Public service is a reflection of the relationship between the state and its citizens, measured through the effectiveness, accessibility, and accountability of bureaucracy in fulfilling basic public rights. This article examines public services from an administrative perspective by focusing on the principles of goods categorization (public goods, private goods, club goods, and common goods) and the classification of service types (goods and services). The study adopts a qualitative literature review approach by analyzing scholarly literature and public policy documents. The findings indicate that a precise understanding of public goods classification has strategic implications for policy formulation, resource allocation, and bureaucratic performance evaluation. This study further highlights that public service reform in Indonesia continues to face structural and cultural challenges, particularly in integrating good governance values and new public service principles. The article recommends a conceptual and institutional renewal to ensure that service systems are more adaptive to digital and inclusive societal dynamics.

Money politics is a gift or promise to bribe someone so that the person does not exercise their rights in a certain way during the general election. The purchase can be in the form of goods or money, as found by researchers regarding the phenomenon of money politics which is still widespread in three regions, namely , Kijang Bintan, Kawal Bintan, and Lingga, people who are still relatively ignorant and have economic constraints are one of the factors in society being entangled in giving and receiving political money. Apart from damaging democracy due to forms of fraud, this problem has a negative impact on the givers and recipients who have clearly violated the provisions of the election law and violated criminal provisions. However, this problem is still difficult to resolve due to the lack of supervision and firm action. This research uses empirical legal research. This research is a legal research method that uses empirical facts taken from people's behavior, both verbally obtained from interviews and behavior carried out through direct observation. The theory used in this research is not to use critical legal theory, in order to find the problems that occur, as well as reveal how much the public understands money politics. So from these problems it can be drawn with the title Review of Community Understanding of Money Politics

Penelitian ini bertrujuan : (1) untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian baterai ABC pada PT. Everbright Medan, (2) untuk mengetahui apakah terhadap pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian baterai ABC pada PT. Everbright Medan, (3) untuk mengetahui apakah ada pengaruh kualitas produk dan citra merek terhadap keputusan pembelian baterai ABC pada PT. Everbright Medan. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 100 responden. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan kuisioner atau angket yang di bagikan kepada konsumen dan pelanggan baterai ABC pada PT. Everbright Medan analisis data menggunakan uji regrei linear berganda pada statistic deskriptif. Pengelolahan data dalam penelitian ini menggunakan SPSS 25,0 for windows. Berdasarkan penelitian ini menunjukan bahwa kualitas produk secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian dengan nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,013, citra merek secara parsial berpengaruh signfikan terhadap keputusan pembelian dengan nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,000, kualitas produk dan citra merek secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian dengan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,000.
 
 

Kondisi perekonomian di Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga. Bahkan sekarang ini Indonesia masih disebut negara berkembang. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengangguran yang ada di Indonesia dan tingkat kemakmuran rakyat yang masih kurang. Usaha Kecil dan Menengah merupakan salah satu penopang perekonomian bangsa dan juga menjadi salah satu sumber penghasilan Negara melalui pajak yang dibayar, tidak hanya untuk Negara, Usaha Kecil dan Menengah juga berperan untuk mengurangi pengangguran, selain itu juga untuk meningkatkan penghasilan masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat bertambah. Saat ini di Desa Laut Dendang juga sudah terdapat Usaha Kecil dan Menengah. Dengan adanya Usaha Kecil dan Menengah yang ada di Desa Laut Dendang maka Pemerintahaan Desa bisa terbantu dalam mengatasi pengangguran yang ada di Desa Laut Dendang, akan tetapi dalam menjalankan usahanya para pelaku Usaha Kecil dan Menengah masih memiliki beberapa hambatan. Tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui peran pemerintah dalam memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah di desa laut dendang. Dalam penelitian ini, menggunakan metode pengumpulan data dengan melalui wawancara dan metode untuk menganalisis data menggunakan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah dampak pembangunan lingkungan pemukiman di pedesaan yang berasal dari dana BUMDes yang 20% dari keuntungan dialokasi kepada pendapatan desa dan BUMDes memberikan pinjaman modal kepada para ibu-ibu desa laut dendang maupun para pedagang untuk membantu pengembangan usahanya.