Klaim Artikel Anda
Verifikasi kepemilikan artikel akademik
Apakah artikel-artikel ini milik Anda?
Daftarkan diri Anda sebagai author untuk mengklaim artikel dan dapatkan profil akademik terverifikasi dengan fitur lengkap.
Badge Verifikasi
Profil terverifikasi resmi
Statistik Lengkap
H-index, sitasi, dan metrik
Visibilitas Tinggi
Tampil di direktori author
Kelola Publikasi
Dashboard artikel terpadu
Langkah-langkah Klaim Artikel:
- 1. Daftar akun author dengan email akademik Anda
- 2. Verifikasi email dan lengkapi profil
- 3. Login dan buka menu "Klaim Artikel"
- 4. Cari dan klaim artikel Anda
- 5. Tunggu verifikasi dari admin (1-3 hari kerja)
Menampilkan 1–6 dari 6 artikel
Kekuatan Hukum Akta Perjanjian Kerjasama Yang Dibuat Di Bawah Tangan
Dewi Alis Kasiyati
; Edy Lisdiyono
Jurnal Akta Notaris
Vol 4
, No 2
(2025)
Penelitian ini membahas kekuatan hukum akta perjanjian kerja sama yang dibuat di bawah tangan antara Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta dan Yakes Telkom Area Jawa Tengah–DIY. Perjanjian ini menimbulkan persoalan hukum ketika terjadi wanprestasi berupa keterlambatan penagihan sebesar Rp5.962.000 pada periode Juni–Agustus 2023. Permasalahan yang dikaji meliputi: (1) kekuatan hukum akta bawah tangan dalam perspektif hukum perdata, (2) efektivitas pembuktian akta bawah tangan dibandingkan akta otentik...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pemalsuan Akta Kuasa Menjual (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.773/Pid.B/2021/PNSmg)
Mahatmi Nindita
; Edy Lisdiyono
Jurnal Akta Notaris
Vol 3
, No 2
(2024)
Tugas pelaksanaan jabatan notaris ialah membuat akta yang dipergunakan sebagai alat bukti yang dibutuhkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu. Bahkan, seorang Notaris turut menjadi tergugat atau turut tergugat dalam proses peradilan perdata. Rumusan masalah 1. Bagaimana akibat hukum terhadap Akta Kuasa Menjual apabila tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris? 2. Bagaimana pertanggungjawaban Notaris terhadap kasus pemalsuan akta kuasa menjual pada Putusan No.773/Pid.B/202...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Pembatalan Hibah Terhadap Harta Bersama Pada Pihak Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0079/Pdt.G/2013/PA.Amb)
Agam Ridho Abrori
; Edy Lisdiyono
Jurnal Akta Notaris
Vol 3
, No 1
(2024)
Umumnya hibah diberikan kepada keluarga atau ahli warisnya, hibah juga dapat diberikan kepada orang lain diluar keluarga sedarahnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan hibah kepada pihak ketiga dalam tinjauan Hukum Islam, pembatalan hibah kepada pihak ketiga karena melebihi 1/3 hartanya dalam tinjauan Hukum Islam, dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan nomor 0079/Pdt.G/2013/PA.Amb, mengenai pemberian hibah yang melebihi 1/3 harta pemberi hibah. Sifat p...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Perlindungan Hukum Bagi Penghadap Terhadap Permasalahan Akta Jual Beli Tanah Oleh PPAT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 676/PID.B/2016/PN.SMG)
Arum Mei Sari
; Edy Lisdiyono
Jurnal Akta Notaris
Vol 3
, No 1
(2024)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tanggungjawab PPAT dalam memberikan perlindungan hukum bagi penghadap, upaya PPAT dalam memberikan perlindungan hukum bagi penghadap pada peralihan hak tanah melalui jual beli. Hasil penelitian ini adalah : 1. Bentuk tanggungjawab khusus PPAT adalah melakukan pemeriksaan dokumen tanah dengan cermat, memverifikasi kepemilikan tanah dan bebanhukum yang mungkin terdapat pada property tersebut, memberikan penjelasan dan konsultasi hukum kepa...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Kekuatan Eksekutorial Pada Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 97/Pdt.G.S/2022/PN Ktg)
Unung Awan Hartanto
; Edy Lisdiyono
Jurnal Akta Notaris
Vol 2
, No 2
(2023)
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, menyatakan “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa Menjual Karena Adanya Cacat Hukum Akta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 680/Pdt.G/2019/PN Sgr)
Arvi Tunaswati
; Edy Lisdiyono
Jurnal Akta Notaris
Vol 2
, No 1
(2023)
Pengikatan jual beli merupakan bentuk perjanjian yang muncul dari kebutuhan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Pengikatan jual beli tanah merupakan perjanjian tidak bernama, karena tidak ditemukan dalam bentuk-bentuk perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata. Permasalahan dalam penelitian ini: (1) Apa yang menyebabkan batalnya PPJB dan akta kuasa Jual yang dibuat oleh Notaris? (2) Bagaimana kekuatan hukum akta yang dinyatakan batal demi hukum? (3) Bagaimanakah Perlindungan Hukum untuk N...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI