+62 813-8532-9115 info@scirepid.com

 

Presidensial Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik


Identitas Jurnal

  • Judul Terbitan Presidensial Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik
  • Sub Judul Presidensial
  • Nama Institusi Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia
  • Jenis Jurnal Penelitian
  • Akreditasi Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi
  • Terbitan 4x Setahun (Maret, Juni, September, Desember)
  • Bidang Ilmu Law, Crime, Criminology and Criminal Justice
  • P-ISSN 3063-1211
  • E-ISSN 3063-1246
  • Biaya APC Rp 150.000
  • Artikel Per Tahun 120 Artikel
  • Lama Waktu Terbit 10 Hari
  • Prosentase Penerimaan 30%
  • Indeksasi          

Deskripsi

Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik, Jurnal ini ditujukan untuk publikasi artikel ilmiah yang diterbitkan oleh Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia, membahas sistem presidensial dalam konteks hukum, administrasi negara, dan kebijakan publik. Jurnal ini mengeksplorasi pembagian kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, mekanisme kontrol dan keseimbangan kekuasaan, serta implementasi hukum dan regulasi administratif dalam konteks presidensial. Selain itu, jurnal ini mengulas dampak keputusan presiden terhadap kebijakan nasional dan isu-isu seperti transparansi, akuntabilitas, dan hak asasi manusia. Dengan fokus ini, jurnal ini menyediakan wawasan mendalam tentang dinamika sistem presidensial di berbagai negara.



Article indexed DOI

Presidensial Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik

Kekuasaan Pemerintah dalam Menangani Kekeringan di Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air (Lepa Avrilianti Putri Mone Mira, Hernimus Ratu Udju, Cyrilius W. T. Lamataro)
DOI : 10.62383/presidensial.v1i3.59 - Volume: 1, Issue: 3, Sitasi : 0
19-Aug-2024 | Abstrak | PDF File | Resource | Last.24-Jul-2025
Kedudukan dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Buar Kecamatan Rahong Utara Kabupaten Manggarai Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Hendrikus Bagut Jemarung, Yohanes G Tuba Helan, Cyrilius W. T Lamataro)
DOI : 10.62383/presidensial.v1i3.61 - Volume: 1, Issue: 3, Sitasi : 0
19-Aug-2024 | Abstrak | PDF File | Resource | Last.02-Aug-2025