The development of increasingly advanced technology has both positive and negative impacts. As the next generation of the nation, awareness is needed in increasing civic literacy in the digital era. This is in line with the purpose of this study, which is to foster the character of elementary school children through civic literacy learning with its approaches to learning. By strengthening the spirit of citizenship, we want to produce a generation of qualified and qualified young people and able to actively contribute to the development of the nation and state in this digital era. Therefore, in civic literacy, it is very important to comprehensively prepare citizens to face these challenges with a firm and deep understanding. Through comprehensive civic literacy learning helps improve citizenship in society. This is an important key in building a harmonious and good society.

One of the most important and often overlooked parts of education is the curriculum. The implementation of an independent curriculum program is demonstrated by the success of teachers and students who are able to contribute to learning success through collaboration. The purpose of this study is to determine the positive effects of the implementation of an independent (independent) curriculum on learning in RA Anna School in order to improve the implementation of the independent curriculum and make learning more enjoyable and comfortable. and to determine this learning objective. The research is to achieve qualitative methods combined with descriptive methods. The outcome of this discussion will be to encourage children to learn skills that contribute to their overall development, such as critical thinking, creativity, and social skills. By paying attention to children's interests and needs, you can increase their engagement and motivation.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi PDCA terhadap mutu pendidikan pada sekolah EBC Filial Maubisse yang berdampak terhadap kinerja Guru. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, populasinya adalah kepala sekolah dan tenaga guru pada EBC Filial Maubisse, Kecamatan Maubisse Kabupaten Ainaro Timor Leste. Selain itu, dapat mengetahui serta memastikan dampak PDCA terhadap kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru serta mengetahui faktor-faktor yang dapat meningkatkan profesionalisme guru dalam pencapaian standar pendidikan nasional. Dengan demikian, kepala sekolah dituntut agar mampu membuat perencanaan program, menjalankan rencana kerja, melaksanakan kepemimpinan sekolah, serta menerapkan sistem informasi sekolah. Tanggung jawab kepala sekolah memiliki berbagai tugas dalam mengelolah sekolah sehingga tugas pokok dan fungsi kepala sekolah tentang perencanaan program, melaksanakan rencana kerja, dan evaluasi dapat terlaksana dengan baik sehingga melalui PDCA yang baik dapat meningkatkan mutu pendidikan.

Minat belajar dan kecerdasan emosional memiliki pengaruh yang penting dalam hasil belajar seseorang. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui bagaimana kecerdasan emosional dan minat belajar mahasiswa Pendidikan Matematika FKIP Universitas Tanjungpura serta untuk mengetahui adanya pengaruh kecerdasan emosional dan minat belajar terhadap IPK mahasiswa Pendidikan Matematika FKIP Universitas Tanjungpura. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Di penelitian ini sampelnya adalah mahasiswa semester 4 Pendidikan Matematika FKIP Universitas Tanjungpura. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa kecerdasan emosional dan minat belajar mempunyai pengaruh pada indeks prestasi kumulatif mahasiswa. Dalam penelitian ini, didapati bahwa kecerdasan emosional dan minat belajar subjek penelitian berada di tingkat menengah. Dari hasil analisis data yang telah dilakukan di penelitian ini, didapati bahwa kecerdasan emosional mempunyai pengaruh yang cukup pada IPK mahasiswa sedangkan minat belajar mempunyai pengaruh yang kecil terhadap IPK mahasiswa.

The research aims to analyze the legal certainty of the Election Organizer Ethics Council (DKPP) based on Pasal 458 ayat (13) UU No. 7 Tahun 2017 about ethics' violation of general election organizing institutions. DKPP’s decision that is final and binding can be ruled out by the decision of the Civil Court of Justice (PTUN) because there are institutions that don’t agree with DKPP’s decision, even though DKPP is an election ethics institution for election organizers. Ambiguity in the DKPP’s decision injures the implementation of honesty and integrity in the general election. This research uses normative research through the statute approach and the case approach. Uncertainty about the progress of DKPP’s decision impacts the indecisiveness of the ethics code's violations. The result of this article is that DKPP’s decision assessed doesn’t have legal certainty, remembering that the “final and binding” phrase can be ruled out with PTUN’s decision with a suit to decree that was published by the concerned institution. The final and binding of DKPP’s decision has no legal impact because it can be eliminated with PTUN’s decision. Because the DKPP is a auxiliary state organ that performs quasi-judicial functions, its decisions are not as strong as those of a judiciary institution.  Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa kepastian hukum putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berdasarkan Pasal 458 ayat (13) UU No. 7 Tahun 2017 terhadap pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang bersifat final dan mengikat dapat dikesampingkan oleh putusan PTUN atas gugatan lembaga yang kurang puas terhadap putusan DKPP tersebut padahal DKPP sebagai penegak kode etik kepemiluan terhadap perbuatan melanggr yang dilakukan penyelenggara Pemilu. Ambiguitas putusan tersebut pada akhirnya dapat mencederai Pemilu yang mestinya dapat dilaksanakan dengan jujur dan berintegritas. Penelitian ini memakai jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Ketidakpastian putusan sebagai hasil tindak lanjut dari DKPP menyebabkan putusannya seolah-olah tidak tegas terhadap pelanggaran kode etik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan DKPP dianggap tidak memiliki kepastian hukum mengingat frasa “bersifat final dan mengikat” masih dapat digugat melalui PTUN dengan dasar gugatan surat keputusan lembaga yang bersangkutan. Sifat final dan mengikat putusan DKPP pada akhirnya tidak mempunyai arti dan dampak legal karena masih dapat dieliminir melalui putusan PTUN sebab DKPP hanya merupakan lembaga negara penunjang yang menjalankan fungsi quasi yudisial sehingga putusannya tidak sekuat lembaga peradilan yang lain.   

