This study examines the influence of leadership style, organizational culture, and work environment on employee work discipline at the Population Control, Family Planning, Women's Empowerment, and Child Protection Agency of Sukoharjo Regency. The research employs a quantitative approach, utilizing primary data collected through questionnaires. The study's population consists of 37 employees, and due to the limited number of respondents (less than 100), a saturated sampling technique was applied, ensuring the inclusion of all members in the study.The research utilizes multiple linear regression analysis, t-test, F-test, and the coefficient of determination (R²) as statistical analysis techniques. The t-test results reveal that leadership style (X1) does not have a significant effect on employee work discipline, whereas organizational culture (X2) and work environment (X3) have a significant positive influence. The F-test results confirm that the regression model used in this study is appropriate for explaining the relationship between independent and dependent variables. Additionally, the R² test results indicate the proportion of variance in employee work discipline that can be explained by the independent variables.The findings suggest that fostering a strong organizational culture and improving the work environment can enhance employee work discipline. Meanwhile, leadership style alone does not significantly impact discipline levels. The study recommends that organizations prioritize developing a supportive work culture and conducive work environment while reassessing leadership strategies to align with employee needs. These insights provide valuable implications for policymakers and organizational leaders aiming to improve workforce discipline and productivity.

This research aims to analyze the use of the right of inquiry by the Regional People's Representative Council (DPRD) in Indonesia's state governance, particularly in overseeing infrastructure development in Sleman Regency. The urgency of this research lies in the need to strengthen the supervisory function of the Regional House of Representatives (DPRD) to ensure the effectiveness and transparency of regional development. The novelty of this research focuses on optimizing the role of the DPRD through a normative juridical approach and an in-depth analysis of the implementation of oversight functions involving the right of inquiry. This research uses a normative juridical method by examining legislation, literature, and empirical data related to the implementation of the DPRD's supervisory function. The research results show that the DPRD's oversight of infrastructure development in Sleman Regency has been effective, supported by adequate regulations, the commitment of DPRD members, as well as budgetary support, and the enhancement of human resource capacity through training. In addition, the harmonious relationship between the DPRD and the executive, as well as community participation, also strengthens the oversight. This research concludes that the optimization of the DPRD's supervisory function can be achieved through preventive and repressive oversight, both directly and indirectly, as well as across sectors. With effective oversight, it is hoped that development in Sleman Regency can proceed more transparently, accountably, and in accordance with the needs of the community without deviations that harm the state.




Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam tata kelola negara Indonesia, khususnya dalam pengawasan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sleman. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya memperkuat fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan efektivitas dan transparansi pembangunan daerah. Kebaruan penelitian ini terfokus pada optimalisasi peran DPRD melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis mendalam terhadap implementasi fungsi pengawasan yang melibatkan hak angket. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur, dan data empiris terkait pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan DPRD terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sleman telah berjalan baik, didukung oleh regulasi yang memadai, komitmen anggota DPRD, serta dukungan anggaran dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan. Selain itu, hubungan harmonis antara DPRD dan eksekutif serta partisipasi masyarakat turut memperkuat pengawasan.Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi fungsi pengawasan DPRD dapat dicapai melalui pengawasan preventif dan represif, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta lintas sektor. Dengan pengawasan yang efektif, diharapkan pembangunan di Kabupaten Sleman dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa penyimpangan yang merugikan negara.

Semarang City has many identities that appear in various taglines, ranging from Semarang Kota Atlas to Semarang Rumah Kita. It has led to inconsistencies in how the city should be known. One of tagline that has been popular since 2016 until now is Semarang Hebat. Based on this condition, this research aims to expose the lack of identity of Semarang City through a summative qualitative content analysis of the tagline "Semarang Hebat" from three digital media using the Voyant Tools application. The results show that the tagline "Semarang Hebat" as public branding (city branding) is difficult to distinguish from political branding. The branding communication leads to a vague perception of which is the goal of public branding and which is the goal of political branding.

Perkembangan jaman saat ini juga membuat masyarakat cenderung lebih memiliki kesibukan dan mobilitas yang tinggi. Mereka umumnya lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah. Karena alasan kepraktisan dan kenyamanan, mereka biasanya sering mengunjungi tempat-tempat makan untuk berkumpul bersama keluarga dan teman,bertemuklien,atau hanya sekedar untuk bersantai ditengah kesibukan mereka.Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Kualitas Produk, Persepsi harga   dan Lokasi terhadap Keputusan pembelian   Konsumen Cafe Riilfians and Bistro Pati.                       Hasil penelitian mengenai pengaruh kualitas produk, persepsi harga   dan lokasi terhadap keputusan pembelian dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai     berikut : (1) Kualitas produk menjadi variabel yang terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian dengan uji t sebesar 8.626 dengan sig. 0,000 < 0,05 dan hasil koefiensi regresinya (b2) positif sebesar 0,577, sehingga dapat disimpulkan adanya peningkatan kualitas produk maka akan meningkatkan keputusan pembelian. (2) Persepsi harga   menjadi variabel yang terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian dengan uji t sebesar 4.950 dengan sig. 0,000 < 0,05 dan hasil koefiensi regresinya (b3) positif sebesar 0,286, sehingga dapat disimpulkan adanya peningkatan persepsi harga   maka akan meningkatkan keputusan pembelian Cafe Riilfians and Bistro Pati. (3) Lokasi menjadi variabel terbesar yang ketiga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian dengan uji t sebesar 2.948 dengan sig. 0,004 < 0,05 dan hasil koefiensi regresinya (b4) positif sebesar 0,198, sehingga dapat disimpulkan adanya peningkatan lokasi maka akan meningkatkan keputusan pembelian Cafe Riilfians and Bistro Pati.  Kata Kunci: Kualitas Produk, Persepsi Harga, Lokasi, Keputusan Pembelian