The purpose of this research is to provide justification that the campaign requirements for state officials as stipulated in Article 281 of the Election Law do not conflict with the principle of non-discrimination with the urgency of research that has the potential to produce injustice in the implementation of elections, namely the restriction of campaign participation by state officials so that it can affect the integrity of the electoral process or the political rights of citizens. The first requirement is not to use state facilities except security facilities and the second requirement is to leave outside state dependence. These requirements only apply to state officials. This seems to show that the political rights possessed by every citizen are different. The nature of the campaign as a form of realization of citizens' political rights in participating in government should be owned by every citizen with the same opportunity. The research method used is a research with a legal approach, conceptual approach, case approach, and comparative approach. The novelty of this research is that it is the first time to review the norms of campaign requirements for state officials that are relevant to the principle of non-discrimination. The results show that the campaign requirements for state officials do not violate the non-discriminatory principle. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan justifikasi bahwa persyaratan kampanye bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam Pasal 281 UU Pemilu tidak bertentangan dengan prinsip non-diskriminatif dengan urgensi penelitian yang berpotensi menghasilkan ketidakadilan penyelenggaraan pemilu yaitu adanya pembatasan keikutsertaan kampanye oleh pejabat negara sehingga dapat mempengaruhi integritas proses pemilu atau hak-hak politik warga negara. Syarat pertama adalah tidak menggunakan fasilitas negara kecuali fasilitas pengamanan dan syarat kedua adalah cuti di luar tanggungan negara. Persyaratan-persyaratan tersebut hanya diberlakukan bagi pejabat negara. Hal ini seolah menunjukkan bahwa hak politik yang dimiliki oleh setiap warga negara berbeda. Hakikat kampanye sebagai salah satu bentuk perwujudan hak politik warga negara dalam berpartisipasi dalam pemerintahan hendaknya dimiliki oleh setiap warga negara dengan kesempatan yang sama. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Kebaharuan penelitian ini merupakan penelitian pertama kali yang meninjau norma persyaratan kampanye bagi pejabat negara yang direlevansikan dengan prinsip non-diskriminatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persyaratan kampanye bagi pejabat negara tidak melanggar prinsip non-diskriminatif.
