Education has the function of instilling, developing, and implementing rational values, regularity, diligence, and productive attitudes which in turn are able to bring about humans who have noble character, are devoted to God Almighty, and have human values. Pancasila and Citizenship Education or what is more often called PPKn is one of the subjects that must be given to students in order to form good citizens, loyal to Pancasila and the 1945 Constitution.
The aim of this activity is to increase the competency of PPKn teachers in the field of Anti-Corruption Education, eradicating corruption through more effective and systematic educational strategies through students and teachers in anti-corruption outreach efforts. The implementation method is training which aims to increase understanding of the dangers of criminal acts of corruption and strengthen commitment as an extension of the eradication of corruption, followed by training in the form of mentoring prospective Anti-Corruption Counselors. It is hoped that the results of this activity will be that participants will later become anti-corruption educators, which requires a strong will and determination to lead the anti-corruption movement, namely perfection in conveying basic anti-corruption information and integrity. willing to have anti-corruption teacher qualifications

The purpose of this research is to analyze the implementation of democracy and village autonomy in the process of village head elections. The election of a village head is one form of genuine and pure village autonomy and democracy. However, with the emergence of modern states, the independence and ability of rural communities to manage their affairs have diminished. This is closely related to the decentralization that occurs in unitary states such as Indonesia. In a unitary state, one of the central matters is legal affairs. Legal matters include regulating the election of village heads, as stipulated in Minister of Home Affairs Regulation No. 112 of 2014 concerning the Election of Village Heads. This research uses a normative juridical method. The research results explain that village head elections, based on rules from the central government cascaded down to the village level, become procedural in the implementation of village head elections. In fact, these rules lead to the phenomenon of husband and wife pairs running as village head candidates in the same village to avoid having a single candidate, thereby enabling the village head election to take place. Furthermore, violations of rules regarding village head elections are common, such as instances of money politics and the lack of neutrality among village officials, but there is no legal follow-up related to these violations. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan demokrasi dan otonomi desa dalam proses pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa merupakan salah satu bentuk dari otonomi dan demokrasi desa yang asli dan murni. Namun dengan munculnya negara modern, kemandirian dan kemampuan masyarakat desa untuk mengatur urusan desanya mulai berkurang. Hal tersebut tidak lepas dengan adanya desentralisasi yang terjadi di negara kesatuan seperti Indonesia. Dalam negara kesatuan salah satu urusan yang menjadi urusan pusat adalah soal hukum. Urusan hukum tersebut tidak lepas dari urusan untuk mengatur pemilihan kepala desa sebagaimana terdapat pada Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pemilihan kepala desa yang berdasarkan aturan-aturan dari pemerintah pusat yang diturunkan hingga tingkat desa menjadi prosedural dalam pelaksaan pemilihan kepala desa. Bahkan aturan tersebut menimbulkan adanya fenomena pasangan suami istri yang maju sebagai calon kepala desa di desa yang sama untuk menghindari calon tunggal sehingga pemilihan kepala desa dapat dilaksanakan. Selain itu ternyata aturan mengenai pemilihan kepala desa juga banyak terjadi pelanggaran namun tidak ada tindak lanjut hukum terkait pelanggaran tersebut. Pelanggaran tersebut antara lain adalah adanya money politics dan ketidaknetralan perangkat desa.      

This article aims to examine the importance of realizing responsive land registration in the era of disruption to support people's welfare and examine the form of responsive land registration in the era of disruption to support people's welfare. Land registration has a high urgency because it is one of the elements in supporting the welfare of the people. This welfare is related to legal certainty and the fulfillment of governance needs which is manifested in guaranteeing legal protection for land management. However, there are still various problems related to land registration, especially in the era of disruption that demands optimization of technology. Therefore, changes are needed with responsive land registration as a solution. This article includes normative legal research with a statutory and conceptual approach. The urgency is to show a prescriptive on what should be applied to the legal issues under study, especially finding a form of land registration that is responsive in the era of disruption. The results show: (i) The urgency of realizing responsive land registration in the era of disruption to support people's welfare is that there are still land conflicts, the need for an efficient land registration mechanism and maximizing technology; (ii) Responsive forms of land registration in the era of disruption to support people's welfare are realized by: efficiency of land registration by means of information technology, optimization of responsive land registration by expanding community participation facilities, and accountability of land registration by revitalizing land stakeholders.Artikel ini bertujuan untuk mengkaji  pentingnya mewujudkan pendaftaran tanah responsif pada era disrupsi sebagai penunjang kesejahteraan rakyat, dan mengkaji tentang bentuk pendaftaran tanah responsif pada era disrupsi sebagai penunjang kesejahteraan rakyat. Pendaftaran tanah penting untuk menunjang kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan berkaitan dengan jaminan perlindungan hukum pengelolaan tanah. Masih terdapat permasalahan pendaftaran tanah pada era disrupsi yang menuntut optimalisasi teknologi menghadapi perubahan. Diperlukan perubahan pendaftaran tanah responsif sebagai jalan keluar. Artikel ini termasuk penelitian hukum normatif, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, analisis deduktif dengan pendekatan perundangan serta konseptual. Hasil penelitian menunjukkan: urgensi mewujudkan pendaftaran tanah responsif pada era disrupsi sebagai penunjang kesejahteraan rakyat adalah maraknya konflik pertanahan, kebutuhan mekanisme pendaftaran tanah yang efisien dan memaksimalkan teknologi;   bentuk pendaftaran tanah responsif pada era disrupsi diwujudkan dengan efisiensi pendaftaran tanah dengan teknologi informasi, optimalisasi pendaftaran tanah responsif dengan memperluas partisipasi masyarakat, akuntabilitas pendaftaran tanah dengan revitalisasi stakeholder pertanahan.      

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan UU ITE dan Upaya Regulasi dalam menghadapi Serangan Siber. Saat ini, teknologi berkembang dengan begitu pesat,oleh karena itu, perlunya diadakannya perlindungan terhadap para pengguna IT saat ini agar para pengguna selalu merasa dilindungi oleh Hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Ditinjau dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian hukum yang bersifat deskriptif, Analisis terhadap rumusan masalah dilakukan secara preskriptif dengan menggunakan penafsiran Gramatikal dan penafsiran Sistematis. Pemberlakuan UU ITE merupakan hukum siber pertama di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan mencegah kejahatan yang ditimbulkan oleh teknologi informasi bagi penggunanya. Undang-undang khusus tentang kejahatan siber merupakan salah satu kebijakan kriminalisasi kejahatan siber yang ideal di Indonesia yang memuat aturan umum yang berlaku untuk semua kejahatan yang berlaku di bidang teknologi informasi dan komunikasi, kejahatan yang terkait dengan kerahasiaan data atau sistem di komputer. Penegakan hukum merupakan aspek penting dalam suatu negara. Dalam hal ini, POLRI sebagai penegak hukum yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk mengambil tindakan tegas dalam penegakan hukum terhadap kejahatan siber.