This study aims to analyze the legality of establishing the "Koperasi Desa Merah Putih" (Red and White Village Cooperative) through Presidential Instruction Number 9 of 2025 from the perspective of administrative law. The background of this research arises from legal and governance issues, in which the cooperative's establishment is based solely on a presidential instruction, without attribution to a statutory law that carries binding legal authority. The urgency of this study is driven by the potential disharmony between central government policies and village autonomy, as well as the risk of institutional overlap with Village-Owned Enterprises (BUMDes), which are explicitly regulated under Law Number 6 of 2014 on Villages. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and historical approaches. The novelty of this study lies in examining presidential authority through the theories of legality, attribution, discretion, and the principles of the General Principles of Good Governance (AUPB) to assess the validity of policies issued through a presidential instruction. This research differs from previous studies by specifically analyzing the legal validity of a presidential instruction as a basis for establishing public legal entities at the village level. The findings indicate that the use of a presidential instruction as the legal foundation for establishing cooperatives does not fulfill the principle of legality and exceeds the limits of lawful administrative discretion, potentially weakening village autonomy and institutional capacity. Therefore, similar policies should be carefully evaluated in light of good governance principles and a sound regulatory framework, and should ideally be supported by a stronger legal basis at minimum, in the form of a presidential regulation, or preferably, through the enactment of a statutory law that explicitly governs the establishment and management of village cooperatives by the central government.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas pembentukan Koperasi Desa Merah Putih melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dalam perspektif hukum administrasi negara. Latar belakang penelitian ini muncul dari problematika hukum dan tata kelola pemerintahan, di mana kebijakan pembentukan koperasi tersebut hanya berlandaskan pada Inpres tanpa dasar hukum atribusi dalam bentuk undang-undang yang memiliki kekuatan mengikat langsung. Urgensi penulisan didorong oleh potensi disharmonisasi antara kebijakan pusat dengan otonomi desa serta risiko tumpang tindih kelembagaan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pengujian kewenangan Presiden menggunakan teori legalitas, atribusi, diskresi, dan prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) untuk menilai validitas kebijakan berbasis Inpres. Penelitian ini berbeda dengan studi-studi sebelumnya karena secara spesifik menelaah keabsahan hukum Inpres sebagai dasar pembentukan badan hukum publik di tingkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Inpres sebagai dasar pendirian koperasi tidak memenuhi asas legalitas dan melampaui batas diskresi yang sah menurut hukum administrasi negara, serta berpotensi melemahkan otonomi dan kapasitas kelembagaan desa. Instrumen kebijakan serupa perlu dievaluasi secara hati-hati dengan mempertimbangkan prinsip good governance dan kerangka regulasi yang sah, serta sebaiknya didukung oleh landasan hukum yang lebih kuat, setidaknya dalam bentuk peraturan presiden, atau idealnya melalui pembentukan undang-undang yang secara eksplisit mengatur pendirian dan tata kelola koperasi desa oleh pemerintah pusat.
