This research is motivated by the phenomenon of low financial reporting capability in Village-Owned Enterprises (BUM Desa) which has implications for their financial accountability, especially after the issuance of the Minister of Village Decree Number 136 of 2022 concerning Guidelines for Preparing BUM Desa Financial Reports which requires stricter accounting standards. This study aims to analyze the impact of financial reporting capability on BUM Desa's financial accountability and identify factors influencing it. The research method used a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observations, documentation, and focus group discussions at BUM Desa Sekar Makmur, Sekarpuro Village, Pakis District, Malang Regency. The results show that the majority of BUM Desa management faces substantial challenges in preparing financial reports according to applicable accounting standards due to limited knowledge and skills in accounting. BUM Desa financial accountability cannot be optimally realized due to the inability to prepare systematic and transparent financial reports, thus hampering the supervisory function of the Badan Permusyawaratan Desa (BPD) and community participation in evaluating BUM Desa performance. This research concludes that financial reporting capability significantly impacts BUM Desa's financial accountability, necessitating human resource capacity enhancement, implementation of integrated accounting information systems, and strengthening of monitoring mechanisms to realize accountable and transparent BUM Desa financial management.

Pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah merupakan kesejahteraan dasar bagi warga negara. Kesejahteraan merupakan hak setiap warga negara. Untuk mencapainya, pemerintah harus menjamin ketersedian pelayanan publik yang berkualitas, akuntabel, transparan, berkeadilan, dan mudah. Masih kurang bagusnya layanan publik di beberapa Lembaga pemerintahan Idonesia sudah menjadi tantangan tersendiri untuk mewujudkannya. Sebagian Lembaga pemerintah masih kesulitan untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada warga negara sesuai dengan semangat yang diusung dalam reformasi birokrasi Indonesia, dimana salah satunya adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kecamatan merupakan lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan publik. Pelayanan Publik bisa diwujudkan melalui serangkaian inovasi. Namun, menghasilkan inovasi bukan perkara mudah. Diperlukan kualitas dan kapasitas SDM yang handal. Sekretaris Kecamatan selaku Koordinator pelaksana pelayanan kecamatan memiliki tanggung jawab tersebut. Sekretaris Kecamatan adalah aparat pemerintah yang cukup paham terkait kondisi internal organisasinya. Usaha untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan meningkatkan kualitas SDM Sekretaris Kecamatan. Tujuan dari pelatihan ini adalah memberikan pengetahuan dasar tentang cara menghasilkan inovasi melalui metode Creative Thingking. Hasil dari pelatihan ini menunjukkan adanya pengingkatan yang signifikan terkait cara memahami masalah pelayanan dan menyelesaikannya melalui inovasi yang dihasilkan melalui metode Creative Thinking.
Kata kunci: Creative Thinking, Inovasi, Pelayanan Publik

Terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 membawa implikasi bagi Pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa merencanakan, melaksanakan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan sendiri pengelola  keuangan desanya. Dampaknya, banyak masalah dan tantangan yang dihadapi desa, pemerintah harus memiliki kesiapan untuk melakukannya, salah satunya adalah kapasitas sumber daya manusia. Ruang besar yang diberikan oleh undang-undang tersebut bukan tanpa konsekuensi, ada potensi konflik, baik itu vertikal dan horizontal. Upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pemerintah desa. Tujuan dari kegiatan ini mendedahkan pengetahuan dasar dan pemahaman yang bersifat teknis tentang cara mengelola keuangan desa. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat menunjukan peningkatan pemahaman dan kemampuan teknis perangkat desa.