Permasalahan yang dihadapi peternak domba di Lumajang yang tergabung dalam CV. MRP (Mitra Ruminansia Perkasa): 1) Konsentrat yang dihasilkan CV. MRP menghasilkan ADG domba yang rendah, 2) Kapasitas produksi konsentrat di CV. MRP masih rendah karena masih menggunakan tenaga manusia untuk mencampur formula konsentrat, dan 3) Pendapatan peternak peternak domba CV. MRP yang rendah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui Program Doktor mengabdi meliputi: 1) Pelatihan formulasi pakan konsentrat dengan Granul Multinutrient ALT bagi formulator pakan di CV. MRP, 2) Kontrol kualitas produksi konsentrat dengan granul multinutrient ALT, 3)  Pelatihan penggunaan mesin mixing dalam peningkatan kapasitas produksi pakan konsentrat dengan Granul Multinutrient ALT, 4) Diseminasi  pakan konsentrat dengan Granul Multinutrient ALT bagi peternak domba di CV. MRP melalui penyuluhan, pelatihan dan demplot, dan 5) Evaluasi keberhasilan suplementasi pakan konsentrat dengan granul multinutrient ALT ke domba milik peternak CV. MRP di Lumajang. Kegiatan Doktor mengabdi menghasilkan: 1) Formulator pakan di CV. MRP untuk menghasilkan Granul Multinutrient ALT, 2) Granul Multinutrient ALT yang dihasilkan CV. MRP memiliki kualitas yang baik, 3) CV. MRP mampu meningkatkan kapasitas produksi pakan konsentrat dengan granul multinutrient ALT menggunakan kombinasi mesin pellet dan pan granulator serta mesin mixer, dan 4) Peternak di CV. MRP mampu menerapkan pakan konsentrat dengan granul multinutrient ALT dan dapat meningkatkan ADG domba dengan kualitas karkas dan daging yang lebih baik dan dapat mempersingkat masa penggemukan domba.

Kecamatan Mojo yang terletak di Kabupaten Kediri dengan luas wilayah sebesar 150,49 km. Permasalahan pupuk mahal dan pupuk langka ini menjadi salah satu permasalahan yang disampaikan dalam RPJM hasil musrenbang dari keseluruhan lokus desa tersebut di atas sejak tahun 2022 (kebijakan penghapusan subsidi pupuk).  Dari hasil tersebut masih banyak desa-desa yang belum mendapatkan kesempatan memperoleh pelatihan dari pemerintah daerah setempat. Justifikasi bersama pihak mitra yakni Kecamatan Mojo yang membawahi desa-desa lokasi serta di bawah binaan. Kegiatan Pengabdian Masyarakat Strategis Tahun 2023 ini dilaksanakan pada 25 Juli 2023 yang diikuti masyarakat khususnya petani sebagai perwakilan dari 8 desa lokasi tentang pelatihan dan pendampingan pupuk ramah lingkungan yang yang meliputi biosaka, pestisida nabati, dan maggot. Pelaksaan kegiatan dilaksanakan di kantor Kecamatan Mojo secara langsung dengan mengundang sebanyak 56 petani yang mewakili dari 8 desa lokus. Petani diberikan pelatihan membuat pupuk ramah lingkungan dengan sosialisasi terlebih dahulu meliputi persamaan persepsi tentang bahan-bahan pembuatan. Berikutnya petani diberi didampingi melakukan praktek baik pembuatan biosaka, pestisida nabati, maupun pupuk organic dari maggot. Sebelum dan sesudah pelatihan terlebih dahulu dilaksanakan pre test dan post test dengan membagikan kuesioner untuk melihat sejauh mana persepsi petani dalam memahami materi pelatihan. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebelum dilaksanakan pelatihan sekitar 45% petani yang memahami materi tentang pupuk yang ramah lingkungan. Namun setelah mengikuti pelatihan sebanyak 87% petani sudah memahami.  