<p>Pentingnya <em>Islamic Corporate Governance</em> bagi perbankan syariah berguna untuk meningkatkan kinerja dan menekan <em>Fraud </em>di dalam perbankan syariah. Penelitian ini memiliki kebaruan dari variabel <em>Islalmic Corporate Governance </em>sebagai variabel pemoderasi. Tujuan penelitian ini menguji dan menganalisis peran kinerja keuangan terhadap fraud. Pengujian selanjutnya untuk menguji dan menganalisis peran <em>Islamic Coporate Governance </em>sebagai variabel pemoderasi pada hubungan kinerja keuangan terhadap fraud. Subyek dalam kerangka penelitian ini berfokus pada perusahaan perbankan syariah selama periode 2016-2022 memiliki populasi 9 perbankan umum syariah. Total sampel yang digunakan sebanyak 63. Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini mengunakan <em>Purposive Sampling</em>. Metode yang digunakan adalah kuantitatif, dan metode analisis yang digunakan pendekatan dengan menggunakan software WarpPLS 7.0. Hasil penelitian menunjukan bahwa Peran Kinerja Keuangan berpengaruh positif terhadap <em>Fraud. slamic Corporate Governance </em>mampu memoderasi kinerja keuangan terhadap <em>Fraud. </em>Dari penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa pengembangan penelitian menggunakan variabel <em>Islamic Corporate Governance </em>sebagai variabel pemoderasi mendapatkan hasil yang diharapkan.</p><p><em>This research has the novelty of the Islamic corporate governance variable as a moderating variable. This research aims to test and analyse the role of financial performance on fraud. The next test is to try and explore the role of Islamic Corporate Governance as a moderating variable in the relationship between economic performance and fraud. the result of this research can provide important information for sharia banking which is useful for improving performance and suppressing fraud in sharia banking. The subject in this research framework focuses on Sharia banking companies during 2016-2022 with a population of 9 Sharia general banks. The total sample used was 63. The sample selection method in this research used purposive sampling. The method used is quantitative, and the analytical method uses WarpPLS 7.0 software. The research results show that the role of financial performance has a positive effect on fraud. Islamic Corporate Governance can moderate financial performance against Fraud. The research shows that development using the Islamic Corporate Governance variable as a moderating variable obtained the expected results.</em></p>

Workload analysis provides an opportunity to smooth workload or reduce work activities that do not provide added value. Detailed evaluation and analysis of each work element of a position will display a more detailed workload map. PT. XYZ requires detailed workload mapping to be able to display the load profile for each position. The results of this load mapping can be used for workload normalization analysis. This research uses the Full Time Equivalent (FTE) method. The data used in this research are job descriptions, frequency and working hours. The research results show that the FTE-based workload value of the Vacum Geiss AG operator is FIT (value 1-1.28), namely on 03-10-2023 it is 1.030 and on 04-10-2023 it is 1.030 which is fit because the FTE value is between The value is 1-1.28 so that the operator's work load is appropriate on that day, then on 05-10-2023 on the Geiss AG vacuum machine it is 0.915, it is still underload because the FTE value is below the value of 0.99 so the operator on that day is underloaded. the work is not suitable and additional work is needed.

The aim of this research is to determine the negative impact of online gambling in the current era, especially on the younger generation. We use this research method as a qualitative method, where we as researchers carry out an analysis by observing various digital media platforms, from which we can find out the various negative impacts experienced by several young people today due to carrying out online gambling transactions. We took the case example of a TikTok celebrity named Fahdan who shared a story about the other side of online gambling that not many people know about. From this case, we as researchers concluded that in fact online gambling has more negative impacts than positive ones.

As innovation develops and the human population increases, product competition between companies increases, so producers are required to produce goods as quickly as possible while still considering the quality aspects of the product. PT. Cipta Oggi is a company engaged in furniture production. PT. Cipta Oggi has several types of production, namely office tables, cupboards, TV shelves and decorative cupboards. In the production process for the 2DF WHT polo showcase furniture product, it has the highest rework rate, namely 10.67%. The method used in this research is the FMEA method. The FMEA method will later produce output results in the form of an RPN from which recommendations for improvement will be obtained from the types of causes of failure that are the highest. With this research, the aim is to analyze the causes of rework in the production process of Polo Showcase 2DF WHT furniture products which can later reduce the rework rate.

This research aims to analyze the implementation of public services, the prevailing bureaucracy and the suitability of the computerized service system when viewed from the principles of good governance at the Wonokromo Kora Subdistrict Office, Surabaya. The research method used is a qualitative descriptive approach. The required research data collection was 6 informants consisting of 4 sub-district staff and 2 community recipients of public services. The data analysis techniques used are data collection, data triangulation, data reduction, and data presentation. The results of the research found that the Wonokromo Subdistrict Office, Surabaya City, in carrying out its services, has not fully implemented the principles of good governance, and reporting on public servants has not been fully transparent because it requires permission from the District first and certainty of when residents can collect files or the results of the service are sometimes not fully implemented.