Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kebijakan yang dapat diambil untuk memenuhi hak dan kewajiban penerima beasiswa program pola pembibitan officer plus-90 di STIP Jakarta. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan yuridis sosiologis untuk menganalisa antara peraturan dan proses pelaksanaan serta pada keterbaruan penelitian di bidang pendidikan kedinasan. Pada tahun 2013 sampai dengan 2015, STIP Jakarta menyelenggarakan program pola pembibitan officer plus-90 di bidang maritim dengan tujuan lulusannya dapat diserap menjadi pegawai negeri sipil. Berjalannya waktu, penyelengaraan tidak mencapai tujuan program dan terjadi ketidakpuasan dari para lulusan. Ketidakpuasan disebabkan para lulusan tidak diangkat menjadi pegawai negeri sipil, sehingga para lulusan mengadukan permasalahan pada instansi/ lembaga lain. Penyelenggara program telah memberikan beberapa alternatif kebijaksanaan yang dikooridinasikan dengan pusat untuk para lulusan namun tidak semua para lulusan menerima kebijakan tersebut karena menganggap hal tersebut bukan tujuan akhir program.
