E-Government menawarkan pelayanan publik bisa di akses secara 24jam, kapan pun, dan dari mana pun pengguna berada. E-Government juga memungkinkan pelayanan publik tidak dilakukan secara face to face sehingga pelayanan menjadi lebih efesien. Menyadari akan besarnya manfaat E-Government, pemerintah Indonesia sejak tahun 2003 telah mengeluarkan kebijakan tentang penerapan E-Government dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003. Dengan menerapkan sistem online masyarakat akan dapat lebih menghemat biaya, dan waktu karena proses pembayaran pajak dilakukan secara online. Dimasa sekarang ini telah muncul teknologi berbasis aplikasi yang dapat dijalankan di Android dan IOS yang dinamakan SIGNAL. SIGNAL adalah Aplikasi Samsat Digital Nasional yang dapat memudahkan masyarakat Indonesia melakukan Pengesahan STNK Tahunan, Pembayaran Pajak Kendaran Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) secara daring dengan terbitnya dokumen digital berupa E-Pengesahan (POLRI) , E-TBPKP (Bapenda Provinsi) dan E- KD (PT. Jasa Raharja). Metode yang akan digunakan adalah pendekatan penelitian kuantitatif menjelaskan bahwa metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang berbasis pada filsafat positivisme, yang mana digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, yang umumnya pengambilan sampelnya dilakukan secara random, dan data dikumpulkan menggunakan instrumen penelitian, lalu dianalisis secara kuantitatif/statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dan menggunakan teknik analisis statistik menggunakan SPSS 22 dan Ms.Excel.

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Upaya DPMPTSP dalam meningkatkan investasi di Kota Dumai, (2) Strategi promosi investasi di Kota Dumai di masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Informan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan teknik purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Upaya DPMPTSP dalam meningkatkan investasi di Kota Dumai adalah dengan melakukan strategi dan inovasi dalam hal peningkatan kualitas perencanaan investasi, peningkatan kualitas iklim investasi, peningkatan kualitas kerja sama, peningkatan efektivitas promosi, peningkatan kualitas layanan serta peningkatan kualitas pengendalian pelaksanaan investasi (2) Strategi promosi investasi yang dilakukan DPMPTSP Dumai masa Pandemi Covid-19 adalah Image Marketing, Attraction Marketing, Infrastructure Marketing, People Marketing. Program terbaru selalu tayangkan perepisode di media sosial berupa instagram dan Youtube DPMPTSP.

Indonesia is one of the countries that has implemented the telex release process in the implementation of the transportation of goods by sea. Telex release is the process of digitizing the bill of lading because the delivery of the document is sent via email from the carrier to the sender. However, the regulations governing the operation of sea transportation in Indonesia have not explicitly accommodated telex releases, even though in practice telex releases have been used in the implementation of sea transportation in Indonesia. Efforts that can be made to optimize the use of telex releases are by accommodating the principles contained in international instruments related to sea transportation law, making rules and norms related to the use of telex releases, considering Indonesia's membership in international organizations in the field of sea transportation, and creating the process of organizing sea transportation in Indonesia becomes more effective and efficient through the use of telex releases.

This study aims to analyze the Arrangement of Term Waqf according to Article 6 of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf. The results of this study indicate that Islamic Law on the Application of the Term of Waqf according to Article 6 of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf is something that is very helpful in distributing some assets in the form of movable and immovable assets to be used as benefit and with the existence of term waqf. time expands the space in distributing part of the assets with a period of time agreed upon by the wakif and the recipient.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, kepastian dan transparansi. Oleh sebab itu dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Rokan hilir membuat sebuah inovasi layanan perizinan dan non perizinan menggunakan sistem informasi perizinan Rohil (SIPRO). SIPRO ini adalah sebuah sistem yang terprogram dalam perizinan berbasis web yang dirancang untuk mempermudah layanan di Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu Rokan hilir. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi penerapan inovasi dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam penerapan inovasi di DPMPTSP Rokan Hilir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi.  Inovasi SIPRO yang telah dibuat oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rokan Hilir dapat disimpulkan bahwa belum berjalan secara maksimal tetapi sudah menjadikan pelayanan menjadi efektif dan efisien. Hal tersebut dijelaskan di indikator indikator teori Everett M. Rogers Tahap pengetahuan, Tahap persuasi, Tahap pengambilan keputusan, Tahap implementasi, Tahap konfirmasi..

Penyalahgunaan NARKOBA (singkatan dari Narkotika, Psikotropiks, dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya) adalah bahan/zat yang jika dimasukan kedalam tubuh manusia, baik secara oral/diminum, dihirup, maupun disuntikan, dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati, perasaan, dan perilaku dari seseorang. NARKOBA dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologis.Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa, yang dimulai pada saat terjadinya kematangan seksual antara usia 11 atau 12 tahun sampai dengan usia 20 tahun. Tahap perkembangan remaja memiliki tugas yang harus diselesaikan. Remaja biasanya merasakan adanya tekanan agar mereka menyesuaikan dengan norma-norma dan harapan kelompoknya bila remaja tidak mampu menjalankan tugasmya dengan baik mereka cenderung menganggap hidup adalah penderitaan, tidak menyenangkan, dan melakukan hal-hal seperti ; menyakiti diri, lari dari kehidupan dan keluarga, terlibat pergaulan, bebas, peminum alkohol, serta lebih jauh terlibat dalam dunia Narkotika.Psikotropika, Obat-Obatan Terlarang dan Zat Adiktif lainya. Berdasarkan latar belakang masalah  di atas maka dapat di rumuskan masalah sebaga berikut ;Bagaimanakah Caranya Mencegah, Pengendalian Terhadap Pengedar,  Penggunaan Narkotika Kalangan Remaja Cipondoh Kota Tangerang  ?Bagaimanakah  Caranya Pengabdian Kepada Masyarakat Sebagai Upaya Pencegahan Terhadap Pengedar, Penyalahgunaan Narkoba Kalangan Remaja Cipondoh Kota Tangerang ?
 

Jurnal ini mengkaji tentang praktik penggunakan Member Card Ponta dalam Transaksi Jual Beli Di Alfamart dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Alfamart Jembatan Serong Kota Depok). Pokok permasalahan dalam penelitian ini mengenai bagaimana menjadi pengguna member agar mendapatkan banyak keuntungan seperti diskon produk, promo, undian dll. Serta langkah mendapatkan undian dan implementasinya menurut perspektif hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam dengan berdasarkan praktik pada penggunaan member di Alfamart Jembatan Serong yang memang dalam pelaksanaannya tidak mengandung unsur gharar, maisir, dan riba. Unsur ini dijelaskan pada pemaparan data dalam langkah memiliki member sehingga dapat menjadi pengguna member secara langsung dan mudah, paparan data perspektif dalam keuntugan yang didapatkan tidak merupakan riba sehingga aman, dant tidak rugi. Adapun perspektif dalam mendapatkan atau mengikuti undian ialah tidak mengandung unsur maisir namun adapun undian yang diharamkan dan dapat dilihat dari ketentuan dan tujuan si pelanggan dalam pelaksanaan untuk mendapatkan undian.

