru by Achmad Munif. The method used is a descriptive qualitative method with a sociological approach. The research results show that the role of economic factors contained in these literary works is the social reality of poverty which is oriented towards economic needs in society which shapes characters who fall into deviant work.

Rapid growth in the business world allows companies to showcase their advantages to attract public interest and invite investors to invest, but this actually gives rise to negative impacts such as social inequality. Therefore, companies are not only expected to pursue profits alone, but also to prioritize their responsibilities and the environment. The researcher's aim in writing this scientific article is to study and examine the influence of eco-efficiency, sustainability reporting and dividend policy on firm value moderated by profitability. This research is included in the category of qualitative descriptive research with literature study. The results of this research show that the variables eco-efficiency, sustainability reporting, and dividend policy have a positive effect on firm value. Furthermore, eco-efficiency, sustainability reporting, and dividend policy can be moderated by profitability on firm value.

<p><em>The values of Pancasila as a guideline for Indonesian citizens to make Pancasila a guiding spirit in running the governance of personal and social life of the nation and state. Pancasila as a spirit to carry out the value of national values is truly an inclusive social virtue, inspiring, uniting and liberating all social groups, ethnicities, religions, languages and aspirations of national life in the midst of society. The values of Pancasila are currently discussed regarding the virtues in the preparation of elections for novice voters. Pancasila every time the ceremony is often mentioned together but the values in Pancasila most do not know in full so that the values in Pancasila need to be re-applied so that it enters into the inner spirit of the students at MA NU Demak. Exploring the values of Pancasila as a guideline in the election can certainly serve to integrate diversity (diversity) despite different choices but still unite. The values of Pancasila are needed to anticipate and face a series of problems in the election including the spread of fake news, black campaigns, and money politics. This can be anticipated when the soul in every human being is instilled with the seeds of love for the country. The spirit of nationality reminds us of the importance of commitment, loyalty of every child of the nation to remain consistent in the fundamental orientation of national life, the love of one homeland, one language and one nation Indonesia. </em></p>

<p>Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma saat ini telah diatur pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan pertimbangan bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Bantuan hukum secara cuma-cuma sebagai wujud nyata kehadiran negara sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Dalam hal pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma diselenggarakan dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus berorientasikan kepada terwujudnya keadilan sosial yang berkeadilan. Selama ini banyak siswa yang belum mengetahui bantuan hukum secara cuma-cuma, oleh karena itu perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk peningkatan pemahaman Masyarakat Trimulyo Genuk Semarang mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma. Pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan tanya jawab secara langsung dan evaluasi dengan penyebaran quesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Pengabdian ini dilaksanakan oleh tim pelaksana yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, dan 2 (dua) orang anggota. Tim pelaksana ini adalah para dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang yang berkompeten dalam penguasaan materi mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma. Adapun hasil pengabdian yang mengambil tema hak-hak penyandang disabilitas ini berdasarkan rata-rata mengalami kenaikan sebesar 67,3%.</p>

<p><em>The need for land is not only felt by people in urban areas, but also people living on small islands. People who live on small islands that are inhabited and have easy access from the local government center have a fairly high population growth rate which results in their need for land is also getting higher while the available land is very limited and has been used to build houses and other buildings, so they are trying to find solutions to meet their needs for land. One solution is to find land in peripheral areas such as coastal areas. The method used in legal counseling activities with lecture and question and answer methods to explore public knowledge of the material provided. The results of the activity showed that legal counseling can increase the knowledge and understanding of the people of Wawobungi Village related to the policy of granting land rights in coastal areas so that it has an impact on increasing understanding and awareness of community law in terms of regulation of land rights in coastal areas and participants are able to understand and know the policy of granting land rights in coastal areas which can be shown by the participation of participants in Participating in legal counseling activities from the beginning to the end of the activity aimed at the questions asked by participants in the question and answer session.</em></p>

<p><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Negara Indonesia akan menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden dan wakil, Presiden. </span><span style="vertical-align: inherit;">Setiap berlangsungnya pesta politik hal yang paling penting adalah memastikan tingkat partisipasi pemilih, khususnya pemilih pemula. </span><span style="vertical-align: inherit;">Minimnya kesadaran dalam pemahaman demokrasi dan rendahnya pendidikan politik bagi para pemilih pemula tentu dapat menurunkan tingkat partisipasi pemilih pada pemilu 2024 mendatang. </span><span style="vertical-align: inherit;">Mengingat pentingnya partisipasi pemilih pemula dalam pemiluyang akan datang, maka perlu dilakukan Peningkatan Pemahaman Siswa Dalam Mendorong Partisipasi Pemilih Pemula Guna Menciptakan Masyarakat Sadar Politik. </span><span style="vertical-align: inherit;">Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pendidikan politik bagi pemilih pemula menjelang Pemilu 2024, mengetahui peran partai politik, KPU, maupun perguruan tinggi dalam memberikan pemahaman Demokrasi serta pendidikan politik bagi pemilih pemula, mengetahui peran para pemilih pemula dalam Pemilu. </span><span style="vertical-align: inherit;">Metode yang digunakan meliputi tahap persiapan, tahap pelaksaaan, dan tahap evaluasi. </span><span style="vertical-align: inherit;">Adapun hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi siswa menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pemahaman yang cukup signifikan antara sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan atau sosialisasi tentang peran pemilih pemula dalam pemilu tahun 2024. Sebelumnya menyatakan tidak tahu sebanyak 50% menjadi 8%, kemudian yang menyatakan tahu sebelumnya 20% meningkat menjadi 83%. </span><span style="vertical-align: inherit;">Dengan demikian diharapkan para siswa dapat memahami arti pentingnya peran pemilih pemula dalam menjadi pelopor pemilih yang cerdas dan berintegritas.</span></span></p>

<p>Kondisi lingkungan di Indonesia semakin buruk. Pihak strategis untuk dilibatkan dalam menjaga lingkungan adalah pihak sekolah, dimana mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup sudah diberikan semenjak sekolah dasar. Namun karena penggunaan metode yang kurang tepat menjadikan tidak tercapainya capaian pembelajaran. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan pengajaran pendidikan lingkungan hidup dengan menggunakan metode demonstrasi sehingga mampu meningkatkan kesadaran lingkungan bagi siswa. Metode pelaksanaan kegiatan ini melalui tahapan antara lain: penentuan mitra, perizinan, observasi, penyusunan program, pelaksanaan program dan pelaporan kegiatan. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan bahwa metode demonstrasi sangat efektif dilakukan, dimana siswa lebih antusias dan bersemangat. Bahasan yang diberikan mengenai pencemaran lingkungan dan pengelolaan sampah. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa  berdasarkan hasil post test menunjukkan peningkatan pemahaman siswa terhadap pokok bahasan serta siswa mampu membuang sampah berdasarkan kriteria sampah. Metode ajar demonstrasi dapat digunakan para pendidik untuk pendidikan lingkungan hidup agar lebih bervariasi dan tidak selalu menggunakan metode ceramah.</p>

The purpose of this research is to analyze the differences in the implementation of a legal system between the Bankruptcy Law system in America and in Indonesia, specifically regarding PKPU in Indonesia based on Law no. 37 of 2004 and Company Reorganization based on Chapter 11 US Bankruptcy Code in America. This research needs to be carried out because there are several opinions that the bankruptcy law in Indonesia does not provide sufficient protection to debtors who have good intentions, because currently there is a tendency to interpret bankruptcy as the same as liquidation. The method used in this research is juridical-normative with a conceptual approach and a comparative approach. The research is more focused on comparing the effectiveness and application of the United States bankruptcy law system and the Indonesian bankruptcy law system, which has not been explained comprehensively in previous research. The results of this research show that there are differences between PKPU as a concept in Bankruptcy Law in Indonesia, and the concept of Company Reorganization in Bankruptcy Law in America. From the research results, it is explained that company reorganization is also part of debt restructuring in the PKPU concept, where by reorganizing, companies can analyze the causes of their financial difficulties so they can immediately find the best solution. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis terakit perbedaan pelaksanaan suatu sistem hukum antara sistem Hukum Kepailitan di Amerika dengan di Indonesia tepatnya mengenai PKPU di Indonesia berdasarkan UndangUndang No. 37 Tahun 2004 dan Reorganisasi Perusahaan berdasarkan Chapter 11 US Bankruptcy Code di Amerika. Penelitian ini perlu dilakukan karena terdapat beberapa pendapat bahwa Undang-Undang kepailitan di Indonesia belum memberikan perlindungan yang cukup kepada debitur yang beriktikad baik, karena yang berkembang sampai sekarang ini terdapat kecenderungan mengartikan pailit sama dengan likuidasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Penelitian lebih difokuskan pada perbandingan efektivitas dan penerapan sistem hukum kepailitan Amerika Serikat dan sistem hukum kepailitan Indonesia yang mana hal ini belum dijelaskan secara komprehensif dalam penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan antara PKPU sebagai sebuah konsep dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, dengan konsep reorganisasi perusahaan dalam Hukum Kepailitan di Amerika. Dari hasil penelitian dijelaskan bahwa reorganisasi perusahaan juga menjadi bagian dari restrukturisasi utang dalam konsep PKPU yang mana dengan reorganisasi, perusahaan dapat menganalisis penyebab kesulitan keuangannya sehingga bisa dengan segera menemukan solusi terbaik.    