The Jayapura City Government has carried out various activities to regulate and control street vendors in the city. These efforts have had an impact on reducing conflict between the Civil Service Police Unit and street vendors. This shows that the city government has to some extent met the expectations of street vendors. The aim of this research is to analyze the implementation of policies regarding street vendors in Jayapura City. The research was conducted in Jayapura City, with street vendor informants. Data is collected through observations, interviews and document studies, and analyzed and finally draws conclusions. Research findings show that the implementation of structuring and controlling street vendors in Jayapura City began with regional regulation number 14 of 2001. In addition, street vendors believe that policy implementation focuses more on structuring rather than controlling. The city government has succeeded in creating a clean, orderly, beautiful, comfortable and safe environment for street vendors' businesses. They have also established integrated arrangements for street vendors that are in line with sustainable spatial planning, while increasing community participation in organizing and coaching them. However, it was found that this policy was still unable to improve welfare through developing informal sector trading activities for street vendors.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) termasuk dalam kategori negara yang sedang berkembang disebabkan karena beberapa hal, yaitu tingkat pendapatan masyarakat yang rendah, lapangan kerja yang masih terbatas serta pertumbuhan penduduk yang cepat. Untuk mengimbangi permasalahan tersebut maka dibutuhkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar membantu peningkatan perekonomian di Indonesia. Salah satu kendala yang dihadapi UMKM saat ini adalah terbatasnya pengetahuan akan kewajiban perpajakan serta tingginya tarif pajak yang harus dibayarkan ke negara. Kesadaran akan permasalahan ini membuat pemerintah menyikapinya dengan mengeluarkan peraturan perpajakan nomor 23 Tahun 2018 tentang keringanan pajak untuk pelaku UMKM. Pada pengabdian ini tim memberikan sebuah pendampingan dan pelatihan pajak bagi pelaku UMKM yaitu Putra Usaha dalam mengelola kewajiban perpajakannya agar sesuai dengan peraturan yang diterapkan oleh pemerintah. UMKM Putra Usaha pada pengabdian tahun sebelumnya dengan Tim Pengabdian juga telah bekerjasama dalam hal penyusunan laporan keuangan berbasis digital dan untuk tahun ini ditindaklanjuti dengan pendampingan penyusunan laporan perpajakan yang sesuai dengan standar yang ada. Proses kegiatan pengabdian ini dilaksanakan secara langsung ditempat usaha dari UMKM Putra Usaha yang terletak di Kabupaten Kudus. Hasil luaran dari kegiatan ini adalah UMKM secara langsung bisa memahami dan mengetahui tarif pajak bagi usahanya dan selanjutnya bisa menghitung sendiri sesuai dengan prinsip perpajakan di Indonesia yaitu self asessment. 

Fokus perekonomian Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang pada sektor pertanian, perkebunan tebu dan perdagangan, serta sektor pariwisata dengan wilayah pesisirnya yang luas. Dari laporan kinerja tahunan Kabupaten Malang diketahui bahwa kinerja terkait peningkatan upaya pembangunan ekonomi masih jauh dari pencapaian 100%. Hal ini disebabkan oleh aktivitas perekonomian masyarakat, yaitu kegiatan penunjang perekonomian yang masih terbatas, didukung oleh fasilitas yang terkonsentrasi pada toko kelontong, dan warung makan, sedangkan supermarket, serta sarana pertanian dan pariwisata masih perlu dikembangkan. Oleh karena itu, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk mensosialisasikan literasi keuangan bagi UMKM masyarakat desa di Kecamatan Gedangan. Hal ini sejalan dengan program PKM MMD Universitas Brawijaya tahun 2023 yang dilaksanakan di 4 desa binaan diantaranya; Gedangan, Girimulyo, Segaran, dan Sumberejo. Kegiatan PKM ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antara perguruan tinggi dan desa serta mensosialisasikan pengetahuan mengenai produk keuangan dari lembaga keuangan digital, meningkatkan pengambilan keputusan penggunaan fintech alternatif untuk sumber pendanaan keuangan digital, dan memperluas akses perdagangan dan kemudahan penggunaan akses keuangan digital ke desa-desa terpencil. Hasil yang dicapai dari kegiatan layanan edukasi keuangan digital ini berupaya mencapai kesesuaian antara input dan target dengan capaian kegiatan ini yaitu mengembangkan kapasitas kelompok ekonomi produktif dalam hal digitalisasi kegiatan ekonomi usaha.

Salah satu media berkomunikasi antar negara yaitu melalui bahasa Inggris. Dengan kata lain, sangat penting untuk mengetahui bahasa Inggris di dunia modern. Tes TOEFL adalah salah satu cara untuk menunjukkan bahwa Anda tahu cara berbicara bahasa Inggris dengan baik. TOEFL yang merupakan singkatan dari “Test of English as a Foreign Language” merupakan jenis tes yang sering digunakan untuk mengukur seberapa baik seseorang dapat berbicara dan memahami bahasa Inggris. Mayoritas institusi juga akan meminta sertifikat TOEFL sebagai persyaratan, seperti untuk mengikuti ujian akhir atau mendaftar kuliah di dalam atau luar negeri. Seringkali institusi meminta sertifikat TOEFL dengan skor minimal 450 atau 500 sebagai persyaratan. Namun mendapatkan angka 450 atau 500 merupakan hal yang dikhawatirkan dan bahkan ditakuti oleh mahasiswa karena terkesan sulit untuk dilakukan. Sebagian besar orang merasa kesulitan untuk mendapatkan skor TOEFL yang dibutuhkan. Oleh karena itu, tujuan pelatihan ini adalah untuk membantu para pelajar dan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan atau meningkatkan nilai TOEFL sebagai syarat sekolah. Kegiatan ini berlangsung secara live melalui platform Zoom Meeting. Pelaksanakan kegiatan ini terdiri dari persiapan, pelaksanaan, dan peninjauan atau pemantauan. Kegiatan ini memakan waktu sekitar tiga bulan, dan mencakup materi pelatihan, mendapatkan pelatihan TOEFL intensif, dan mengikuti tes TOEFL sebelum dan sesudah. Setelah melakukan kegiatan ini, diketahui peserta lebih memahami materi dan jenis-jenis soal TOEFL. Selain itu, terdapat peningkatan skor pre-test dan post-test yang mana skor post-test lebih baik dibandingkan dengan skor pre-test di akhir kegiatan ini.

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) merupakan salah satu perangkat pembelajaran yang berperan penting dalam mentransfer pengetahuan. Selama pandemi, guru dituntut memiliki kreativitas dalam menyusun LKPD yang diakses siswa secara online. Namun, fakta di SMPN 18 Malang menunjukkan bahwa LKPD yang disusun guru berbentuk file Portable Document Format (PDF) yang dalam penggunaannya siswa harus mencetak dan mengisi secara manual. Melalui diskusi dengan Kepala SMPN 18 Malang, permasalahan pembelajaran di sekolah yaitu kurangnya pelatihan penyusunan LKPD secara online kepada guru sehingga siswa kurang antusias dan termotivasi dalam mengikuti pembelajaran online. Oleh karena itu, program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada 30 guru SMPN 18 Malang dalam menyusun LKPD interaktif menggunakan aplikasi liveworksheet. Pelaksanaan program pengabdian diawali dari sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan secara blended dibantu oleh tim mahasiswa “Pengabdian kepada Masyarakat oleh Mahasiswa (PMM) Mitra Dosen”. Ketercapaian pelatihan dan pengabdian ini didasarkan pada tersusunnya LKPD pada aplikasi Liveworksheet. Hasil yang baik telah dicapai dalam pelaksanaan pengabdian ini dengan 70% guru menyelesaikan LKPD interaktif yang menarik menggunakan aplikasi Liveworksheet.

Program pengabdian yang dilakukan kepada masyarakat yang dilaksanakan kepada mahasiswa bertujuan untuk mengenalkan lebih dekat mengenai manajemen investasi dan pasar modal kepada para mahasiswa, agar dapat dijadikan bekal bagi mahasiswa untuk dapat berinvestasi baik melalui pasar modal atau dalam bentuk lainnya. Pengenalan dan pemahaman ini akan difokuskan pada tata cara berinvestasi secara umum di pasar modal. Peran pasar modal semakin lama semakin penting bagi perekonomian Indonesia karena hal ini menjadi salah satu indikator perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, pengabdian kepada masyarakat kali ini menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat khususnya bagi para mahasiswa untuk mengenal lebih jauh tentang manajemen investasi dan pasar modal sejak dini. Melalui pengenalan dengan mengedukasi secara dini diharapkan para mahasiswa dapat mengetahui apa itu investasi dan pasar modal untuk menjadikan mahasiswa paham dan tertarik dalam melakukan bidang investasi dan pasar modal.

The purpose of this research is to know and describe the collaborative role of stakeholders in increasing the participation of beginner voters in the 2024 general elections in the Bojonegoro district. This investigation is descriptive research with a qualitative approach by identifying five informants as research objects, namely KPU Bojoneegoro, BAWASLU Bojonegoro, Academicians, Media Time, and community figures of the subject in determination with purposive sampling techniques in joining several focuses, namely initial conditions, institutional design, facilitative leadership and process of collaboration data obtained through the process of legislative rules interview – invitations and sponsorship data related to research. The data analysis of researchers uses three stages: data condensation, data presentation and conclusion drawing. The study finds that collaborative governance plays the role of stakeholders in increasing voter participation in the 2024 general election in Bojonegoro District. It's going well even though some sectors haven't maximized its implementation, institutional design, facilitative leadership and face-to-face dialogue. There was an imbalance of power and resources in the initial conditions. Based on the results of the research, the researchers suggested that there is a regular face-to-face dialogue conducted once every two months by BAWASLU, KPU Bojonegoro and associated institutions as well as beginner voters, in order to know the problems and the steps to be taken so that the goal of increasing the participation of beginners voters in the electorate can be achieved.Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan mendeskripsikan kolaborasi peran stakeholder dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilihan umum 2024 di Kabupaten Bojonegoro . penelitan ini penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan menentukan lima informan sebagai objek penelitian, yaitu KABID PSDM KPU Bojonegoro, Ketua BAWASLU Bojonegoro, Akademisi Ketua UKm Pengabdian Penelitian Dan Jurnalistik, Media Masa Wartawan Maklumat.id, Dan Tokoh masyarakat Desa Buntalan Kec. Temayang subjek di tentukan dengan teknik purposive sampling di sertai beberapa fokus yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif dan proses kolaborasi data di dapatkan melalui proses wawancara aturan perundang – undangan dan data penunjang yang berhubungan dengn penelitian. Analisis data peneliti menggunakan tiga tahapan yaitu kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menyatakan bahwa collaborative governance peran stakeholder dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilihan umum 2024 di Kabupaten Bojonegoro.berjalan dengan baik meski ada beberapa sektor yang belum maksimal dalam pelaksanaanya, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif dan dialog tatap muka. Terdapat ketidakseimbangan kekuatan dan sumber daya pada kondisi awal. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan adanya dialog tatap muka secara rutin yang di lakukan 2 bulan sekali oleh BAWASLU,dan KPU Bojonegoro beserta Lembaga terkait dan juga para pemilih pemula, agar mengetahui permasalahan dan langkah yang harus di ambil sehingga tujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula di dalam PEMILU dapat tercapai 

The issue of food security is currently a high priority because making a country without poverty and without hunger is one of the goals of the Sustainable Development Goals (SDGs). Therefore, there needs to be a strategic policy in realizing it. This paper tries to reveal the mapping of research related to food security policy using bibliometric analysis so that it can provide an overview of best practices in addressing the issue. The method used in this research is a literature review study using bibliometric analysis using VosViewer software. The results of the study illustrate the development of food security policy research from year to year with the most issues being social society. While issues that are still rarely studied are food security policies related to land, environmental degradation, food security for households, groundwater use, and public health aspects.  Furthermore, there are several policy strategies to resolve food security issues in Indonesia, namely:  First, the government must make agricultural policies that encourage collaboration between stakeholders, namely the government, companies, farmers, and scientists; Second, there needs to be a policy that encourages the transformation of food technology to create food security, Third, there needs to be a policy to empower people to return to agricultural land, Fourth, there needs to be a policy to overcome agricultural land problems, and Fifth, there needs to be a policy to control food waste.