Abstract
Abstrak
Indonesia mengalami krisis pengawasan legislasi. 77 tahun sejak Indonesia merdeka, sudah banyak regulasi yang diterbitkan oleh lembaga legislatif dan eksekutif untuk menunjang kapasitas pemerintah dalam mencapai cita cita bangsa. Akan tetapi, seiring dengan tumbuhnya teknologi banyak masyarakat yang sudah mulai paham dengan hukum dan berusaha mencari tahu efektivitas dari sebuah legislasi. Dengan diterbitkannya UU Mineral Batu Bara (UUMB) pada tahun 2020, banyak membuat masyarakat tercengang karena legislasi ini dibuat secara singkat dan tidak melibatkan partisipasi publik. Alhasil banyak masyarakat semakin tidak percaya terhadap lembaga legislasi Indonesia Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas UU MB dan penerapannya. Penulis akan menggunakan pendekatan normatif dan yurisprudensi melalui penggunaan data sekunder seperti hukum dan putusan mahkamah konstitusi (MK). Kesimpulan dari penelitian ini adalah Badan Legislatif saat ini tidak mampu untuk melaksanakan proses pemantauan pelaksanaan undang-undang di Indonesia.
