This research aims to compare child custody arrangements in Indonesian and English family law, as well as to analyze the prospects for joint custody in resolving child custody disputes in Indonesia. This research is motivated by the increasing number of divorce cases in Indonesia, as well as many children who are victims of problematic parenting and parental conflict. This research needs to be carried out because Indonesia does not have legislation that specifically and in detail regulates joint custody. This research can provide an understanding of the importance of child custody arrangements resulting from divorce. It can be a reference for changes or improvements to arrangements regarding child custody in Indonesia. This research examines child custody arrangements resulting from divorce in Indonesia and England, as well as the prospects for joint custody in Indonesia. This topic has not been explained comprehensively in previous research. This research uses normative legal research methods with a comparative approach and a statutory approach, as well as literature study data collection techniques. The results of this research show that there are differences regarding child custody arrangements in Indonesia and England. The similarity is that both countries, in deciding or determining matters relating to child care, prioritize the best interests of the child. Shared parenting is in line with the basic principles in Indonesian laws and regulations, namely the principle of the best interests of the child. Resolving child custody disputes can be done through mediation, where a divorced husband and wife agree to plan shared parenting for their children. Tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan pengaturan hak asuh anak akibat perceraian dalam hukum keluarga Indonesia dan Inggris, serta menganalisis prospek hak asuh bersama dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh jumlah kasus perceraian di Indonesia yang meningkat, serta banyak anak-anak yang menjadi korban pengasuhan bermasalah dan konflik orang tua. Penelitian ini perlu dilakukan karena Indonesia tidak memiliki peraturan perundang-undangan yang secara khusus dan rinci mengatur mengenai hak asuh bersama. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya keberadaan pengaturan hak asuh anak akibat perceraian, dan dapat menjadi rujukan atas perubahan atau perbaikan pengaturan mengenai hak asuh anak di Indonesia. Penelitian ini berfokus mengkaji pengaturan hak asuh anak akibat perceraian di Indonesia dan Inggris, serta prospek hak asuh bersama di Indonesia. Hal mana topik ini belum dijelaskan secara komprehensif pada penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif dan pendekatan perundang-undangan, serta teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mengenai pengaturan hak asuh anak di Indonesia dan Inggris. Adapun persamaannya yaitu kedua negara dalam memutuskan atau menetapkan suatu hal yang berkaitan dengan pengasuhan anak sama-sama mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak. Pengasuhan bersama sejalan dengan prinsip dasar dalam peraturan perundang-undangan negara Indonesia, yaitu prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak. Penyelesaian sengketa hak asuh anak dapat dilakukan melalui proses mediasi, dimana pasangan suami istri yang bercerai membuat kesepakatan perencanaan pengasuhan bersama atas anak-anak mereka.

This research aims to examine the changing dynamics of fiduciary security execution after Indonesian Constitutional Court Decisions No. 18/PUU-XVII/2019. The focus of this research lies on the creditor's responsibility in the context of forced withdrawal of the fiduciary object after the debtor's failure. This research uses a normative juridical research method with a legal source approach and case analysis. Through in-depth analysis of legal sources such as the constitution, laws, and relevant court decisions, this research identifies significant changes in the practice of fiduciary security execution. The case approach is used to understand the implementation of legal decisions in concrete situations. The results show that, in the case of a default agreement, parate execution can be an acceptable alternative, providing flexibility in settlement. However, when there is no agreement, court intervention is required to ensure fairness. This research provides a deeper understanding of the changes in the practice of fiduciary security execution, as well as a new outlook on creditor responsibilities and the need for adjustments in legal practice. Therefore, the novelty of this research lies in the in-depth understanding of creditor responsibilities in situations of forced withdrawal of fiduciary objects, especially after recent legal changes. 

The purpose of this study is to study the legal efforts to resolve the agraric conflict regarding land acquisition for the general interest by analyzing the case that occurred between the PT Farmers of Nusantara III with the Gurilla Society, New Village, Siantar Pematang. This research is needed to look at the fast-growing infrastructure development trends in Indonesia. Behind all of this, there are families who lose their homes and jobs with uneven costs and forms of damages. Therefore, it is felt necessary for the urgency to analyse the arrangements, rights and obligations, as well as the related laws in the case of land acquisition for the public interest. This paper uses a normative jurisprudential approach that is carried out by studying library material or secondary data as the basic material to be studied by conducting a search of the rules and literature related to the problem being studied. This study analyses the violations committed by PTPN III against the Gurilla community that have not been in previous studies. The results of this study show that there are different ways to resolve the dispute. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis upaya hukum penyelesaian konflik agraria mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan menganalisa kasus yang terjadi antar PT Perkebunan Nusantara III dengan masyarakat Gurilla, Kampung Baru, Pematang Siantar. Penelitian ini diperlukan melihat tren pembangunan infrastruktur di Indonesia yang berkembang pesat. Dibalik semua itu, ada keluarga yang kehilangan tempat tinggal dan pekerjaanya dengan biaya dan bentuk ganti rugi yang tidak setimpal. Dirasakan perlu adanya urgensi untuk menganalisa tata cara, hak dan kewajiban, serta perundang-undangan terkait dalam kasus pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Tulisan ini memakai pendekatan yuridis normatitif yang dilaksanakan dengan mempelajari bahan pustaka maupun data sekunder sebagai bahan dasar yang diteliti dengan melakukan pencarian terkait kaidah-kaidah dan literatur-literatur yang bersinggungan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menganalisis terkait pelanggaran yang dilakukan oleh PTPN III terhadap masyarakat Gurilla yang belum dijabarkan dalam penelitian terdahulu. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa ada berbagai cara untuk menyelesaikan sengketa tersebut.