Klaim Artikel Anda
Verifikasi kepemilikan artikel akademik
Apakah artikel-artikel ini milik Anda?
Daftarkan diri Anda sebagai author untuk mengklaim artikel dan dapatkan profil akademik terverifikasi dengan fitur lengkap.
Badge Verifikasi
Profil terverifikasi resmi
Statistik Lengkap
H-index, sitasi, dan metrik
Visibilitas Tinggi
Tampil di direktori author
Kelola Publikasi
Dashboard artikel terpadu
Langkah-langkah Klaim Artikel:
- 1. Daftar akun author dengan email akademik Anda
- 2. Verifikasi email dan lengkapi profil
- 3. Login dan buka menu "Klaim Artikel"
- 4. Cari dan klaim artikel Anda
- 5. Tunggu verifikasi dari admin (1-3 hari kerja)
Menampilkan 11–12 dari 12 artikel
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PEMENUHAN GURU PRODUKTIF SMK DI ERA SENTRALISASI PENDIDIKAN
Noviansyah, Wahyu
; Thamrin, A.G.
; Agustin, Rima Sri
; Kurniawan, Itok Dwi
Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan
Vol 9
, No 1
(2020)
Kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan jumlah SMK dengan target rasio SMA dan SMK sebesar 70:30 membawa implikasi pada peningkatan kebutuhan guru produktif SMK. Kebutuhan guru perlu dipenuhi secara efektif dan efisien. Keunikan sistem sentralisasi pendidikan dengan pengelolaan yang terpusat dapat dijadikan referensi dalam membentuk skema pemenuhan kebutuhan guru produktif SMK. Tujuan penelitian ini untuk menggali dan mendeskripsikan skema pemenuhan guru produktif SMK di era sentralisasi pendidi...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PEMBUBARAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEWARGANEGARAAN LIBERAL DAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK
Kurniawan, Itok Dwi
Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan
Vol 6
, No 2
(2019)
Tujuan artikel ini untuk mengkaji dan menganalisis pembubaran Hizbut TahrirIndonesia (HTI) ditinjau dari perspektif kewarganegaraan liberal dan kewarganegaraanrepublik. Jenis penelitian ini termasuk penelitian doktrinal yang mengacu pada sumberdata sekunder dan tersier. Jika menganalisisnya menggunakan kewarganegaraan liberal,pembubaran itu tentunya tidak sah, karena Perppu merupakan sarana mengekang ataumeniadakan kebebasan, terutama kebebasan berorganisasi. Tetapi bagikewarganegaraan republika...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI