The urgent need for legal protection for buyers of uncertified inherited land under Islamic law is critical. This study employs a normative juridical approach, supported by an extensive literature review, to examine the complexities of buying and selling inherited land within the framework of Islamic inheritance law, known as far?id. This system delineates specific shares for each heir as guided by syara'. The process of purchasing inherited land mirrors that of individual land transactions, with significant distinctions concerning certification status. Key findings reveal that all heirs listed on the Heir Certificate, issued by the District Head or Notary, must consent to any sale. If the seller is later found to lack rightful ownership or if the documentation is fraudulent, a buyer acting in good faith is entitled to legal protection. This framework safeguards buyers from potential legal repercussions stemming from the seller's misrepresentation or lack of ownership. The study underscores the necessity for robust legal frameworks to protect buyers and uphold justice in land transactions, particularly in situations where certification is absent. This research analyzes the legal protections available to buyers of uncertified inherited land, emphasizing the importance of awareness and due diligence in transactions to mitigate risks associated with unclear legal aspects.

This research has the objective of making a comprehensive interpretation of the relation of Islamic law in maqashid sharia to the foundation of Indonesian law, namely Pancasila. The research method is normative juridical with descriptive research characteristics. The results showed that Maqashid sharia Asy-Syatibi contains 5 general principles or kulliyat al-khamsah namely: (1) Preserving religion, (2) Preserving the Soul, (3) Preserving the Intellect, (4) Preserving the Offspring, and (5) Preserving the Property . Pancasila is basically an implementation of maqashid sharia values which are the core of Islamic teachings. There is also no content and content of Pancasila that harms the primary principle of maqashid sharia to bring benefit and distance from harm. Pancasila and maqashid sharia have a similar vision relationship to create a good life order for humans. The implementation of maqashid sharia in each of the precepts in Pancasila is included in Maslahat al-kulliyah, namely maslahat that returns to all people in the form of goodness and benefits, namely protecting the people from division. If Pancasila is viewed from the perspective of maqashid sharia, then maqashid can contribute related to development (things that bring goodness) in every precept.  Penelitian ini memiliki tujuan dalam upaya pemaknaan secara komprehensif terkait relasi hukum islam dalam maqashid syariah dengan fondasi hukum Indonesia yakni pancasila. Adapun metode penelitian adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Maqashid syariah Asy-Syatibi mengandung 5 prinsip umum atau kulliyat al-khamsah yakni : (1) Memelihara agama, (2) Memelihara Jiwa, (3) Memelihara Akal, (4) Memelihara Keturunan, dan (5) Memelihara Harta. Pancasila pada dasarnya merupakan implementasi dari nilai-nilai maqashid syariah yang merupakan inti ajaran Islam. Isi dan muatan Pancasila juga tidak ada yang mencederahi prinsip primer dari maqashid syariah untuk mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudharatan. Pancasila dan maqashid syariah memiliki relasi visi yang senada untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang baik bagi manusia. Implementasi maqashid syariah pada setiap sila dalam pancasila termasuk dalam Maslahat al-kulliyah, yaitu maslahat yang kembali kepada seluruh umat berupa kebaikan dan manfaat yaitu menjaga umat dari perpecahan. Apabila Pancasila ditinjau dari perspektif maqashid syariah, maka maqashid dapat berkontribusi terkait pengembangan (hal mendatangkan kebaikan) di setiap sila                

This study aims to find out and analyze how the process of certifying state land into land rights and what obstacles are faced in certifying state land into land rights to land use using normative juridical research methods. The results of the study explained that certifying the land and reversing the name of the land in the name of the certificate owner is an important thing for the community to do to avoid legal problems or minimize risks in the future. With the issuance of a certificate of land rights, the owner is given legal certainty and legal protection to prevent legal disputes that occur in the future as a result of parties who feel aggrieved because of the issuance of a land certificate. One of the land problems that often arises in the community is land disputes or land struggles between parties. One way that can be used to minimize land disputes that occur both between communities and communities with the government is to enforce legal regulations, in the form of clear laws in order to provide legal certainty to the legal owners of land rights, and also laws that are coercive and regulate in order to create order in society. The existence of land registration as proof of rights is legal proof of land ownership. Apart from being proof of ownership, the legality aspect is also to provide certainty to the parties that there is a legal owner of the land.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses pensertifikatan tanah negara menjadi tanah hak dan apa kendala yang dihadapi dalam melakukan pensertifikatan tanah negara menjadi tanah hak terhadap pemanfaatan tanah yang dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Adapun hasil penelitian menjelaskan bahwa pensertifikatan tanah dan membalik nama tanahnya atas nama pemilik sertifikat adalah hal yang penting dilakukan masyarakat agar terhindar dari permasalahan hukum atau meminimalisir resiko dikemudian hari. Diterbitkannya sertifikat hak atas tanah, maka kepada pemiliknya diberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk mencegah adanya sengketa gugatan hukum yang terjadi dikemudian hari akibat dari adanya pihak yang merasa dirugikan karena terbitnya suatu sertifikat tanah. Salah satu permasalahan tanah yang sering muncul dalam masyarakat yakni sengketa tanah atau perebutan tanah antar pihak. Adapun salah satu cara yang dapat digunakan untuk meminimalisir sengketa tanah yang terjadi baik antar masyarakat ataupun masyarakat dengan pemerintah ialah dengan menegakkan peraturan hukum, berupa hukum yang jelas agar dapat memberikan kepastian hukum kepada pemilik sah hak atas tanah tersebut, dan juga hukum yang bersifat memaksa dan mengatur guna terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Pendaftaran tanah sebagai bukti hak merupakan bukti legal kepemilikan tanah. Selain sebagai bukti kepemilikan, aspek legalitas juga untuk memberikan kepastian kepada para pihak bahwa ada pemilik yang sah atas tanah tersebut.