minuman berpemanis memiliki peminanat dari segala kalangan tanpa mengenal batasan usia. Walaupun banyak peminatnya nyatanya minuman berpemanis membawa dampak negatif bagi kesehatan jiak dikonsumsi secara berlebihan. Salah satu cara untuk mengendalikan konsumsi minuman berpemanis dikalangan masyarkat adalah dengan menerapkan cukai. Maka dari itu dari judul ini peneliti ingin mengangkat 2 rumusan masalah yaitu Perlukah pemungutan cukai atas minuman berpemanis, di Indonesia? Dan Apakah pemungutan cukai minuman berpemanis bisa meningkatkan mutu masyarakat Indonesia? Guna menjawab kedua rumusan masalah tersebut peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dari penelitian ini peneliti menemukan bahwa sangat penting diadakan pengaturan hukum mengenai pemungutan cukai untuk minuman berpemanis dan dengan diadakan pengaturan hukum mengenai  cukai untuk minuman berpemanis tersebut mendorong pula peningkatan mutu masyarakat Indonesia baik dari segi kesehatan maupun pengetahuan dari dampak konsumsi minuman berpemanis yang berlebihan Kata Kunci: Cukai, Pengaturan Hukum, Minuman Berpemanis, Mutu Masyrakat

AbstrakPT. Batavia Prosperindo Finance (Penggugat) adalah badan hukum jasa pembiayaan yang memberikan pinjaman kepada almarhum suami Ny. Mubaroh (Tergugat) sebesar Rp. 92.100.500,- . Pinjaman tersebut diberikan dengan jaminan berupa mobil Honda CRV 2.4 A T tahun 2008. Peminjaman uang diikat dengan perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan penyerahan secara fidusia dengan nomor perjanian 0403/2190133 tanggal 31 Juli 2019. Tergugat menyetujui sebagai penjamin dari alm suami tergugat sebagai debitur. Perjanjian tersebut dilakukan perpanjangan waktu dari 36 kali cicilan menjadi 42 kali cicilan, hingga seharusnya angsuran terakhir Desember 2022. Namun sejak 24 November 2020 tergugat telah menunggak pembayaran cicilan hingga saat ini, hingga akhirnya Penggugat melayangkan gugatan untuk meletakkan sita atas objek jaminan.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dapat dilakukan peletakan sita jaminan atas objek jaminan fidusia berdasarkan perjanjian pembiayaan yang di buat di bawah tangan dan untuk mengetahui akibat hukum atas objek jaminan fidusia berdasarkan studi kasus atas Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Jpa. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Jpa Pengadilan Negeri Jepara memutuskan untuk mengabulkan sebagian dari gugatan penggugat. Sita jaminan yang merupakan salah satu petitum tidak dilkabulkan karena Hakim berpendapat bahwa objek jaminan tersebut tidak pernah dilakukan pelaksanaan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri selama proses persidangan berlangsung. Meskipun objek jaminan fidusia tidak diletakkan sita namun karena Pengadilan Negeri telah menyatakan Tergugat wanprestasi maka objek tersebut dapat dilakukan eksekusi oleh Penggugat.  AbstractPT. Batavia Prosperindo Finance (Plaintiff) is a financial services legal entity that provides loans to the late husband of Mrs. Mubaroh (Defendant) amounting to Rp. 92.100.500,- . The loan is provided with collateral in the form of a 2008 Honda CRV 2.4 A T. The loan is bound by a multipurpose financing agreement with a fiduciary guarantee of delivery with the agreement number 0403/2190133 dated July 31, 2019. The Defendant agreed to act as guarantor from the defendant's late husband as the debtor. The agreement was extended from 36 installments to 42 installments, until the last installment should be December 2022. However, since November 24, 2020, the defendant has been in arrears in payment of the installments until now, until finally the Plaintiff filed a lawsuit to place the confiscation of the object of collateral. is to find out how to confiscate a fiduciary guarantee object based on a financing agreement made under the hand and to find out the legal consequences of a fiduciary guarantee object based on a case study on Decision Number 19/Pdt.G/2021/PN Jpa. This research method is normative juridical. Based on the decision Number 19/Pdt.G/2021/PN Jpa, the District Court decided to grant part of the plaintiff's claim. The bail confiscation which is one of the petitions was not granted because the Judge was of the opinion that the object of the guarantee was never carried out by the District  Court during the trial process. Although the object of the fiduciary guarantee is not confiscated, but because the District Court has declared the Defendant to be in default, the object can be executed by the Plaintiff.