Publication Search

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator penting dalam menilai kinerja pasar tenaga kerja dan efektivitas pembangunan ekonomi daerah. Pada tahun 2025, TPT Kabupaten Kudus mengalami peningkatan dari 3,19 persen pada tahun 2024 menjadi 3,23 persen. Meskipun kenaikannya relatif kecil, kondisi ini mencerminkan adanya permasalahan struktural yang perlu dianalisis secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab peningkatan TPT di Kabupaten Kudus serta merumuskan strategi penanganannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, dokumen perencanaan daerah, dan kajian literatur terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan TPT dipengaruhi oleh pelemahan pertumbuhan sektor industri pengolahan, pergeseran struktur lapangan usaha ke sektor yang bersifat musiman, kesenjangan keterampilan tenaga kerja, lemahnya perencanaan dan sistem informasi pasar kerja, serta faktor musiman seperti siklus produksi industri dan masuknya lulusan baru ke pasar kerja. Berdasarkan temuan tersebut, strategi penanganan pengangguran terbuka perlu diarahkan pada penguatan daya serap sektor industri, peningkatan kualitas dan relevansi keterampilan tenaga kerja, perbaikan tata kelola ketenagakerjaan, serta pengembangan alternatif lapangan kerja melalui UMKM dan ekonomi lokal. Pendekatan terintegrasi ini diharapkan mampu menurunkan TPT secara berkelanjutan dan memperkuat ketahanan pasar tenaga kerja daerah

Penurunan Transfer Keuangan Daerah (TKD) berpotensi menimbulkan tekanan fiskal yang signifikan bagi pemerintah daerah, khususnya daerah dengan tingkat ketergantungan fiskal yang relatif tinggi. Artikel ini bertujuan menganalisis dampak penurunan TKD terhadap kinerja ekonomi Kabupaten Kudus serta menelaah secara kritis apakah penurunan anggaran tersebut berimplikasi pada penurunan kualitas pembangunan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif-deskriptif berbasis simulasi kebijakan dengan memanfaatkan kerangka Keynesian fiscal multiplier, Hukum Okun, dan elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, dokumen APBD dan RKPD, serta publikasi kebijakan fiskal nasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa penurunan TKD sebesar Rp538,03 miliar atau sekitar 33,2 persen dibandingkan tahun 2025 berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi daerah sekitar 0,9-1,1 persen, meningkatkan tingkat pengangguran terbuka sekitar 0,4 poin persentase, serta menaikkan tingkat kemiskinan sekitar 0,3 poin persentase. Meskipun demikian, temuan ini menunjukkan bahwa penurunan TKD tidak dapat dijadikan justifikasi normatif maupun akademik untuk menurunkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik. Artikel ini menegaskan bahwa kualitas alokasi belanja, efisiensi pengelolaan anggaran, inovasi kebijakan, kolaborasi lintas aktor, serta modal sosial masyarakat merupakan faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah di tengah tekanan fiskal.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan lintas sektor yang dirancang untuk meningkatkan status gizi sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia. Dalam perspektif kebijakan publik, MBG dapat dipahami sebagai bentuk investasi sosial yang bertujuan menciptakan kondisi awal bagi keberlangsungan pendidikan dan pembangunan manusia jangka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi MBG di Kabupaten Kudus dengan menitikberatkan pada distribusi spasial dan kesiapan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) antarwilayah, serta implikasinya terhadap peran MBG sebagai kebijakan pendukung pendidikan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif–kualitatif yang diperkaya dengan analisis kuantitatif sederhana, dengan memanfaatkan data operasional SPPG dan data sekunder bidang pendidikan sebagai informasi pendukung. Analisis dilakukan melalui pendekatan deskriptif, komparatif antarwilayah, dan analisis spasial berbasis peta sebaran SPPG. Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi distribusi dan kesiapan operasional SPPG antar kecamatan, yang mencerminkan perbedaan kapasitas administratif, kesiapan fasilitas, serta konteks geografis wilayah. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemerataan implementasi MBG pada tahap awal sangat dipengaruhi oleh kesiapan operasional di tingkat daerah. Dalam konteks pendidikan, MBG berperan sebagai enabling policy yang mendukung keberlangsungan kehadiran dan kesiapan belajar peserta didik, meskipun tidak secara langsung mengintervensi proses pembelajaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi MBG sebagai investasi sosial dalam pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia memerlukan penguatan tata kelola, konsistensi standar operasional, serta sinergi lintas sektor di tingkat daerah.

Kebijakan tukar-menukar tanah kas desa merupakan salah satu instrumen yang digunakan pemerintah daerah untuk mengakomodasi kebutuhan investasi sekaligus mendukung pembangunan wilayah. Namun, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan tata ruang, perlindungan aset publik desa, dan keberlanjutan lingkungan apabila tidak dikelola secara terencana dan akuntabel. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian kebijakan tukar-menukar tanah kas Desa Jati Wetan yang diajukan oleh PT Pura Barutama terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus, serta menelaah peran tata kelola pemerintahan daerah dalam proses pengambilan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui analisis dokumen kebijakan, kajian teknis, dan literatur pendukung. Analisis dilakukan secara deskriptif–evaluatif dengan menitikberatkan pada kesesuaian spasial, konsistensi perencanaan pembangunan daerah, serta penerapan prinsip good governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lokasi perkiraan tanah pengganti berada pada kawasan peruntukan pertanian sesuai dengan ketentuan RTRW Kabupaten Kudus, sehingga tidak menimbulkan konflik zonasi secara langsung. Dari perspektif RPJMD, kebijakan tukar-menukar tanah kas desa berpotensi mendukung perlindungan aset desa dan penguatan ekonomi perdesaan, sepanjang fungsi agraris lahan pengganti dipertahankan secara berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan tukar-menukar tanah kas desa tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian lokasi dan luas lahan, tetapi sangat bergantung pada kualitas tata kelola pemerintahan daerah, khususnya peran lembaga perencana dalam menjaga konsistensi antara kepentingan investasi, perlindungan aset publik, dan tujuan pembangunan berkelanjutan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara tingkat kemiskinan dan angka putus sekolah pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Kudus dengan pendekatan kuantitatif-spasial. Berdasarkan data sembilan kecamatan tahun 2024, dilakukan uji korelasi Pearson dan regresi linier sederhana untuk mengukur kekuatan dan kontribusi hubungan antarvariabel. Hasil menunjukkan korelasi positif signifikan antara kemiskinan dan putus sekolah (r = 0,71; p < 0,05), serta 50,2% variasi angka putus sekolah dapat dijelaskan oleh tingkat kemiskinan antarwilayah (R² = 0,502). Temuan ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan bukan hanya akibat kondisi rumah tangga, tetapi juga refleksi dari distribusi spasial kemiskinan, infrastruktur pendidikan, dan efektivitas intervensi sosial. Wilayah perbatasan seperti Dawe dan Undaan mengalami tingkat kemiskinan dan putus sekolah tertinggi, serta kesenjangan layanan pendidikan formal. Penelitian ini mengungkap keterbatasan program afirmatif nasional seperti PIP dan PKH yang belum responsif terhadap risiko spasial lokal. Pendekatan spasial berbasis data terbukti krusial untuk perencanaan pendidikan yang inklusif dan adil. Dengan demikian, studi ini menawarkan kontribusi teoritis dan praktis dalam desain kebijakan perlindungan pendidikan anak berbasis wilayah.