This research examines District Court Decision Number 113/Pdt.G/2022/PN Jap with the aim of assessing that the decision was incorrect by not granting compensation and that the request for compensation submitted was legally valid.  The urgency of this research is the injustice of the judge's decision against the Plaintiff by not providing the compensation requested by the Plaintiff even though the application is valid according to the law and assessing that the first level decision was incorrect because the Defendants committed an unlawful act by claiming, releasing, transferring and selling customary land without permission and causing losses. This reflects the lack of legal protection of landowners' rights to customary land inheritance. This research is important to provide a perspective for customary landowners in order to obtain justice from a legal perspective. The research method used is the normative juridical research method or doctrinal research. The statute approach and case approach were used. This research encourages judges to refer to Article 1365 of the Civil Code in deciding PMH cases by paying attention to proving losses so that the decisions have legal certainty and have implications for improving the quality of decisions. Therefore, this research assesses that the judge's decision in this case was incorrect because it did not provide compensation in accordance with the losses suffered by the landowner despite the fact that the losses were experienced for 35 years and the Plaintiff's request for compensation was valid according to Article 1365 of the Civil Code.
 
Penelitian ini mengkaji Putusan PN Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Jap dengan tujuan melakukan penilaian bahwa putusan tersebut tidak tepat dengan tidak memberikan ganti kerugian dan permohonan ganti rugi yang diajukan sah secara hukum. Urgensi penelitian ini yaitu ketidakadilan putusan Hakim terhadap Penggugat dengan tidak memberikan ganti rugi yang dimohonkan Penggugat meskipun permohonan sah menurut hukum serta menilai putusan tingkat pertama tidak tepat karena para Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum dengan mengeklaim, melepas, mengalihkan dan menjual tanah adat tanpa izin dan menimbulkan kerugian. Hal ini, mencerminkan kurangnya perlindungan hukum terhadap hak-hak pemilik tanah atas warisan tanah adat. Penelitian ini penting untuk memberikan perspektif bagi Pemilik tanah adat agar mendapatkan keadilan dari segi hukum. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian yuridis normatif atau doctrinal research. Digunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini mendorong Hakim mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdata dalam memutuskan perkara PMH dengan memperhatikan pembuktian kerugian sehingga putusan yang diputus memiliki kepastian hukum dan berimplikasi terhadap peningkatan kualitas putusan. Karenanya, penelitian ini menilai bahwa putusan Hakim dalam perkara ini tidak tepat karena tidak memberikan ganti rugi sesuai kerugian yang dialami pemilik tanah padahal secara faktanya kerugian dialami selama 35 tahun serta permohonan ganti rugi Penggugat sah menurut Pasal 1365 KUHPerdata.

Church’s figures from GKJTU encountered with various legal problems and felt that they didn’t have any knowledge about law. Therefore, an incidental counselling was held to fulfil their desire in purpose to understand legal knowledge so that these figures might resolve legal problems in their environment. The church’s figures give the basic legal knowledge and anti-corruption education through the legal professionals’ trainer. This paralegal training is to equipped participants with better basic-practical legal knowledge to manage the legal problems they faced. By the end of the training, these participants will become the front guard to resolve the legal matters in their environment, as they will be called: paralegals

Tulisan ini membahas tentang aliran positivisme hukum dan pengaruhnya terhadap sistem hukum di Indonesia serta kaitannya dengan pengaturan teknologi finansial. Tulisan ini berargumen bahwa sistem hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh aliran positivisme hukum dan berimplikasi pada sistem dan penegakan hukum yang hanya didasarkan pada menjalankan undang – undang. Lebih lanjut, tulisan ini menjelaskan pengaruh positivisme hukum tersebut terkait pengaturan teknologi finansial yang sampai saat ini belum diatur dalam sebuah peraturan perundang – undangan. Hal ini disebabkan oleh positivisme hukum yang bersifat logis, tetap dan tertutup tanpa mempertimbangkan tuntutan – tuntutan sosial, politik, ukuran moral dan faktor non yuridis lainnya sehingga penegakan hukum tidak berjalan dengan efektif karena memiliki kelemahan pada hukum positif yang sering ketinggalan zaman dan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Berangkat dari pemikiran bahwa hukum seharusnya dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan sosial, maka penegakan hukum tidak seharusnya dipumpunkan peraturan perundang-undangan semata.

