Klaim Artikel Anda
Verifikasi kepemilikan artikel akademik
Apakah artikel-artikel ini milik Anda?
Daftarkan diri Anda sebagai author untuk mengklaim artikel dan dapatkan profil akademik terverifikasi dengan fitur lengkap.
Badge Verifikasi
Profil terverifikasi resmi
Statistik Lengkap
H-index, sitasi, dan metrik
Visibilitas Tinggi
Tampil di direktori author
Kelola Publikasi
Dashboard artikel terpadu
Langkah-langkah Klaim Artikel:
- 1. Daftar akun author dengan email akademik Anda
- 2. Verifikasi email dan lengkapi profil
- 3. Login dan buka menu "Klaim Artikel"
- 4. Cari dan klaim artikel Anda
- 5. Tunggu verifikasi dari admin (1-3 hari kerja)
Menampilkan 1–5 dari 5 artikel
Perbandingan Lembaga Anti-Korupsi: Studi KPK Indonesia dan CPIB Singapura
Ragil Triokta Handayani
; Anza Ronaza Bangun
Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia
Vol 3
, No 1
(2026)
. Corruption is an extraordinary crime that has a systemic impact on economic stability, governance and the protection of human rights. Indonesia and Singapore show significant differences in the effectiveness of corruption eradication, despite both applying the rule of law principle. Indonesia established the Corruption Eradication Commission (KPK) through Law Number 30 of 2002 jo. Law No. 19/2019 as an independent institution with powers to investigate and prosecute, but its effectiveness has...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Pertanggungjawaban Hakim Penerima Suap: Studi Kasus Tiga Hakim PN Surabaya dalam Perkara Ronald Tannur
Mery Pemilia Astriyanti
; Anza Ronaza Bangun
Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Vol 2
, No 4
(2025)
This study aims to analyze the legal accountability of three judges of the Surabaya District Court who were proven to have been involved in bribery practices during the examination process of a case that resulted in the acquittal of Gregorius Ronald Tannur, the son of Edward Tannur, a former member of the Indonesian House of Representatives from the National Awakening Party (PKB). The study focuses on identifying the forms of legal responsibility that may be imposed on judges who receive bribes,...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Pertamina Tahun 2025
Lintang Sayyidina
; Anza Ronaza Bangun
Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora
Vol 2
, No 4
(2025)
Oil and natural gas are vital resources for the state, and their management must be carried out carefully and transparently. However, the complexity of existing management is often exploited by irresponsible parties to commit corruption that harms state finances. This study aims to analyze how criminal law regulates the accountability of perpetrators in the oil management corruption case at Pertamina in 2025. The method used is normative juridical, by reviewing laws and regulations regarding cor...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Analisis Modus Persekongkolan Tender dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Santi Pratama Anggraini
; Anza Ronaza Bangun
Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora
Vol 2
, No 4
(2025)
This study analyzes the practice of tender rigging, which is a dominant form of irregularity in government procurement of goods and services. The study focuses on identifying and analyzing the modus operandi, which includes the use of borrowing flags, document manipulation, leaking of the Self-Estimated Price (HPS), and price agreements between participants (tender arisan). The research findings reveal that the collusion occurs in two patterns: vertical between providers and the committee, and h...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
RECHTERLIJK PARDON (PEMAAFAN HAKIM) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA
Anza Ronaza Bangun
; Edi Yunara
; M. Eka Putra
; Marlina
Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya
Vol 2
, No 5
(2023)
Pemaafan hakim (Rechterlijke Pardon) ialah memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan sebelum ditjatuhkannya putusan. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui lebih dalam tentang pengaturan sistem Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam KUHP Indonesia serta perbandingan dengan undang-undang yang ada di negara lain, urgensi Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) perlu dimasukkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pi...
Sumber Asli
Google Scholar