Penelitian ini membahas Implementasi Konsep Hak Khiyar dalam transaksi jual beli modern, dengan fokus pada transaksi istishna, Cash on Delivery (COD), dan sistem jual beli online melalui e-commerce. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Hak Khiyar dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Konsumen merespons positif terhadap Implementasi Hak Khiyar karena memberikan rasa kepercayaan dan keamanan dalam bertransaksi. Namun, masih terdapat tantangan terkait kurangnya sosialisasi informasi mengenai Hak Khiyar kepada konsumen dan perbaikan dalam efisiensi proses pengembalian barang. Disarankan agar terus meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi tentang Hak Khiyar kepada konsumen untuk memberikan pengalaman berbelanja yang lebih baik dan memuaskan. Kesimpulannya, Implementasi Konsep Hak Khiyar memberikan manfaat dalam membangun hubungan bisnis yang saling menguntungkan antara penjual dan pembeli, sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan dan kepentingan bersama dalam transaksi.
 

This research examines the suitability of e-commerce practices with the principles of fiqh muamalah in Islam, especially in the aspects of transaction validity, justice, consumer protection, and the application of business ethics. The method used is descriptive qualitative with a literature research approach to analyze Islamic economic theory, fiqh muamalah regulations, and their relevance to digital transaction practices. The research data was obtained from secondary literature sources, including books, scientific journals, fatwas from the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), as well as references from the Qur'an and Hadith.The results show that e-commerce practices are acceptable in Islam as long as they fulfill principles such as transparency, honesty, and transaction security. Salam and istisna' contracts are identified as the most suitable contracts for digital transactions as they fulfill the terms and conditions stipulated in Islamic law for buying and selling. However, challenges such as uncertainty (gharar), usury, fraud (tadlis), and gambling (maisir) need attention through regulation and the application of business ethics based on Islamic law. This research is expected to contribute to business people, policy makers, and academics in integrating Islamic economic values with technological advances to build a fair and sustainable business ecosystem.Keywords: E-commerce, Fiqh Muamalah, Islamic Economics, Salam Contract, Maqashid Sharia.

This paper presents a vehicle detection, tracking, and counting system for urban traffic videos based on integrating YOLOv9s and DeepSORT. The proposed method aims to address challenges such as occlusions, high vehicle density, and identity consistency in surveillance video analysis. A private dataset consisting of annotated traffic videos recorded in Thai Nguyen, Vietnam, was used for evaluation. The YOLOv9s model was selected for its balance between speed and accuracy, while DeepSORT provides robust multi-object tracking using appearance features and Kalman filtering. Experimental results demonstrate that the system achieves a mean Average Precision (mAP at 0.5) of 91.4%, an mAP at 0.5-0.95 of 82.7%, and operates at an average speed of 12.9 frames per second (FPS). Vehicle counting was validated against manually annotated ground truth with an average error rate of less than 4%. These results indicate that the proposed approach is both accurate and efficient for real-time traffic monitoring applications.

Education is defined as a conscious and planned effort to actively develop students' self-potential, which includes physical, spiritual, intellectual aspects, personality, intelligence, and noble character. The purpose of this study is to explain the values of character education in the book At Tahliyah Wa At-Targh?b F? At-Tarbiyah Wa At-Tah??b. This research uses a literature method with a qualitative descriptive approach. The data was analyzed through content analysis to understand the concepts of character education in the book At Tahliyah Wa At-Targh?b F? At-Tarbiyah Wa At-Tah??b. The results of the discussion were that character education, described by Sayyid Muhammad in his book At Tahliyah Wa At-Targh?b F? At-Tarbiyah Wa At-Tah??b contains various aspects needed by the younger generation. Sulukul Insani as a concept of social interaction in society, the importance of awareness of social capital to others, and the active role of educational institutions are the keys to the successful implementation of character education.

The development of halal tourism in Indonesia continues to accelerate along with increasing awareness of halal lifestyles and support from government policies. However, its implementation in plural areas such as Bali, Lake Toba, and Labuan Bajo often causes social resistance due to symbolic and non-contextual approaches. This study aims to evaluate the tension between welfare and potential marginalization in the implementation of halal tourism, using the perspective of maq??id shari'ah as the main analytical framework. The method used is a literature study with a qualitative descriptive approach, through a review of scientific literature, policy documents, and public opinion from online media. The research findings show that halal tourism in homogeneous areas such as Lombok has succeeded in presenting welfare through a participatory approach that strengthens the values ??of ?if? al-d?n and ?if? al-m?l. Conversely, in plural areas, policies that do not involve local communities actually risk disrupting ?if? al-nafs and ?if? al-‘ir?. The conclusion of this study emphasizes the importance of an ethical-participatory approach in developing halal tourism in order to comply with the principle of maq??idik justice. Therefore, the use of the term “Muslim-friendly tourism” and cross-community involvement are recommended in order to create social harmony and economic sustainability in plural societies.

Poligami adalah praktik yang sudah ada dan berlaku sejak lama sebagaimana sepanjang peradaban manusia yang dilakukan oleh bangsa dan budaya mananpun termasuk di negara Indonesia. Indonesia sejak zaman sebelum kemerdekaan juga sudah banyak yang melakukan praktik poligami. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa kebolehan praktik rumah tangga poligami. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur atau studi pustaka (library research) sehingga tidak memerlukan sampel penelitian ataupun survey. Metode pengumpulan data dengan menggunakan data primer yaitu berupa UU  Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 4 dan 5, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 55 dan 59, sedangkan data sekunder menggunakan berbagai referensi baik jurnal, buku, dan yang relevan dengan tema penelitian. Hasil penelitian ini adalah bahwa praktik poligami menjadi salah satu role model yang diperbolehkan dengan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh UU tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak waris bagi anak yang lahir dari hubungan incest dalam perspektif hukum Islam. Hubungan incest, yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur’an, Hadis, serta peraturan perundang-undangan nasional, merupakan pelanggaran terhadap prinsip moral, sosial, dan hukum keluarga. Namun, persoalan mengenai hak-hak keperdataan anak yang lahir dari hubungan tersebut, khususnya hak waris, tetap menjadi isu yang kompleks dan memerlukan kajian lebih lanjut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta studi literatur. Berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan pendapat jumhur ulama, anak yang lahir dari hubungan incest diperlakukan sebagai anak hasil zina, yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, sehingga tidak berhak mewarisi dari ayah biologisnya. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip hukum Islam yang menempatkan keabsahan perkawinan sebagai syarat mutlak dalam penetapan nasab dan hak waris. Di sisi lain, penting untuk tetap memperhatikan pemenuhan hak-hak dasar anak sesuai prinsip keadilan sosial dan perlindungan anak. Temuan ini diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam kontemporer mengenai perlindungan anak dalam konteks yang penuh tantangan ini.

Pernikahan beda agama merupakan isu yang terus menjadi perdebatan dalam hukum Islam kontemporer. Dalam konteks Indonesia, polemik ini menjadi semakin kompleks karena melibatkan pertimbangan hukum agama dan hukum positif nasional. Penelitian ini bertujuan mengkaji pemikiran Prof.Huzaemah Tahido Yanggo-seorang ulama perempuan dan pakar hukum Islam-terkait hukum pernikahan beda agama serta kontribusinya dalam wacana hukum keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan teknik studi pustaka (library research), dengan sumber utama berupa karya Masail Fiqhiyah:Kajian Hukum Islam Kontemporer, serta referensi akademik lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Huzaemah secara tegas mengharamkan seluruh bentuk pernikahan beda agama, termasuk antara laki-laki Muslim dengan perempuan ahli kitab. Pendapatnya dibangun atas dasar prinsip sad al-dzariah untuk mencegah dampak negatif (mafsadat), serta pendekatan maqashid al-syari’ah guna menjaga integritas agama, keturunan, dan stabiilitas keluarga. Pemikiran Huzaemah memperlihatkan sintesis antara keteguhan normative dan kepekaan terhadap konteks social Indonesia. Penelitian ini menegaskan pentingnya kontribusi ulama permepuan dalam diskursus hukum Islam kontemporer, khususnya dalam isu-isu krusial seperti pernikahan beda agama.

The case of domestic violence that occurred in Medan Sunggal District, Medan City, is certainly not a new phenomenon in the field of criminology. Along with its development, domestic violence can also be found in various forms of crime, ranging from individual crimes to conventional crimes. The form of domestic violence in criminology research is always related or has a causal relationship with acts of violence. For example, if a husband or wife no longer cares about family life because of the emergence of another ideal figure, communication within the family will decrease. This then triggers excessive suspicion that can lead to domestic violence, such as insulting, mocking, hitting, and so on. The cause of violence, according to positive law, one of which is the existence of a patriarchal culture and the view of society that considers the wife as the property of the husband. Thus, the husband feels fully entitled to his wife and may treat his wife in the way he wants. From an Islamic perspective, this arises due to a lack of piety in individuals, a low understanding of husband-wife relations in the family, and temperamental nature in individuals including committing domestic violence. The effects of criminal acts, especially for those who are victims, are mental disorders. This impact is not only felt by the perpetrators of violence, but also by other family members, especially children. In addition to the effects within the household itself, domestic violence, especially from husband to wife, can also affect the social aspects of life.

Contemporary business landscapes require openness and responsibility in financial disclosure; however, profit manipulation activities and inadequate corporate governance mechanisms frequently lead to concealed financial misconduct. This systematic review investigates how profit management and governance implementation affect hidden financial irregularities, emphasizing current scholarly works from recent years. Through comprehensive document examination methodology, this research assesses scholarly publications, corporate reports, regulatory frameworks, and pertinent case analyses from repositories such as ScienceDirect, JSTOR, Google Scholar, and Sinta covering the 2019-2024 timeframe. Results demonstrate intricate connections whereby profit management may serve as a regulatory mechanism to minimize fraudulent behaviors when applied appropriately, while governance efficacy is significantly influenced by execution standards. Institutional shareholding and oversight committees demonstrate success in constraining manipulative activities, while alternative formal mechanisms such as independent board members exhibit variable effectiveness. Results suggest that established governance frameworks are inadequate without proper execution, sufficient personnel expertise, and robust corporate culture. This investigation offers important perspectives for policymakers and industry professionals concerning financial misconduct patterns and mitigation approaches