Klaim Artikel Anda
Verifikasi kepemilikan artikel akademik
Apakah artikel-artikel ini milik Anda?
Daftarkan diri Anda sebagai author untuk mengklaim artikel dan dapatkan profil akademik terverifikasi dengan fitur lengkap.
Badge Verifikasi
Profil terverifikasi resmi
Statistik Lengkap
H-index, sitasi, dan metrik
Visibilitas Tinggi
Tampil di direktori author
Kelola Publikasi
Dashboard artikel terpadu
Langkah-langkah Klaim Artikel:
- 1. Daftar akun author dengan email akademik Anda
- 2. Verifikasi email dan lengkapi profil
- 3. Login dan buka menu "Klaim Artikel"
- 4. Cari dan klaim artikel Anda
- 5. Tunggu verifikasi dari admin (1-3 hari kerja)
Menampilkan 1–2 dari 2 artikel
Pengelolaan Kehutanan di Tinjau Berdasarkan Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Menyoroti Aspek-Aspek di dalam Hukum Administrasi Negara
Vanessa Uli Sembiring
; Salwa Sabrina
; Wan Mahrani Sembiring
; Muhammad Hafis Faisal
; Taufiq Rahmadhan
Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik
Vol 1
, No 3
(2024)
State Administrative Law is a legal regulation regarding administration in a country, where the relationship between citizens and their government can run well and safely. In forest management, the need for permits is based on absolute legal provisions which have aspects that must be fulfilled beforehand and regarding the boundaries of each activity in managing forests, the government agrees to supervise them based on Law no. 41 of 1999 concerning Forestry Article 31 paragraph (1) To ensure the...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau Berdasarkan Hukum Administrasi Negara : Studi Kasus Nomor. 188.45/512/KPTS-BPT-2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan
Margaret Pangaribuan
; Ester Simanjuntak
; Feby Adelia Parhusip
; Muhammad Rifai
; Berliana Sianturi
; Taufiq Rahmadhan
Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik
Vol 1
, No 3
(2024)
The case of dishonorable dismissal for committing a criminal act of office crime shows a significant problem in government governance. This case developed from the Plaintiff being a level III civil servant based on the governor's decree, and then being appointed Secretary of the District DPKD. Based on the regent's decision, Sijunjung was placed in the BPKD functional position. Then the plaintiff was dishonorably dismissed because he was involved in a corruption case and was also deemed to have...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI