This research aims to examine the authority of courts over decisions made by the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK), which is an institution for consumer dispute resolution. The role of the BPSK becomes evident when it imposes penalties on businesses to compensate consumers who have suffered losses. Although BPSK decisions are considered final and binding, they can still be overturned by the court based on objections raised by the losing party. Therefore, the urgency of this study lies in discussing the jurisdiction of the court regarding BPSK decisions. The research employs a normative research method and qualitative analysis to arrive at conclusions addressing the core issues. A novel aspect of this study is the examination of the court’s involvement in BPSK decisions based on objections raised by the losing party. The research findings conclude that the BPSK provides legal protection to consumers if they indeed suffer losses due to business negligence, and the court has the authority to annul BPSK decisions if the subject matter falls outside the BPSK’s jurisdiction for examination and adjudication. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan pengadilan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang merupakan lembaga penyelesaian sengketa konsumen. Peranan BPSK terlihat ketika memutuskan menghukum pelaku usaha untuk memberi ganti rugi kepada konsumen yang mengalami kerugian. Walaupun putusan BPSK bersifat final dan mengikat tetapi ternyata putusan tersebut masih dapat dibatalkan oleh pengadilan berdasarkan keberatan yang diajukan oleh pihak yang kalah. Sehingga urgensi penelitian ini guna membahas tentang kewenangan pengadilan terhadap putusan BPSK. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif dan dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang menjawab permasalahan yang menjadi pokok permasalahan. Kebaharuan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengkajian tentang turut campurnya pengadilan atas putusan BPSK atas keberatan yang diajukan oleh pihak yang kalah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa BPSK memberikan perlindungan hukum kepada konsumen jika memang konsumen menderita kerugian akibat kelalaian pelaku usaha dan pengadilan berwenang untuk membatalkan putusan BPSK jika pokok perkaranya bukan kewenangan BPSK untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut