<p>Catatan akhir tahun 2023 dari Aliansi Jurnalis Independen menyatakan bahwa tren kekerasan terhadap jurnalis cenderung meningkat, terkhusus dalam serangan digital. Dampak serangan digital sangat mengganggu kerja jurnalis. Serangan digital juga menjadi salah satu indikasi adanya deligitimasi tugas pers sebagai pilar keempat demokrasi. Serangan digital tidak hanya menyasar ke media pewarta saja, namun juga pada personal jurnalisnya. Sementara itu perlindungan terhadap profesi ini juga mengalami posisi dilematis dengan kondisi yang belum tegak dan kuat serta menjamin keselamatannya dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Oleh karena itu, riset ini bertujuan mengungkapkan pengalaman para jurnalis terkait dengan serangan digital yang pernah dialaminya dan keterkaitannya dengan perlindungan profesi. Apa saja bentuk serangan digital, dan bagaimana cara mereka melindungi diri. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil temuan riset ini menunjukkan serangan yang pernah diterima adalah peretasan, doxing, D-Dos, dan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Upaya perlindungan terhadap jurnalis dalam menghadapi serangan digital masih jauh dari optimal. Kelemahan ini disebabkan oleh belum adanya regulasi yang memadai, seperti yang terlihat pada Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang belum secara rinci mengatur mengenai kekerasan berbasis digital. Perlindungan hukum yang masih terpaku pada Undang-Undang ITE juga belum cukup efektif dalam menanggapi kasus kekerasan terhadap jurnalis di ranah digital. Para informan dalam riset ini juga memaparkan kegelisahan sekaligus ketidakberdayaan mereka dalam perlindungan hukum terutama dalam kasus serangan digital.</p>