<p>Maraknya pinjaman online yang tidak disertai dengan legalitas dari Instansi maupun otoritas yang berwenang tentunya akan menimbulkan keresahan dan masalah di tengah-tengah masyarakat.   Fenomena yang baru, namun sering sekali terjadi di dalam masyarakat. Maka dari itu perlu edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terutama tehadap para pelajar di Sekolah-Sekolah yang statusnya sudah memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) untuk menghindari terjerumusnya dari bahaya pinjaman online illegal. Tujuan studi ini guna menelaah bahaya dan dampak pinjaman online ilegal dan aspek aturan hukumnya.  Riset ini menggunakan metode penelitian normative menggunakan pendekatan peraturan tekait pinjaman online dan pendekatan kasus yang terjadi. Untuk meningkatkan pemahaman siswa SMK Negeri 2 Kota Semarang, maka perlu dilakukan penyuluhan dan sosialisasi terkait bahaya dan dampak pinjaman online ilegal. Adapun cara yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi dan diskusi secara langsung offline maupun secara daring/online. Bentuk evaluasi kegiatan untuk mengetahui peningkatan pemahaman siswa, ada kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan.<strong></strong></p>

<p><em>Hukum tidak lagi dilihat sebagi refleksi kekuasaan semata tetapi juga memancarkan perlindungan terhadap warga negara. Produk peraturan inilah yang akan menjamin perlindungan warga negara. Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat perlindungan agar memperoleh kesempatan selulas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian fisik, mental dan social dan dalam berbagai bidang kehidupan. Menurut data SIMPONI-PPA pada bulan Juli 2023 terjadi 14.989 dengan kasus anak sebesar 57,4 % dan didominasi oleh anak usia 13-17 tahun. Menurut data DP3AKB Provinsi Jawa Tengah pada bulan Agustus tahun 2023 terjadi 1.145 kasus kekerasan tertinggi di Kota Semarang dan dengan korban diusia anak 13-17 tahun sebanyak 375 kasus. Data DP3A Kota Semarang hingga Agustus 2023 ada 134 kasus kekerasan tertinggi di Kecamatan Semarang Timur dengan usia anak 6-12 tahun mencapai 30 kasus dan usia 13-18 tahun mencapai 27 kasus. Bertolak dari pemikiran dan data di atas maka Tim Pengabdian Kepada Masyarakat memingkatkan pemahaman petugas PKH Kota Semarang tentang “Penyelenggaraan Perlindungan </em><em>Anak” dengan </em><em>metode pre test, ceramah, diskusi, tanya jawab dan post test.</em><em> Dalam kegiatan ini, petugas PKH Kota Semarang memperoleh informasi dan pemahaman mengenai penyelenggaraan perlindungan anak. Hasil pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bahwa bertambahnya wawasan penyelenggaraan perlindungan anak, hal ini  ditunjukkan dengan terjadi peningkatan rata-rata pemahaman secara umum dari 18 peserta sebesar 41,79 %.</em></p>