Formation, Regional Regulation of Tangerang City, Supervision of Cancellation Revocation, Process of Formation of Regional Regulation of Tangerang City Number 7 of 2005, Is it in accordance with Law Number 10 of 2004, concerning Formation of Regulations Per Act and their Implementation, such as Planning, Preparation, Engineering Preparation, Formulation, Discussion, Ratification, Promulgation and Dissemination, but there are Chapters and several Articles, in particular Chapter III concerning Sales and Use Circulation, which are Prohibition or Violation, Article 3 Paragraph (1), Article 4 Letter a, b and c , Article 5 Paragraphs (1) and (2), Article 6 and Article 7 and Chapter VIII, concerning Criminal Provisions, Article 13 Paragraphs (1), (2), (3) and (4) the nature of the sanctions in the form of criminal threats and fines for violators of regional regulations, it turns out to be very contradictory to the Criminal Code Chapter I, concerning Violations of Public Security for People or Goods and Health, Article 492 Paragraphs (1) and (2), in terms of criminal threats and fines for violators of the Criminal Code. in fact it is not as firm as Regional Regulation Number 7 of 2005. What is the Mechanism of Supervision, Revocation and Cancellation, Formation of Regional Regulation Number 7 of 2005, based on Law Number 32 of 2004, concerning Regional Government and Law No. 22 of 2003, concerning the Position Structure MPR, DPR, DPD ·and DPRD Province, Regency and City. This research is a normative legal research which is descriptive and the data is analyzed qualitatively. The result of the research is that the process of formation, supervision, revocation and cancellation is in accordance with Law No. 10 of 2004, Law No. 32 of 2004 and Law No. 22 of 2003.

This study reveals how the relationship between the establishment of the monument and the traditional belief system of the Toba Batak people who still believe in the existence of the spirits of their ancestors. The actualization of this belief is manifested in the construction of an ancestral monument which is considered an embodiment of respect for the descendants of the clan that founded it. To reveal these data, in this study the authors used qualitative research. The data in the field were obtained through participatory observation techniques, interviews, and literature studies. The purpose of this study was to reveal the background of the establishment of monuments in clan groups in Balige District, Toba Samosir Regency which represents the function and meaning of the erection of clan monuments in Balige District. Toba Samosir Regency also describes the organization and implementation of the case for the establishment of the Siraja Nababat, Manurung, Nommensen, Siagian, Sonakmalela and Sisimangaraja XII monuments in and analyzes the conception of the construction of the monument in the Toba Batak community. based on the conception of traditional beliefs that believe in the existence of their ancestral spirits in people's lives. The worship of ancestral spirits is manifested in the construction of monuments. This research was conducted in the Tourism Area in the City of Balige and Porsea – North Sumatra. The aims of this study include: (1) As a deeper learning material about the reasons why Batak Culture built the Tugu, and (2) To explore and promote the richness of culture, tradition, history in the Batak tribe. The results showed that (1) all visitors who came were very enthusiastic about the history of the construction of each existing monument, (2) the role of both local and foreign tourists had a positive impact on the community, namely the development of local community knowledge systems, the emergence of new livelihoods, getting to know language diversity, technological progress, the formation of social organizations, the emergence of the commercialization of hospitality, the shift in the value of solidarity in agriculture. Cultural tourism is a travel activity carried out by certain parties (a person or group of people) by visiting certain places with the aim of learning about cultural attractions or taking advantage of the cultural potential of the places visited.

Penelitian ini mengacu pada upaya yang dilakukan oleh seluruh masyarakat di Indonesia dalam rangka meningkatkan perekonomian yaitu Usaha Kecil Menengah (UMKM). Dalam rangka pembenahan birokrasi menjadi lebih agile, perlu dipertanyakan kesiapan pemerintah dalam praktik Agile Governance. Hasil tersebut menunjukkan tantangan UMKM dalam menghadapi Perusahaan Ritel Modern yang telah berdiri di setiap sudut kota yaitu Indomaret dan Alfamart. Hal ini terlihat dari jumlah gerai yang telah berdiri dimana Indomaret pada tahun 2020 mencapai 17.681 gerai, sedangkan Alfamart pada tahun 2020 tercatat sebanyak 15.102 gerai di seluruh Indonesia. Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan implementasi Agile Governance dalam menangani permasalahan UMKM di setiap daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dari hasil yang telah disebutkan kesimpulannya, perusahaan retail seperti Indomaret dan Alfamart menjadi tempat persaingan yang ketat bagi Pasar Tradisional atau UMKM, namun jika pemerintah gesit dan mampu mensinkronisasikan kebutuhan masyarakat dan perekonomian maka akan berdampak kemajuan di suatu daerah dan Indonesia.