Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau Berdasarkan Hukum Administrasi Negara : Studi Kasus Nomor. 188.45/512/KPTS-BPT-2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan

Margaret Pangaribuan ; Ester Simanjuntak ; Feby Adelia Parhusip ; Muhammad Rifai ; Berliana Sianturi ; Taufiq Rahmadhan
Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik 📅 2024 Vol 1, No 3 🔗 DOI: 10.62383/demokrasi.v1i3.260
Abstract
The case of dishonorable dismissal for committing a criminal act of office crime shows a significant problem in government governance. This case developed from the Plaintiff being a level III civil servant based on the governor's decree, and then being appointed Secretary of the District DPKD. Based on the regent's decision, Sijunjung was placed in the BPKD functional position. Then the plaintiff was dishonorably dismissed because he was involved in a corruption case and was also deemed to have violated Pancasila and the 1945 Republic of Indonesia Constitution. has permanent legal force. In this case, several functions of state administrative law in creating good governance are really needed, including normative functions, instrumental functions and legal guarantee functions, all three of which are part of the application to create a clean government, in accordance with the principles of the rule of law.
 
 
Keywords
State Administrative Law; Good Governance; Abuse Of Office
How to Cite

Margaret Pangaribuan, et al. (2024). Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau Berdasarkan Hukum Administrasi Negara : Studi Kasus Nomor. 188.45/512/KPTS-BPT-2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan. Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, 1(3). https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i3.260

Margaret Pangaribuan; Ester Simanjuntak; Feby Adelia Parhusip; Muhammad Rifai; Berliana Sianturi; Taufiq Rahmadhan, "Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau Berdasarkan Hukum Administrasi Negara : Studi Kasus Nomor. 188.45/512/KPTS-BPT-2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan," Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, vol. 1, no. 3, 2024.

Margaret Pangaribuan; Ester Simanjuntak; Feby Adelia Parhusip; Muhammad Rifai; Berliana Sianturi; Taufiq Rahmadhan. "Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau Berdasarkan Hukum Administrasi Negara : Studi Kasus Nomor. 188.45/512/KPTS-BPT-2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan." Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, vol. 1, no. 3, 2024.

Margaret Pangaribuan; Ester Simanjuntak; Feby Adelia Parhusip; Muhammad Rifai; Berliana Sianturi; Taufiq Rahmadhan. "Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau Berdasarkan Hukum Administrasi Negara : Studi Kasus Nomor. 188.45/512/KPTS-BPT-2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan." Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik 1, no. 3 (2024).

Margaret Pangaribuan, et al. (2024) 'Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau Berdasarkan Hukum Administrasi Negara : Studi Kasus Nomor. 188.45/512/KPTS-BPT-2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan', Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, 1(3). doi: 10.62383/demokrasi.v1i3.260.

Margaret Pangaribuan; Ester Simanjuntak; Feby Adelia Parhusip; Muhammad Rifai; Berliana Sianturi; Taufiq Rahmadhan. Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau Berdasarkan Hukum Administrasi Negara : Studi Kasus Nomor. 188.45/512/KPTS-BPT-2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan. Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik. 2024;1(3).

Artikel Terkait

Dilema Keamanan Mesir di Selat Bab el-Mandeb dalam Menghadapi Eskalasi Serangan Houthi terhadap Jalur Perdagangan Maritim Global

Agnesia Agnesia

Analisis Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Pengoplosan Bahan Bakar Minyak Pertamax Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Firsi Nurhasanah; Sabrina Naila Malihah; Vania Therecia Situmorang

Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana dalam Perspektif Viktimologi

Muhammad Tazkiya Syauqi; Sukri Padil Dongoran

Dinamika Konflik Agraria di Wilayah Pesisir : Studi Kasus Akuisisi Lahan oleh Universitas Pertahanan di Pantai Atapupu Desa Jenilu Kabupaten Belu

Apriliani Otu; Yeftha Y. Sabaat; Maria M. Niis

Kedudukan Akta Hibah Tanah yang Melebihi Batas Maksimal bagi Penerima Hibah Beragama Islam

Rayyan Fakhri; Ilyas Ismail; Zainal Abidin

Pengaturan Penyalahgunaan Keadaan pada Perjanjian Jual Beli : (Studi Komparatif Antara Hukum Perdata di Indonesia dan Belanda)

Ridho Setiawan Usman; Mutia Cherawaty Thalib; Nurul Fazri Elfikri
Tren Sitasi Jurnal