Secara umum kemajuan suatu daerah dapat terwujud apabila adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Dimana pemerintah memiliki peran sebagai pembuat kebijakan, strategi dan program-program sedangkan masyarakat berperan sebagai subyek yang turut serta mendukung, melaksanakan kebijakan dan program yang disusun oleh pemerintah daerah serta mematuhi aturan perundangundangan yang berlaku. Kemajuan dan pembangunan suatu daerah bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Salah satu indikator yang menyebabkan suatu daerah dapat dikatakan berhasil melaksanakan otonomi daerah dengan baik adalah ketika pemerintah daerah memiliki kemampuan dalam keuangan. Dimana suatu daerah harus memiliki kemampuan dalam menggali atau mendapatkan sumber-sumber keuangan daerah yang ada. Selain itu pemerintah daerah juga harus memiliki kemampuan dalam pengalokasian seperti pengelolaan dan penggunaan keuangan daerah untuk kepentingan pembangunan daerah yang akan memiliki dampak pada kesejahteraan masyarakat. Kota Surabaya merupakan kota metropolitan yang menyimpan banyak potensin dan keunggulan di dibidang industri dan perdagangan. Secara tidak langsung banyak sekali penerimaan dana yang diterima oleh pemerintah dari mulai dari Pendapatan Asli Daerah, Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan penerimaan lainnya. Pendapatan daerah yang besar tidak dapat menjadi tolak ukur laju kemajuan pembangunan suatu daerah apabila pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan dalam pengalokasian dana daerah yang baik dan tepat sasaran. Penyusunan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui aliran sumber penerimaan dana daerah di Kota Surabaya dan pengalokasian dari dana daerah yang diterima. Kemudian dampak yang diterima masyarakat yang dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat di Kota Surabaya.
