Adanya Parpol dalam negara demokrasi menjadi ciri yang konstitusional, sebab dengan adanya partai politik kebebasan berkumpul dan berserikat menjadi legal dengan bernaung dibawah organisasi parpol. Namun demikian keberadaan parpol dalam negara harus patuh dan tunduk pada aturan yang telah ditetapkan. Sehingga pembubaran parpol menjadi suatu keniscayaan bila ditemukan penyimpangan atau pelanggaran hukum dalam praktiknya. Pembubaran partai politik di Indonesia menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi bedasarkan ketentuan Pasal 24C Ayat 1 UUD Tahun 1945 yang selanjutnya diatur dalam PMK No. 12 Tahun 2008 tentang Pembubaran Partai Politik. Partai politik dapat dibubarkan jika ideologi, asas dan tujuan bertentangan dengan Pancasila dan UUD tahun 1945. Negara Jerman mengatur pemburan partai politik dalam pasal 21 Basic Law apabila tujuan didirikannya partai atau tindakan anggota maupun pengikutnya berusaha menghapuskan tatanan dasar demokrasi yang bebas dan membahayakan keberadaan Negara Federal Jerman.
 
 

Pengadaan barang dan jasa di pemerintahan desa menjadi kegiatan yang rutin dalam setiap tahun anggaran. Kegitan rutinan yang diselenggrakan untuk segala kegiata pemerintahan di pemerintahan desa menjadi sangat urgen karena berbagai faktor. Salah satunya karena pagu anggaran dari APBN 2022 sangatlah besar. Pagu anggaran tersebut sebesar enam puluh delapan triluin (Rp 68 triliun). Dari pagu tersebut, terdapat porsi besar untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa di pemerintahan desa. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini hendak mengkaji bagaimana konsep atau aspek hukum pengadaan barang dan jasa di pemerintahan desa. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Dari penelitian ini, dapat diperoleh kesimpulan bahwa pengadaan barang dan jasa di pemerintahan desa berbeda dengan pengadaan barang dan jasa di pemerintahan seca umum. Dikecualikannnya pengadaan tersebut tentu meiliki implikasi hukum yang berbeda pula sehingga perlu dilakukan penelitian yang mendalam supaya para pemangku kebijakan di tingkat pemerintahan desa, tidak terjebak pada kasus-kasus hukum di kemudian hari.
 
 

Local wisdom atau disebut dengan kearifan lokal yang merupakan cara atau suatu kegitan yang sedang di lakukan masyarakat pada daerah tertentu mengenai suatu pemahahan yang sangat mendalam mengenai suatu pengetahuan mengenai bagaimana asal mula dari suatu tempat tinggal yang sedang di tempati sekitar dan memiliki perkembangan Local wisdom atau kearifan lokal adalah cara atau praktik yang dilakukan masyarakat di daerah tertentu tentang pemahaman mendalam mereka yang berasal dari lingkungan sekitar dan dikembangkan oleh warga setempat secara turun temurun. Kearifan local muncul dari dalam mereka sendiri dan dikembangkan selama beberapa generasi dan tertanam dalam diri masyarakat. Kearifan local merupakan warisan nenek moyang yang menyatu dengan religi, budaya dan adat istiadat.namun sekaran kearifan local sudah mulai memudar karena masyarakat modern menganggap bahwa kehidupan modern lebih baik. Oleh karena iitu literatur ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang kearifan lokal. Metode yang digunakan yaitu sistematik literature review yang didapat dari hasil review dari beberapa sumber artikel.

This study aims to determine how much influence training and work motivation partially or simultaneously on the performance of employees of PT Berlian Jasa Terminal Indonesia. The method that will be used is explanatory research and hypothesis testing. With the survey technique, the questionnaire was distributed with a Likert scale. The determination technique uses saturated sampling with 100 respondents mainly employees who work in the operational division. The data analysis techniques used were descriptive analysis and inferential statistical analysis, namely: 1. Validity and Reliability Test, 2. Multiple Regression Analysis, 3. Coefficient of Determination Analysis (R2), 4. Hypothesis Testing with Partial Test (t test) and Simultaneous Test ( F test)
The results of the test and analysis are as follows:1.  There is a positive and significant effect between training on employee performance, with an R Square of 0.489 or 48.9%. Hypothesis test p value 0.000 <0.05,2. There is a positive and significant effect between motivation on employee performance, with an R Square of 0.470 or 47.0%. Hypothesis test p value 0.000 <0.05.and 3. There is a positive and significant effect between training and motivation simultaneously on employee performance, with an R Square of 0.591 or 59,1%. Hypothesis test p value 0.000 <0.05.
 

Banyaknya orang yang terlibat dalam kasus narkoba dan terus meningkatnya kejahatan tersebut memerlukan perhatian yang serius dan komitmen bersama untuk  mencegah  dan  menghapusnya.  Salah  satu  upaya  penanggulangan penyalahgunaan narkotika, antara lain dilakukan dengan menggunakan sanksi pidana berupa pidana penjara. Pada kenyataannya, sanksi pidana penjara bagi pengguna narkotika tidak cukup efektif, terbukti jumlah pengguna narkotika semakin  meningkat.  Menurut  Suriadi  Gunawan,  peraturan  perundangan yang  mengkriminalisasi  pecandu  narkotika  perlu  ditinjau  kembali  karena tidak  realistis,  contohnya,  dengan  mengkriminalisasikan  pecandu  terbukti tidak menurunkan kasus narkotika. Di Indonesia saat ini ada sekitar 1,5 juta pengguna narkotika, yang jika diproses hukum, penjara akan penuh, padahal jumlah kasus tidak menurun.
 
 

Saat ini pengguna internet dan media sosial di Indonesia tumbuh pesat. Jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 191 juta orang pada Januari 2022. Pemerintah Indonesia juga memanfaatkan media daring untuk mensosialisasikan beberapa kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perubahan sikap dari para pengguna media sosial terhadap komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui kanal media daring milik pemerintah maupun kanal berita media daring. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan menyebarkan kuesioner penetlitian kepada pengguna media sosial yang berusia 17-60 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 47,7% responden menyatakan informasi yang diberikan oleh pemerintah kadang-kadang memberikan perubahan sikap, sementara 36,4% responden menyatakan bahwa informasi yang disampaikan membawa perubahan sikap pada diri mereka, dan 15,9% menyatakan informasi yang disampaikan tidak merubah sikap apapun bagi mereka. Hal yang menarik lainnya adalah 91,4% responden menyatakan bahwa mereka mengikuti komunikasi politik pemerintah yang dibagikan di media daring maupun media sosial. Sedangkan sisanya (8,6%) menyatakan bahwa mereka tidak mengikuti informasi terkait kebijakan pemerintah yang dibagikan di media daring maupun media sosial. Namun responden menilai bahwa pemerintah belum dapat memaksimalkan komunikasi politik melalui media sosial yang dimiliki oleh pemerintah, dimana bahasa penyampaian informasi yang digunakan kurang sesuai dengan tingkat literasi pengguna media sosial, informasi yang disampaikan kurang menarik dan kurang informatif bagi pengguna media sosial, kurangnya unsur edukasi di informasi yang disampaikan oleh pemerintah dan minimnya saluran penyampain keluhan di media daring atau media sosial yang dimiliki oleh pemerintah.  Oleh karena itu, diperlukan adanya evaluasi dari pemerintah untuk membenahi komunikasi yang dilakukan melalui media daring dan media sosial milik pemerintah.

Kasus korupsi di Indonesia kian hari semakin meningkat, dikutip pada Suarajakarta.id menyatakan bahwa  korupsi di Indonesia semakin memburuk hingga mencapai 58%  Hal tersebut menjadikan lambat tahun korupsi sebagai budaya di Indonesia dan akan sulit untuk diberantas. Dalam artikel ini akan membahas pengimplementasian pendidikan anti korupsi melalui program pusat edukasi antikorupsi di Sekolah Dasar. Dalam program pusat edukasi antikorupsi yang disediakan oleh pemerintah ini kepada sekolah dinilai cukup efektif dalam membantu pendidik melaksanakan pendidikan anti korupsi. Dengan adanya pendidikan anti korupsi melalui program ini diharapkan dapat menciptakan manusia yang memiliki akhlak yang baik, pengetahuan yang luas, kesadaran pada diri sendiri akan buruknya melakukan tindakan korupsi.
 

The state is an organization that has a purpose. The purpose of this study is to enforce the law regarding permits for waste water disposal in motor vehicle washing businesses and the sanctions imposed by the government on motorized vehicle washing businesses that do not have a waste water disposal permit. Normative juridical research, namely research originating from laws and regulations that present actual facts with the topic of study. Law enforcement of waste water disposal permits in motorized vehicle washing businesses through administrative instruments aims to prevent acts or omissions that violate the law or do not meet the requirements, stop or return to their original state (before the violation). So the focus of administrative sanctions is the actions of violators of the rules. In the Surabaya City Regional Regulation Number 12 of 2016 concerning Water Quality Management and Wastewater Control Article 34 explains the administrative sanctions referred to in the form of: written warning, Government coercion, Freezing of waste water disposal permits, Revocation of waste water disposal permits. In addition to administrative sanctions, there are also criminal sanctions in the form of violations. The local government should socialize the Regional Regulation on Water Quality Management and Wastewater Control to the general public and the organizers of motor vehicle washing wastewater management (motor vehicle washing entrepreneurs) in order to increase legal awareness embedded in the community and it is hoped that the government will issue implementing regulations, namely Regulation Mayor.

The research aims to determine the application of the Raw Material inventory Accounting System at PT  Industri Kapal  ndonesia (Persero). The type of research used s descriptive qualitative. Data obtained through observation, interviews, and documentation. The research conducted from July to September 2021. The results showed that the accounting system for raw material inventory at PT Industri Kapal  Indonesia (Persero) has been effective, this can be seen by the existence of  interrelated functions. Then the  inventory recording method used  is the perpetual recording method and the FIFO (First  In First Out) valuation method. And the procedures that form the inventory system at PT Industri Kapal  Indonesia (Persero) are quite good because of the division of tasks and documents that can be accounted for.

This study aims to determine the effect of leadership style on employee performance at the Majene Regency Population and Civil Registry Office, to determine the effect of supervision on employee performance at the Majene Regency Population and Civil Registry Office, to determine the effect of work discipline on employee performance at the Majene Regency Population and Civil Registry Office. and find out which variable is more dominant in influencing employee performance at the Office of Population and Civil Registry of Majene Regency.
This study uses a quantitative approach with data analysis techniques using SPSS. The results showed that 1) Leadership Style had an effect on Employee Performance at the Department of Population and Civil Registry of Majene Regency, 2) Supervision had an effect on Employee Performance at the Department of Population and Civil Registry of Majene Regency, 3) Work Discipline had no effect on Employee Performance at the Department of Population and Civil Registration. Civil Registry of Majene Regency and 4) Leadership Style variable has more influence on Employee Performance at the Department of Population and Civil Registry of Majene Regency.
 
Keywords: leadership, supervision, work discipline, employee performance