Studi ini mengeksplorasi pemahaman dan preferensi keuangan Islam di kalangan Generasi Z dengan merujuk pada Surah Al-Kahfi ayat 46. Generasi Z, sebagai kohort yang tumbuh dalam era digital dan globalisasi, memiliki peran yang semakin penting dalam perkembangan ekonomi global. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh wawasan mendalam tentang perspektif dan keyakinan finansial generasi ini, sementara ayat 46 dari Surah Al-Kahfi dipilih sebagai landasan teologis untuk menafsirkan nilai-nilai keuangan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun terpapar pada budaya global, Generasi Z menunjukkan minat yang signifikan terhadap konsep dan prinsip keuangan Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Kahfi ayat 46. Pemahaman mereka tentang nilai-nilai ini mempengaruhi preferensi mereka terhadap produk dan layanan keuangan. Implikasi dari temuan ini untuk industri keuangan dan pembuat kebijakan disajikan, dengan menyoroti pentingnya memahami dan mengakomodasi preferensi generasi muda dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan yang lebih inklusif, sejalan dengan ajaran Surah Al-Kahfi ayat 46. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana nilai-nilai keuangan Islam, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an, dapat membimbing transformasi ekonomi global menuju keberlanjutan dan inklusivitas yang lebih besar.

Keabsahan politikus sebagai saksi nikah dalam perspektif hukum Islam merupakan topik yang menarik dan penting untuk dieksplorasi. Saksi nikah memiliki peran krusial dalam validasi pernikahan menurut hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan politikus sebagai saksi nikah dengan menelaah literatur hukum Islam dan pandangan ulama terkait. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif analisis dengan kajian pustaka yang melibatkan Al-Qur'an, hadis, serta pendapat para ulama dan hukum Islam kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat sahnya saksi nikah menurut hukum Islam meliputi: harus beragama Islam, berjenis kelamin laki-laki (atau dalam beberapa pandangan, satu laki-laki dan dua perempuan), dewasa (baligh), berakal, adil, dapat mendengar dan melihat, bersih dari tuduhan, dan memahami bahasa ijab qabul. Dari perspektif ini, politikus yang memenuhi syarat-syarat tersebut dapat dianggap sah sebagai saksi nikah. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang peran politikus dalam institusi pernikahan menurut hukum Islam dan memperkuat pandangan bahwa setiap individu, termasuk politikus, harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk menjadi saksi yang sah dalam pernikahan.

Keabsahan politikus sebagai saksi nikah dalam perspektif hukum Islam merupakan topik yang menarik dan penting untuk dieksplorasi. Saksi nikah memiliki peran krusial dalam validasi pernikahan menurut hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan politikus sebagai saksi nikah dengan menelaah literatur hukum Islam dan pandangan ulama terkait. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif analisis dengan kajian pustaka yang melibatkan Al-Qur'an, hadis, serta pendapat para ulama dan hukum Islam kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat sahnya saksi nikah menurut hukum Islam meliputi: harus beragama Islam, berjenis kelamin laki-laki (atau dalam beberapa pandangan, satu laki-laki dan dua perempuan), dewasa (baligh), berakal, adil, dapat mendengar dan melihat, bersih dari tuduhan, dan memahami bahasa ijab qabul. Dari perspektif ini, politikus yang memenuhi syarat-syarat tersebut dapat dianggap sah sebagai saksi nikah. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang peran politikus dalam institusi pernikahan menurut hukum Islam dan memperkuat pandangan bahwa setiap individu, termasuk politikus, harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk menjadi saksi yang sah dalam pernikahan.