Artikel ini membahas survey perilaku pemilih dalam politik elektoral Indonesia kontemporer. Tulisan berfokus pada dinamika diinternal Partai Golkar terkait pemberlakuan mekanisme survey opini publik dalam rekrutmen calon kepala daerah berdasarkan studi kasus di tiga kabupaten/kota di Riau, yakni Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Indragiri Hulu. Tulisan saya menganalisa respon elite dan kader partai di daerah terhadap kebijakan baru tersebut serta dinamika konflik yang ditimbulkannya. Selain itu, tulisan juga menganalisa faktor yang menyebabkan kemenangan dan kekalahan calon yang diusung Partai Golkar di Dumai, dan faktor kemenangan calon di Indragiri Hulu. Sumber data berasal dari kombinasi data yang diperoleh melalui teknik kuantitatif maupun kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa kebijakan pimpinan pusat Partai Golkar menerapkan survey sebagai pertimbangan dalam rekrutmen calon kepala daerah, secara institusional diterima dan dipahami pimpinan partai di Riau. Namun, kader di daerah yang memandang survey kurang menguntungkan bagi penerapan strategi pemenangan partai di daerah, ataupun menghambat kesempatan kader mencalonkan diri dengan menggunakan perahu Partai Golkar; sehingga merespon kebijakan tersebut secara kritis. Mekanisme rekrutmen terbuka yang memberi kesempatan setara antara kader internal partai dan calon dari luar partai dinilai kurang menghargai kontribusi kader internal di daerah yang selama ini sudah bekerja keras untuk membesarkan partai.
