Tujuan: Deretan kasus penyalahgunaan, penyelewengan, maupun penyimpangan pengelolaan keuangan desa yang sampai saat ini terjadi, merupakan suatu fenomena yang memprihatinkan dan merupakan indikator pula akan lemahnya akuntabilitas publik. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, Metode: Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Mengingat sifatnya tersebut, penelitian ini masuk ke dalam ranah paradigma positivisme. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan observasi dan penyerahan kuesioner secara langsung kepada responden, Analisis data: jenis analisisdata yang digunakan adalah regresi berganda, Hasil dan diskusi: hasil uji parsial (uji-t) menunjukkan bahwa peran perangkat desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini ditunjukkan dengan signifikasi kurang dari 0,05, yakni 0,020. Sementara itu variabel aksebilitas laporan keuangan juga berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Ini terbukti dengan nilai signifikansinya di bawah 0,05, yakni 0,004. Tidak hanya itu, variabel pemahaman system akuntansi keuangan desa juga berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (nilai signifikansi 0,000). Sementara itu hasil uji simultan juga menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (nilai signifikansi 0,000), Kesimpulan: Mengingat hasil r square yang menunjukkan nilai 0,781, ini bisa diartikan bahwa dimungkinkan ada variabel lain di luar model persamaan regresi berganda tersebut (nilai 0,219), yang akan mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, untuk penelitian selanjutnya bisa digunakan variabel independent lainnya untuk diuji pengaruhnya terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

The government through the Disnaker PMPTSP optimizes ad retribution revenue. But on the other hand, this advertisement in its installation has disturbed and damaged the beauty of the city because it did not comply with the regulations made for it. This situation encourages researchers to examine in depth the Advertising Management Policy with a Triple Loop perspective. The purpose of this study is to find out how the billboard management policy is with a Triple Loop perspective in Malang City. To obtain the expected information, this research uses descriptive method with a qualitative approach. The research results show that understanding the triple loop is how to structure the relationship between organizational structure and habits are fundamentally changed as organizations learn how to learn. Outcomes of this learning include improving ways of understanding and changing goals, developing a better understanding of how to respond to the environment and deepening our understanding of why we choose to do things.AbstrakPemerintah melalui Disnaker PMPTSP mengoptimalkan penerimaan retribusi iklan. Tetapi disisi lain iklan ini dalam pemasangan telah mengganggu dan merusak keindahan kota dikarenakan tidak mengindakan peraturan yang dibuat untuk itu. Keadaan tersebut mendorong peneliti untuk mengkaji mendalam tentang kebijakan pengelolaan reklame dengan perspektif Triple Loop. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahuai bagaimana kebijakan pengelolaan reklame dengan perspektif Triple Loop di Kota Malang. Untuk mendapatkan informasi yang diharapkan tersebut maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman Triple Loop adalah bagaimana menata hubungan antara struktur dan kebiasaan organisasi diubah secara fundamental karena organisasi belajar bagaimana untuk belajar. Hasil dari pembelajaran ini termasuk meningkatkan cara untuk memahami dan merubah tujuan, mengembangkan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana menanggapi lingkungan dan memperdalam pemahaman kita tentang mengapa kita memilih untuk melakukan sesuatu.