Metode pengajaran yang inovatif dan kreatif yang mengutamakan pemikiran kritis, keterlibatan siswa, dan partisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Tujuan dari Model pembelajaran ini adalah untuk membantu siswa menjadi pemikir yang lebih otonom, kreatif, dan inventif yang dapat memecahkan masalah, menghasilkan ide-ide baru, dan menggunakan apa yang telah mereka pelajari di dunia nyata. Dengan latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan prinsip-prinsip dan jenis-jenis model pembelajaran Inovasi dalam Pendidikan Agama Islam. Jenis Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (Library Reseach) yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, teknik pengumpulan datanya berupa studi literatur, dan analisis datanya menggunkan metode analisis isi (Content Analysis). Temuan ini menunjukkan bahwa tersedianya model pembelajaran Inovasi yang dapat digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam akan memberikan inspirasi bagi siswa untuk mempelajari materi. Awalnya, pembelajaran Pendidikan Agama Islam terasa membosankan ketika menggunakan model tradisional yang terbatas di dalam kelas; namun, dengan menggunakan model CTL, pembelajaran Pendidikan Agama Islam dapat dilakukan di luar kelas, yang pada akhirnya akan menciptakan lingkungan yang menarik karena siswa diberi keleluasaan untuk mengekspresikan diri mereka. Dalam hal ini, Pendidikan Agama Islam menggunakan berbagai pendekatan pembelajaran yang mutakhir, termasuk Pembelajaran Berbasis Masalah (PBL), Kontekstual, Pemecahan Masalah, Pendidikan Agama Islam, dan Pembelajaran Kooperatif.

integrasi merupakan suatu mutu sifat atau keadaan yang dimiliki individu untuk menentukan apa yang dianggap benar dan salah dalam hidup serta seberapa besar hal tersebut dapat ditujukan dalam tindakan sehari-harinya. Berbagai fenomena justru menunjukkan terjadinya berbagai pelanggaran integritas akademik di kalangan pelajar dan mahasiswa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran integritas akademik pada lingkungan perkuliahan.

Harmonizing the obligations and rights of the state with citizens in Indonesian democracy is important to achieve a harmonious balance between rights and obligations. The obligations and rights of citizens are regulated in the 1945 Constitution and other statutory regulations. In a democracy, citizens have rights and obligations that must be carried out responsibly. Citizens’ obligations include involvement in the democratic process, self-development and service to the country. Citizens’ rights include human rights and the rights guaranteed in the 1945 Constitution. Harmonization of citizens’ obligations and rights can be achieved through character education and citizens’ awareness of their rights and obligations.
 

Indonesia is an archipelagic country rich in cultural, ethnic, religious, and linguistic diversity. This diversity is both a potential and a challenge in maintaining the unity of the nation. This article aims to analyze efforts to strengthen national integration amidst the diversity of Indonesia. The method used is a literature study by collecting and analyzing reliable sources related to national integration. The analysis shows that national integration in Indonesia can be strengthened through several approaches, namely: 1) Strengthening the Pancasila ideology as the unifying force of the nation; 2) Prioritizing dialogue and cooperation between different community groups; 3) Realizing social and economic justice; 4) Increasing the role of government institutions and civil society; and 5) Strengthening national identity through education and culture. These efforts are expected to strengthen national integration amidst the diversity of Indonesia.

Civic Education (PKn) plays an important role in shaping national identity in the midst of a diverse society. This study aims to explore how PKn in schools contributes to the development of national identity, understand the challenges faced, and identify effective strategies in the implementation of the PKn curriculum. The results of the study show that PKn can strengthen the sense of nationality and national unity, but also requires adjustment to face the social and cultural dynamics that continue to develop.

Artikel ini membahas pentingnya harmonisasi antara hak dan kewajiban dalam konteks hukum dan masyarakat Indonesia. Keseimbangan hak dan kewajiban adalah prinsip fundamental yang mendasari hubungan antara individu, masyarakat, dan negara. Hak sebagai kepentingan yang dilindungi hukum memberikan kebebasan individu, sementara kewajiban menetapkan norma perilaku dengan konsekuensi hukum. Keseimbangan ini esensial untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dalam konteks demokrasi, keseimbangan ini mendukung pilar kedaulatan rakyat dan kemakmuran bersama. Namun, tantangan seperti ketidakseimbangan praktik hak dan kewajiban masih menghambat, membutuhkan upaya yang lebih kuat untuk penyelarasan yang adil. Melalui penelitian deskriptif-kualitatif artikel ini menganalisis konsep, implementasi, serta permasalahan yang dihadapi dengan harapan dapat memberikan solusi untuk memperkuat sistem hukum dan masyarakat yang berkeadilan di Indonesia.