Hukum Agraria Nasional atau Hukum Tanah Nasional yang dituangkan dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dibangun dari hukum adat sebagai asli hukum bangsa Indonesia menjadikan konsepsi-konsepsi, asas, kaidah dalam hukum adat yang tidak bertentangan dengan jiwa bangsa Indonesia berlaku untuk  membangun hukum agraria nasional sejak tahun 1960. Termasuk di dalamnya asas pemisahan horizontal dianut oleh UUPA. Ternyata penganutan asas pemisahan horizontal ini tidaklah mutlak, sebab berlaku juga asas perlekatan atau  verticale accessie. Sejak awal hukum agraria nasional mengatur asas horizontale scheiding beginsel juga verticale accessie. Tulisan ini hendak menunjukkan perwujudan asas pemisahan horizontal dan verticale accessie terletak di mana dalam hukum agraria nasional ini.

Mata kuliah Hukum Adat tetap relevan namun secara substansi seyogyanya dilakukan restorasi secara garis besar. Cara melakukan restorasi adalah dengan memberi makna atas materi Hukum Adat secara tidak keliru melalui materi yang relevan dengan situasi kini. Restorasi ini harus dilakukan dengan bertumpu pada hal-hal ini. Pertama pemahaman atas persekutuan hidup teritori, kedua Hukum Adat sebagai instrumen pembentukan hukum di persekutuan hidup teritori, ketiga Hukum Adat sebagai hukum positif, keempat relevansi Hukum Adat dengan mata kuliah lain dan pemahaman Hukum Adat serta masyarakat adat dalam berbagai peraturan perundangan. Dengan adanya restorasi ini maka Hukum Adat dapat menyesuaikan dengan kondisi kekinian tanpa meninggalkan nilai-nilainya yang masih relevan.
Even though the customary law subject still remains relevant, it is necessary to restore the main substances. Restoration can be done by giving proper meaning to customary law subject through material that is relevant to current issues. This restoration shall be done by relying on four things: first, an understanding to territorial life alliance; second, customary law as an instrument of law creation in territorial life alliance; third, customary law as positive law; fourth, the relevance of customary law and other subjects and also a well understanding of customary law and indigenous people that are regulated in laws. It is believed that customary law may adjust to nowadays situation without leaving its relevant values.

Dengan pailitnya sebuah perusahaan maka akan menghentikan segala aktivitas perusahaan sehingga tidak lagi melakukan transaksi dengan pihak lain. Hal ini berbeda jika  perusahaan mengalami likuidasi. Oleh karena itu pembagian harta boedel pailit di bawah kendali kurator dengan diawasi oleh Hakim Pengawas. Menjadi permasalahan yakni, bagaimana perlindungan hukum terhadap upah pekerja/buruh didalam peringkat boedel pailit ditinjau berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VI/2008; 18/PUU-VI/2008; dan 67/PUU-XI/2013. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang mana meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, hendak menemukan asas-asas, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Secara garis besar menurut penelitian ini, terdapat pergeseran pemikiran MK terhadap perlindungan buruh. Yang sebelumnya posisi pelunasan pekerja/buruh berada setelah hak tagih negara, kurator, biaya lelang dan kreditor separatis. Kemudian setelah putusan terakhir MK menyatakan untuk mendahulukan pelunasan upah pekerja/buruh diatas kreditor separatis bahkan lebih didahulukan dari hak tagih negara.
With the bankruptcy of a company, it will stop all company activities so that it no longer conducts transactions with other parties. This is different if the company experiences liquidation. Therefore, the distribution of bankrupt bankruptcy assets is under the control of the curator and overseen by the Supervising Judge. The problem is, how is the legal protection of workers' wages in the bankruptcy rate rating reviewed based on the decision of the Constitutional Court Number 2 / PUU-VI / 2008; 18 / PUU-VI / 2008; and 67 / PUU-XI / 2013. In this study, using legal research that puts the law as a building norm system, it wants to find the principles, rules of legislation, court decisions, agreements, and doctrines. Broadly speaking, according to this research, there is a shift in the Constitutional Court's thoughts on labor protection. Previously, the position of repayment of workers/laborers was after the right of state bills, curators, auction fees, and separatist creditors. Then after the final decision of the Constitutional Court stated to prioritize the payment of workers' wages above the separatist creditor even takes precedence over the state's right to claim.