Klaim Artikel Anda
Verifikasi kepemilikan artikel akademik
Apakah artikel-artikel ini milik Anda?
Daftarkan diri Anda sebagai author untuk mengklaim artikel dan dapatkan profil akademik terverifikasi dengan fitur lengkap.
Badge Verifikasi
Profil terverifikasi resmi
Statistik Lengkap
H-index, sitasi, dan metrik
Visibilitas Tinggi
Tampil di direktori author
Kelola Publikasi
Dashboard artikel terpadu
Langkah-langkah Klaim Artikel:
- 1. Daftar akun author dengan email akademik Anda
- 2. Verifikasi email dan lengkapi profil
- 3. Login dan buka menu "Klaim Artikel"
- 4. Cari dan klaim artikel Anda
- 5. Tunggu verifikasi dari admin (1-3 hari kerja)
Menampilkan 1–8 dari 8 artikel
Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan BUMDesa Bersama di Kabupaten Karanganyar
Nuryadi, Muhammad Hendri
; Kurniawan, Itok Dwi
; Septiningsih, Ismawati
Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Vol 9
, No 1
(2025)
Village-Owned Enterprises (BUMDesa) are business entities owned and managed by villages together with village communities with the aim of increasing independence, togetherness, and mutual cooperation. However, BUMDes still faces various technical and operational obstacles, especially in the preparation of good and correct financial statements. In fact, financial statements are official documents that contain information about the financial position of BUMDes in a certain period to provide an acc...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Pendampingan Hukum Investasi Ilegal Di Desa Cangkring Kabupaten Wonogiri
Kurniawan, Itok Dwi
; Rustamaji, Muhammad
; Septiningsih, Ismawati
; Santoso, Bambang
; Aldyan, Arsyad
; Adhliyati, Zakki
Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Vol 9
, No 1
(2025)
Technological advancements have driven the growth of the financial industry in Indonesia. A more complex financial system provides benefits but also raises issues, such as the rise of illegal investments by business entities without official authorization. Investment involves allocating capital with the expectation of future profits. The growing middle class and economic development in Cangkring Village have increased public interest in investing. Unfortunately, many are tempted by high returns...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
THE PRINCIPLE OF JUSTICE IN CONSUMER AGREEMENTS AND ITS INFLUENCE ON THE VALIDITY OF CONTRACTS ARE LINKED TO LAW NUMBER 8 OF 1999 CONCERNING CONSUMER PROTECTION IN ACHIEVING ECONOMIC DEVELOPMENT GOALS IN INDONESIA
Dewi, Putri Maha
; Kurniawan, Itok Dwi
; Septiningsih, Ismawati
Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan
Vol 12
, No 2
(2023)
This article discusses the civil aspect in contract cases, which are used by many people in various business collaborations. This article uses a normative research method, and uses a statutory approach. The provisions limiting the authority to make this exoneration clause have not been explicitly regulated. The only provision is the UUPK, although it uses the term standard clause which turns out to be different in meaning from the exoneration clause. In this case the standard clause is defined a...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Sosialisasi Produk Hukum Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak di Sekolah Menegah Pertama (SMP) Negeri 1 Tasikmadu Kabupaten Karanganyar
Kurniawan, Itok Dwi
; Septiningsih, Ismawati
Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Vol 7
, No 1
(2023)
In essence, the regulation regarding children has been regulated in the Indonesian constitution, which is related to the regulation of human rights which is regulated in the 1945 Law of the Republic of Indonesia Article 28b paragraph 2 of the 2nd Amendment, August 18, 2000 clearly stipulates that children's rights are survival, growth and development as well as the right to protection from violence and discrimination. Childhood is a period of formation of character, personality and character. Fo...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
ASPEK KEPERDATAAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM ERA PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI GUNA REFORMULASI PENEGAKAN HUKUM
Aldyan, Arsyad
; Rustamaji, Muhammad
; Septiningsih, Ismawati
; Adlhiyati, Zakki
; Kurniawan, Itok Dwi
Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan
Vol 11
, No 2
(2022)
This article discusses the civilian aspect in defamation cases which is intended to reform law enforcement against defamation cases. This article uses normative research methods and uses a legislative approach. Defamation is indeed an act that violates the law and certainly harms the person whose reputation is tarnished, but with this loss, it is seen that it is possible to resolve this issue can be resolved through a civil law approach with aspects of illegal acts. This is because the applicati...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA PINJAMAN UANG ELEKTRONIK SHOPEE PAY LATER
Kurniawan, Itok Dwi
; Septiningsih, Ismawati
; Adihiyati, Zakki
; Sarah Asafita, Kristiyadi Yoke
Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan
Vol 10
, No 2
(2021)
In this millennial era, it is very easy to get an unsecured money loan, one of which is by using a Shopee Paylater electronic money loan. However, in its use it often also causes losses because the interest on the loan is so large that it makes it difficult for users of electronic money loans to pay and pay off their debts. Therefore, this study aims to explore how legal protection is for users of electronic money loans, especially the Shopee Paylater application which is a polemic among the Ind...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Upaya Pemerintah Dalam Penanggulangan COVID-19 Dan Karakteristik Masyarakat
Kurniawan, Itok Dwi
; Harjono, Harjono
; Yulianti, Sri Wahyuningsih
; Septiningsih, Ismawati
Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan
Vol 9
, No 2
(2020)
Wabah Covid-19 sudah hampir menyebar di seluruh dunia. Masa pandemi Covid-19 di Indonesia belum diketahui secara pasti berakhirnya kapan karena penyebarannya sudah merata di seluruh wilayah NKRI. Pengabdian ini menggunakan metode normatif dan eksploratif. Ada beberapa upaya pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yaitu provinsi dan kabupaten/kota antara lain pendirian rumah sakit darurat khusus Covid-19, kebijakan terkait pembatasan transportasi, dan pemberian bantuan langsung...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
KAJIAN FEMINISME TERHADAP PEREMPUAN DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
Adlhiyati, Zakki
; Kurniawan, Itok Dwi
; Soehartono, Soehartono
; Harjono, Harjono
; Yulianti, Sri Wahyuningsih
; Septiningsih, Ismawati
Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan
Vol 9
, No 2
(2020)
Terjadi perubahan atas eksistensi perempuan sebagai suatu subjek yang independen. Hal ini terlihat dari adanya perubahan relasi antara perempuan dengan laki-laki pada saat ini. Meskipun demikian, Undang-undang Perkawinan (UUP) ternyata belum memberikan perlindungan kepada perempuan atas kesetaraan gender. UUP masih membedakan hak serta kewajiban perempuan dengan laki-laki terkait persyaratan poligami UUP focus pada ketidakmampuan fisik perempuan sebagai alasan poligami. Ketentuan-ketentuan ters...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI